Intip Harta Kekayaan 5 Penjabat Gubernur yang Baru Dilantik Mendagri

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 12 Mei 2022
Intip Harta Kekayaan 5 Penjabat Gubernur yang Baru Dilantik Mendagri

Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer bersama istrinya. (ANTARA/HO-kominfo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Lima Penjabat (Pj) Gubernur untuk Provinsi Banten, Gorontalo, Bangka Belitung, Sulawesi Barat dan Papua Barat telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Kamis (12/5).

Lima penjabat gubernur itu yakni, Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung; Sekda Banten, Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten; Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat.

Baca Juga

KSP Minta Penjabat Gubernur Sukseskan Pemilu dan Program Jokowi

Kemudian Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kemendagri, Komjen Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat dan Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga, Hamka Hendra Noer sebagai Pj Gubernur Gorontalo.

Mendagri Tito Karnavian melantik lima penjabat gubernur yang menggantikan kepala daerah habis masa jabatan pada Kamis 12 Mei 2022, di Jakarta, Kamis (12/5). (ANTARA/Boyke Ledy Watra)
Mendagri Tito Karnavian melantik lima penjabat gubernur yang menggantikan kepala daerah habis masa jabatan pada Kamis 12 Mei 2022, di Jakarta, Kamis (12/5). (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

Lantas berapa jumlah harta kekayaan lima penjabat gubernur tersebut?

Berdasarkan data pada situs elhkpn.kpk.go.id Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Al Muktabar tercatat memilik harta terbanyak, sedangkan Akmal Malik paling sedikit.

1. Pj Gubernur Banten, Al Muktabar

Sekda Provinsi Banten itu mempunyai harta kekayaan mencapai Rp 16.214.851.492. Angka tersebut diketahui dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 15 Februari 2021 atau laporan periodik 2020.

Muktabar melaporkan memiliki tiga tanah dan bangunan yang terletak di Bandung, Jakarta Selatan dan Depok dengan nilai Rp 8.250.000.000. Selain itu, ia juga memiliki tiga kendaraan mobil yang ditotal mencapai Rp 1.155.000.000. Kemudian harta bergerak mencapai Rp 100.000.000 serta kas dan setara kas Rp 6.709.851.492.

2. Pj Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer

Hamka memiliki harta kekayaan mencapai Rp 11.977.500.000. Angka tersebut diketahui dari LKHPN yang disampaikan pada 29 Januari 2021 atau laporan periodik 2020.

Pria yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga itu juga memiliki enam tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Timur, Bekasi, Tangerang, dan Bandung Barat senilai Rp 11.250.000.000.

Hamka juga tercatat memiliki 2 kendaraan sepeda motor dan 3 mobil dengan nilai total mencapai Rp 555.500.000. Sementara itu harta bergerak lainnya Rp 182.000.000, Surat berharga Rp 1.500.000.000, Kas dan setara kas Rp 30.000.000. Selain itu ia juga tercatat memiliki hutang sebesar Rp 1.540.000.000.

3. Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw

Paulus Waterpauw terakhir melaporkan LHKPN-nya ke KPK pada 31 Maret 2018 saat ia masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara. Saat itu, harta kekayaannya mencapai Rp 10.643.026.000.

Paulus juga memiliki sejumlah tanah dan bangunan yang terletak di Jayapura, Mimika, Sidoarjo, dan Bandung dengan total nilai Rp 3.748.026.000. Selain itu, ia juga memiliki hanya satu unit mobil dengan total nilai Rp 495.000.000. Ia juga tercatat memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 4.500.000.000 erta harta lainnya senilai Rp 1.900.000.000.

Baca Juga

Tito Siapkan Pengganti Anies di DKI, Jokowi yang Memutuskan

4. Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin

Mantan Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM ini memiliki harta kekayaan mencapai Rp 9.562.032.127. Angka tersebut diketahui dari LKHPN yang disampaikan pada 24 Februari 2021 atau laporan periodik 2020.

Dari data itu, Ridwan tercatat memiliki 7 tanah dan bangunan yang terletak di Bangka Barat, Bogor, Jakarta Utara, dua tanah di Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Bandung senilai Rp 3.220.500.000.

Ia juga dilaporkan memiliki tiga kendaraan mobil dengan Rp 565.000.000. Kemudian harta bergerak lainnya sebesar Rp 1.423.200.000, Surat Berharga Rp 1.440.750.000 serta kas dan setara kas Rp 3.482.582.127. Selain itu, Ridwan juga tercatat memiliki hutang Rp 570.000.000.

5. Pj Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik

Akmal memiliki harta kekayaan sebesar Rp 4.117.840.926. Angka tersebut diketahui dari LKHPN yang disampaikannya ke KPK pada 22 Maret 2021 atau laporan periodik 2020.

Dari data itu, lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini memiliki lima tanah dan bangunan yang terletak di Bogor, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat dengan total nilai mencapai Rp 5.058.735.500.

Pria kelahiran Sumatera Barat ini juga memiliki dua kendaraan motor dan satu mobil dengan nilai total mencapai Rp 163.851.700. Kemudian harta bergerak lainnya sebesar Rp 73.000.000 serta kas dan setara kas Rp 822.253.726. Selain itu, ia juga tercatat memiliki hutang sebesar Rp 2.000.000.000. (Pon)

Baca Juga

Anak Buah Tito Pastikan Penjabat Kepala Daerah Tak Akan Bermain Politik Praktis

#Mendagri #Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Beredar kabar yang menyebut PDIP usung sekjen mereka, Hasto Kristiyanto, maju di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasnya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Indonesia
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu Gibran maju di Pilpres 2029. Ia tetap mendukung Prabowo-Gibran dua periode.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Bagikan