Insiden Ledakan di Garut, DPR Minta TNI dan Polri Transparan
Sejumlah kendaraan mengevakuasi korban ledakan di Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (12/5/2025). ANTARA FOTO/Ho-Warga (1)
MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI, Lola Nelria Oktavia, meminta TNI dan Polri memberikan transparansi dalam penanganan insiden ledakan saat pemusnahan amunisi kadaluwarsa di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Insiden yang terjadi di Desa Sagala, Kecamatan Cibalong itu menewaskan 13 orang, termasuk empat prajurit TNI dan sembilan warga sipil.
“Sekaligus memperbaiki sistem keamanan dalam pengelolaan amunisi. Jangan sampai kejadian serupa terulang atau terjadi di tempat lain,” kata Lola dalam keterangannya, Selasa (14/5).
Meski begitu, politikus NasDem ini meminta semua pihak menunggu hasil investigasi resmi, sehingga tak menimbulkan spekulasi.
Baca juga:
Ledakan Amunisi di Garut Tewaskan 13 Orang, DPR Bakal Panggil Panglima TNI
“Mari kita tunggu hasil investigasi resmi untuk memastikan keadilan bagi para korban. Tidak perlu ada spekulasi yang terlalu dini atas peristiwa ini,” ujarnya.
Lola pun menyampaikan duka cita mendalam untuk para korban insiden pemusnahan amunisi kedaluwarsa yang menelan 13 korban jiwa tersebut.
“Tragedi di Garut ini menyisakan luka mendalam, baik bagi keluarga korban maupun masyarakat luas. Korban luka juga harus mendapatkan penanganan cepat dan perawatan terbaik agar jumlah korban jiwa tidak bertambah,” ucapnya.
Baca juga:
Soroti Korban Sipil, Komisi I Bakal Panggil TNI-Kemenhan Terkait Ledakan Amunisi Garut
Legislator dari Dapil Jabar XI ini menambahkan, bahwa ia sudah berkoordinasi dengan jajaran kepolisian setempat. Menurutnya, ini bukan kegiatan yang pertama dilaksanakan.
“Jarak dengan Polres juga sekitar 3 jam. Jadi seharusnya sudah ada pertimbangan yang matang termasuk dalam hal pengalaman penyelenggaraan kegiatan yang mempertimbangkan keamanan dan keselamatan masyarakat,” pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif