Ini Usulan IPW Antisipasi Kemacetan Mudik 2018

Yohannes AbimanyuYohannes Abimanyu - Sabtu, 24 Juni 2017
Ini Usulan IPW Antisipasi Kemacetan Mudik 2018

Pemudik menggunakan sepeda motor. (Foto: MP/ Mauritz)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Kemacetan masih menjadi momok saat arus mudik jelang Idul Fitri. Saking panjangnya, antrean kendaraan bermotor mengular hingga jalur Tol Semanggi, Jakarta Selatan, sebagaimana terjadi pada 22 Juni malam sampai 23 Juni 2017 pagi.

Menurut Indonesia Police Watch (IPW), Polri harus segera mengingatkan pemerintah untuk mengubah strategi di jalur Pantai Utara (Pantura), khususnya di pintu keluar Jakarta. Soalnya, kemacetan itu masih terjadi, kendati antarinstansi terkait sudah berkoordinasi dengan baik.

"Artinya, pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan jalan tol, terutama Jalan Tol Cikampek, untuk jalur mudik," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, dalam siaran pers yang diterima merahputih.com di Jakarta, Sabtu (24/6).

Neta menegaskan, sudah waktunya pemerintah menata, memperbaiki, dan melebarkan jalan arteri sebagai pintu keluar dari Jakarta untuk pemudik. Sehingga, bisa terhubung dengan jalur Pantura.

"Jika tidak, stagnasi akan kembali terulang dan tetap mencengkram, karena jalan Tol Cikampek sebagai pintu keluar dari Jakarta sudah melebihi kapasitas dan tak mampu lagi menampung serbuan kendaraan pemudik," tegasnya.

IPW mencatat, jalan arteri dari Jakarta menuju Pantura ada empat jalur. Yaitu, Jalan Raya Pulogadung, Jalan Raya Klender, Jalan Raya Casablanca, dan Jalan Kalimalang.

"Sayangnya, keempat jalur ini tidak diurus pemerintah dengan serius. Pemerintah hanya mengandalkan Jalan Tol Cikampek untuk jalur mudik. Padahal, keempat jalur arteri ini selalu menjadi andalan bagi pemudik sepeda motor untuk keluar dari Jakarta, meski jalanannya kerap tidak layak," tandas Neta.

Selain membenahi arteri, mantan jurnalis itu, meminta pemerintah membangun jalan tol baru dan jalan arteri baru yang menghubungkan wilayah barat ke timur Pulau Jawa, di wilayah luar Jakarta.

"Sehingga, kendaraan dari wilayah barat ke timur atau sebaliknya, tidak perlu lagi melintasi wilayah Jakarta, agar beban lalu lintas ibu kota bisa berkurang," jelasnya.

Jika terobosan tidak segera dilakukan, Neta berkeyakinan, musim mudik 2018 nanti akan kembali dicengkram 'neraka' macet hingga berpuluh kilometer yang membuat stagnasi di mana-mana.

"Akibatnya, kerja keras Polri dalam menata dan merekayasa lalu lintas mudik menjadi sia-sia," pungkasnya. (Pon)

#Neta S Pane #IPW #Arus Mudik #Info Mudik #Jalur Mudik #Mudik Lebaran #Polisi #Kemacetan
Bagikan
Ditulis Oleh

Yohannes Abimanyu

Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia dan pesona gw adalah satu

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Tanggapi Isu Mahasiswa UBK Terima Uang, Singgung Peran Gibran
PDIP menyoroti dugaan mahasiswa UBK yang menerima uang usai bertemu Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
PDIP Tanggapi Isu Mahasiswa UBK Terima Uang, Singgung Peran Gibran
Indonesia
Kapolri Ziarah ke Makam Gus Dur, Rangkaian Peringatan Hari Bhayangkara
Ziarah yang berlangsung pada Sabtu (20/6) menjadi momentum refleksi terhadap nilai-nilai pengabdian, toleransi, dan profesionalisme yang terus diupayakan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Kapolri Ziarah ke Makam Gus Dur, Rangkaian Peringatan Hari Bhayangkara
Indonesia
Polisi Tangkap Pelaku Duel Maut di Jakarta Utara, Remaja Usia 14 Tahun Diamankan
Para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak mereka, termasuk penggunaan media sosial yang kerap menjadi pemicu terjadinya konflik di kalangan remaja.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 Juni 2026
Polisi Tangkap Pelaku Duel Maut di Jakarta Utara, Remaja Usia 14 Tahun Diamankan
Indonesia
Polri Butuh Anggaran Rp 184,1 Triliun, Rp 40 Triliun Buat Belanja Modal
Usulan penambahan anggaran itu adalah upaya berkelanjutan untuk mengakselerasi Polri menuju institusi yang semakin profesional menuntut kita memiliki kepekaan terhadap dinamika strategis.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Juni 2026
Polri Butuh Anggaran Rp 184,1 Triliun, Rp 40 Triliun Buat Belanja Modal
Indonesia
Berantas Pungli Polisi di Jalan, DPR Usul Hidupkan Lagi Anggaran Dana Patroli
Polri menghidupkan kembali dana patroli dan Bhabinkamtibmas untuk mencegah pungli polisi di jalan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juni 2026
Berantas Pungli Polisi di Jalan, DPR Usul Hidupkan Lagi Anggaran Dana Patroli
Indonesia
Disrupsi Teknologi Jadi Bahan Ajar Para Sarjana, Magister, dan Doktor Ilmu Kepolisian
Gencarnya informasi tanpa terakurasi, dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Juni 2026
Disrupsi Teknologi Jadi Bahan Ajar Para Sarjana, Magister, dan Doktor Ilmu Kepolisian
Indonesia
Politikus Gerindra KlaimPolri Aktif di Jabatan Sipil Sesuai Putusan MK
Pasal 28A dalam UU Polri yang baru merupakan tindak lanjut atas Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan Putusan MK Nomor 223/PUU-XXIII/2025.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Juni 2026
Politikus Gerindra KlaimPolri Aktif di Jabatan Sipil Sesuai Putusan MK
Indonesia
Anggota Polisi yang Bertugas di Jabatan Sipil, Kapolri: itu Ada Permintaan
Menepis anggapan Polri secara aktif menempatkan personelnya ke berbagai kementerian dan lembaga.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Anggota Polisi yang Bertugas di Jabatan Sipil, Kapolri: itu Ada Permintaan
Indonesia
Dukung Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Pengalamannya Dibutuhkan
Polisi bukan hanya soal kekuatan fisik. Dalam banyak kasus, yang dibutuhkan ialah pengalaman, kebijaksanaan, kemampuan berkomunikasi, dan pemahaman terhadap karakter masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Dukung Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Pengalamannya Dibutuhkan
Indonesia
Tanggapi Usulan Menteri HAM, Pengamat: Polri Belum Perlu Buka Jabatan Strategis untuk Kalangan Sipil
Pengamat Hukum Kepolisian Edi Hasibuan menilai usulan membuka jabatan strategis nonoperasional Polri bagi kalangan sipil dalam revisi UU Polri belum menjadi kebutuhan mendesak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Tanggapi Usulan Menteri HAM, Pengamat: Polri Belum Perlu Buka Jabatan Strategis untuk Kalangan Sipil
Bagikan