Ini Penjelasan Bawaslu Terkait Video Ahok-Djarot yang Hilang

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 27 Oktober 2017
Ini Penjelasan Bawaslu Terkait Video Ahok-Djarot yang Hilang

Ahok dan Djarot saat pengundian nomor urut calon gubernur dan wagub pada Pilgub DKI 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Selasa (25/10). (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Sejumlah video kegitan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hilang dari akun YouTube. Video yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta semasa Ahok memimpin Ibu Kota raib dalam setahun belakangan ini.

Diketahui, penghilangan video Ahok dari layanan publik YouTube atas rekomendasi Bawaslu kepada Kominfo DKI Jakarta menjelang masa kampanye Pilkada 2016 lalu.

Mengkonfirmasi hal tersebut, Ketua Bawaslu DKI Jakarta M. Jufri mengaku pernah merekomendasikan hal itu kepada Pemprov DKI saat masa kampanye Pilkada 2016 lalu.

"Dalam aturan main tidak boleh Paslon menggunakan fasilitas pemerintah, jadi Ahok dianggap menampilkan aktivitas di akun Pemprov DKI pada masa kampanye itu yang tidak boleh," ujarnya kepada merahputih.com, Jumat (27/10).

Aturan ini kata dia, berlaku juga bagi Djarot, yang saat itu menjabat Wakil Gubernur. Sehingga, bagi siapapun yang mencalonkan diri di Pilkada lalu tidak diizinkan menggunakan fasilitas negara untuk kampanye.

"Akun milik Pemprov tidak boleh menayangkan aktivitas siapapun tidak hanya BTP seluruh Paslon saat kampanye. Karena itu dianggap menggunakan fasilitas pemerintah untuk kampanye. Kebetulan yang banyak itu tayangan adalah kegitan BTP, walaupun dia gubernur tapi pada saat kampanye tidak boleh ditayangkan dulu," terangnya.

Ditanya berapa jumlah video yang direkomendasikan untuk tidak ditayangkan? Jufri mengaku tidak mengetahuinya.

"Kami hanya menyampaikan kepada Kominfo DKI bahwa semua aktivitas siapapun, apapun, untuk tidak ditayangkan dulu, karena ini dianggap menggunakan fasilitas negara untuk kampanye," tandasnya. (Fdi)

Baca juga berita terkait dalam artikel berikut: Banyak Video Kegiatan Ahok Raib dari YouTube Pemprov DKI

#Djarot Saiful Hidayat #Basuki Tjahaja Purnama #Pilgub DKI 2017 #Bawaslu
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merombak struktur dewan pengawas dan komisaris BUMD dan mengangkat sejumlah orang dekatnya.
Frengky Aruan - Kamis, 21 Agustus 2025
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man
Indonesia
Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan
Ahok singgung soal polemik yang kerap muncul terkait PBB sejak masa kepemimpinannya.
Frengky Aruan - Rabu, 20 Agustus 2025
Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan
Indonesia
Tak Persoalkan Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta, Ahok: Asalkan Bekerja Profesional
Ahok juga menyinggung soal uang pajak.
Frengky Aruan - Rabu, 20 Agustus 2025
Tak Persoalkan Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta, Ahok: Asalkan Bekerja Profesional
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ahok Singgung Nama Jokowi dalam Kasus Korupsi Pertamina
Mantan Komisaris Utama Pertamina, Ahok, menyinggung nama Jokowi dalam kasus korupsi Pertamina. Namun, apakah berita ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 05 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ahok Singgung Nama Jokowi dalam Kasus Korupsi Pertamina
Indonesia
Ahok Diperiksa soal Kasus Korupsi Lahan di Cengkareng, Sebut tak Tahu Detail
Ahok diperiksa atas kasus korupsi lahan di Cengkareng. Namun, ia mengaku tak tahu secara detail mengenai dugaan tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 12 Juni 2025
Ahok Diperiksa soal Kasus Korupsi Lahan di Cengkareng, Sebut tak Tahu Detail
Indonesia
Kembali Diperiksa Bareskrim, Ahok: Tambahan BAP
Ahok sendiri sebelumnya pernah diperiksa dalam kasus yang sama pada Maret 2024.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Juni 2025
Kembali Diperiksa Bareskrim, Ahok: Tambahan BAP
Indonesia
PDI Perjuangan Desak Penulisan Ulang Sejarah Berdasarkan Fakta, Bukan Fiksi Penguasa
Peringatan ini sempat dihentikan setelah wafatnya Presiden Soekarno pada tahun 1970
Angga Yudha Pratama - Minggu, 01 Juni 2025
PDI Perjuangan Desak Penulisan Ulang Sejarah Berdasarkan Fakta, Bukan Fiksi Penguasa
Indonesia
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Mei 2025
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
Indonesia
Pramono Pertimbangkan Usulan Ahok Soal Insentif Voucher Belanja untuk Peningkatan Pengguna Transportasi Umum
Pramono meyakini bahwa insentif semacam ini dapat menjadi strategi efektif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Mei 2025
Pramono Pertimbangkan Usulan Ahok Soal Insentif Voucher Belanja untuk Peningkatan Pengguna Transportasi Umum
Indonesia
DPRD DKI Usul Pembentukan BUMD Parkir, Ahok: Harus Berbasis Digital dan Cashless agar Tercatat
Ahok menekankan pentingnya transparansi dan pencatatan yang akurat demi menghindari kebocoran pendapatan daerah dari sektor parkir.
Frengky Aruan - Kamis, 22 Mei 2025
DPRD DKI Usul Pembentukan BUMD Parkir, Ahok: Harus Berbasis Digital dan Cashless agar Tercatat
Bagikan