Banyak Video Kegiatan Ahok Raib dari YouTube Pemprov DKI

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 27 Oktober 2017
Banyak Video Kegiatan Ahok Raib dari YouTube Pemprov DKI

Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah video kegitan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hilang dari akun YouTube.

Video yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta semasa Ahok memimpin Ibu Kota Jakarta raib dalam setahun belakangan ini.

Diketahui, penghilangan video Ahok dari layanan publik YouTube atas rekomendasi Bawaslu kepada Kominfo DKI Jakarta menjelang masa kampanye Pilkada 2016 lalu.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta M. Jufri saat dikonfirmasi membenarkan arahan tersebut. Dia menyebut, Bawaslu pernah merekomendasikan kepada Kominfo DKI untuk tidak menayangkan kegiatan BTP selama masa kampanye.

"Pernah Bawaslu rekomendasi ke Pemprov DKI ke Kominfo DKI agar tidak menayangkan aktivitas BTP selama masa kampanye," kata Jufri saat dihubungi Merahputih.com, Jumat (27/10).

Alasannya, sesuai aturan main saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, termasuk menggunakan akun Kominfo DKI.

"Karena ada laporan dari masyarakat, bahwa ada kegiatan BTP yang waktu itu dia adalah peserta Pilkada sedangkan dalam aturan main tidak boleh paslon menggunakan fasilitas pemerintah, jadi Ahok dianggap menampilkan aktivitas di akun Pemprov DKI pada masa kampanye. Itu yang tidak boleh," terang dia.

"Makanya kami merekomendasikan kepada Kominfo DKI untuk tidak boleh ditayangkan pada masa kampanye dan pemungutan suara," tambahnya.

Ditanya apakah setelah kampanye dan pemungutan suara aktivitas Ahok boleh ditayangkan lagi? Dia menjawab, itu wewenang Pemprov DKI. (Fdi)

#Basuki Tjahaja Purnama #Bawaslu #Menkominfo #Kemenkominfo
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Polda Metro Jaya Blokir 4.053 Aplikasi dan Konten Ilegal Sepanjang 2024-2025, Jadi Tempat Penampungan Penipuan Transaksi Lintas Negara
Direktorat Siber Polda Metro Jaya memblokir 4.053 aplikasi dan konten ilegal sejak awal 2024 hingga Oktober 2025. Ribuan rekening, nomor telepon, dan akun WhatsApp turut dinonaktifkan untuk memberantas penipuan online lintas negara.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 02 November 2025
Polda Metro Jaya Blokir 4.053 Aplikasi dan Konten Ilegal Sepanjang 2024-2025, Jadi Tempat Penampungan Penipuan Transaksi Lintas Negara
Indonesia
Tersangka Sebut Ahok Terlibat Korupsi LNG Pertamina, Ini Reaksi KPK
Nama Ahok diseret-seret oleh tersangka mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 September 2025
Tersangka Sebut Ahok Terlibat Korupsi LNG Pertamina, Ini Reaksi KPK
Indonesia
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merombak struktur dewan pengawas dan komisaris BUMD dan mengangkat sejumlah orang dekatnya.
Frengky Aruan - Kamis, 21 Agustus 2025
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man
Indonesia
Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan
Ahok singgung soal polemik yang kerap muncul terkait PBB sejak masa kepemimpinannya.
Frengky Aruan - Rabu, 20 Agustus 2025
Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan
Indonesia
Tak Persoalkan Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta, Ahok: Asalkan Bekerja Profesional
Ahok juga menyinggung soal uang pajak.
Frengky Aruan - Rabu, 20 Agustus 2025
Tak Persoalkan Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta, Ahok: Asalkan Bekerja Profesional
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ahok Singgung Nama Jokowi dalam Kasus Korupsi Pertamina
Mantan Komisaris Utama Pertamina, Ahok, menyinggung nama Jokowi dalam kasus korupsi Pertamina. Namun, apakah berita ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 05 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ahok Singgung Nama Jokowi dalam Kasus Korupsi Pertamina
Indonesia
Nike hingga Lenovo Dapat Surat Peringatan dari Kominfo, Terancam Diblokir Karena Tak Penuhi Aturan
Sejumlah perusahaan belum memenuhi kewajiban pendaftaran PSE sesuai peraturan pemerintah.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 20 Juni 2025
Nike hingga Lenovo Dapat Surat Peringatan dari Kominfo, Terancam Diblokir Karena Tak Penuhi Aturan
Indonesia
Ahok Diperiksa soal Kasus Korupsi Lahan di Cengkareng, Sebut tak Tahu Detail
Ahok diperiksa atas kasus korupsi lahan di Cengkareng. Namun, ia mengaku tak tahu secara detail mengenai dugaan tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 12 Juni 2025
Ahok Diperiksa soal Kasus Korupsi Lahan di Cengkareng, Sebut tak Tahu Detail
Indonesia
Kembali Diperiksa Bareskrim, Ahok: Tambahan BAP
Ahok sendiri sebelumnya pernah diperiksa dalam kasus yang sama pada Maret 2024.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Juni 2025
Kembali Diperiksa Bareskrim, Ahok: Tambahan BAP
Indonesia
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Mei 2025
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
Bagikan