Ini Pendapat GP Ansor Soal Penyerbuan Kantor YLBHI

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 19 September 2017
Ini Pendapat GP Ansor Soal Penyerbuan Kantor YLBHI

Para Pengurus GP Ansor yakni Ketua dan Sekjen dalam sebuah acara di Jakarta (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor menyikapi penolakan serta pembubaran kegiatan seminar Pelurusan Sejarah 1965/66 yang dilaksanakan pada hari Minggu (17/9) di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jl. Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Sekretaris Jenderal PP GP Ansor Abdul Rochman mengatakan, pihaknya menghargai dan menjunjung tinggi hak setiap warga negara untuk melakukan diskusi dan kajian atas sejarah peristiwa 1965/66.

"Bahkan (ANSOR) mendorong dilakukannya pengkajian yang mendalam dan komprehensif pengungkapan kasus PKI sejak 1948 secara terang benderang," ujar Rochman dalam siaran pers yang diterima MerahPutih.com, Senin (18/9).

Ansor, sambung Rochman, juga mengimbau agar sesama anak bangsa memperkuat soliditas untuk menghadapi bahaya paham-paham yang merongrong NKRI, Pancasila dan kebhinekaan.

Diketahui, Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, dikepung ratusan massa sejak Minggu (17/9) malam hingga Senin (18/9) dinihari. Massa menuding bahwa di dalam gedung tersebut sedang dilakukan kegiatan yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Untuk membubarkan aksi massa tersebut, polisi terpaksa menembakkan gas air mata. Sebab, saat hari sudah menginjak Senin dini hari, massa semakin beringas.

Aksi mereka pun ditahan oleh polisi yang berjaga, namun massa aksi justru malah makin beringas hingga melempari para petugas polisi menggunakan botol plastik dan batu. Hingga Senin sekitar pukul 01.00, massa pun mulai melakukan penyerangan.

Polisi pun mengambil tindakan tegas dengan mendorong massa aksi dan menembakan gas air mata untuk membubarkan massa aksi. (Pon)

Baca juga berita terkait massa kepung gedung YLBHI/LBH di: Lihat Nih, 3 Video Suasana Mencekam Di Dalam Kantor YLBHI Saat Dikepung Dan Diserang Massa

#YLBHI #LBH Jakarta #Aksi Massa
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ada Aksi Demo di Monas dan Balai Kota, Sejumlah Rute Transjakarta Dialihkan
Aksi di kawasan Monas dan Balai Kota membuat sejumlah rute Transjakarta mengalami perpendekan dan pengalihan perjalanan. Simak rute dan halte yang terdampak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Ada Aksi Demo di Monas dan Balai Kota, Sejumlah Rute Transjakarta Dialihkan
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Polisi Telusuri Aliran Dana Sajam dan Barang Berbahaya Jelang Demo 27 Agustus 2026
Polisi menemukan sajam dan barang berbahaya lainnya menjelang demo 27 Agustus 2026. Polda Metro Jaya menyelidiki dugaan aliran dana.
Soffi Amira - Kamis, 27 Agustus 2026
Polisi Telusuri Aliran Dana Sajam dan Barang Berbahaya Jelang Demo 27 Agustus 2026
Indonesia
Dasco Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026, Siap Mundur jika Gagal
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 27 Agustus 2026
Dasco Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026, Siap Mundur jika Gagal
Indonesia
RUU Perampasan Aset Ditargetkan Rampung 15 Desember 2026, AMPB: DPR Siap Mundur jika Gagal
AMPB menyampaikan hasil audiensi dengan pimpinan DPR RI. RUU Perampasan Aset ditargetkan rampung 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 27 Agustus 2026
RUU Perampasan Aset Ditargetkan Rampung 15 Desember 2026, AMPB: DPR Siap Mundur jika Gagal
Indonesia
Lalu Lintas Jakarta Normal saat Demo 27 Agustus 2026, Polda Metro Jaya: Tidak Ada Penutupan Jalan
Lalu lintas Jakarta saat demo 27 Agustus 2026 tetap normal. Polda Metro Jaya menyebutkan, bahwa tidak ada penutupan jalan.
Soffi Amira - Kamis, 27 Agustus 2026
Lalu Lintas Jakarta Normal saat Demo 27 Agustus 2026, Polda Metro Jaya: Tidak Ada Penutupan Jalan
Indonesia
Massa AMPB Bertemu Pimpinan DPR, Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan
Massa AMPB menemui pimpinan DPR. Mereka mendesak RUU Perampasan Aset segera disahkan.
Soffi Amira - Kamis, 27 Agustus 2026
Massa AMPB Bertemu Pimpinan DPR, Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan
Indonesia
Bantah Isu Demo Besar Buruh Agustus 2026, Said Iqbal: Tidak Ada Rencana Aksi
Said Iqbal memastikan buruh KSPI dan Partai Buruh tidak akan menggelar aksi besar Agustus-September 2026. Namun, empat tuntutan ketenagakerjaan tetap diperjuangkan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Agustus 2026
Bantah Isu Demo Besar Buruh Agustus 2026, Said Iqbal: Tidak Ada Rencana Aksi
Indonesia
YLBHI Kritik Pelimpahan Kasus Febrie ke Kejagung, Berpotensi Picu Ketidakpastian Hukum
Perkara yang melibatkan aparat penegak hukum seharusnya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
YLBHI Kritik Pelimpahan Kasus Febrie ke Kejagung, Berpotensi Picu Ketidakpastian Hukum
Bagikan