Ini Item Yang Dicek Dari Para Calon Kepala Dearah oleh Tim Dokter

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Agustus 2024
Ini Item Yang Dicek Dari Para Calon Kepala Dearah oleh Tim Dokter

Cek Kesehatan. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - RSUD Tarakan, Jakarta Pusat ditugasi melakukan proses pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan bakal calon gubernur (bacagub) dan wakil gubernur (bacagub) yang maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Tahapan itu berlangsung selama 3 hari mulai hari ini Jumat (30/8) hingga Minggu (1/9) lusa.

Pada hari pertama, RSUD Tarakan melaksanakan pemeriksaan pasangan cagun dan cawagub dari PDI Perjuangan, Pramono Anung-Rano Karno.

Direktur RSUD Tarakan, Dian Ekowati mengatakan, pihaknya telah menyiapkan tim kesehatan terdiri dari dokter spesialis, konsultan dan tenaga kesehatan yang kompeten dalam pemeriksaan pasangan cagub dan cawagub DKI 2024.

Baca juga:

Pilkada 2024 Hadirkan 51 Duet Jalur Independen, Tingkat Provinsi Cuma di DKI

"Kami menyiapkan seluruh jajaran dokter spesialis dan sub spesialis terbaik yang kami miliki untuk dapat melaksanakan tugas besar ini," kata Dian dalam keterangannya, Jumat (30/8).

RSUD berkomitmen menyukseskan tahapan yang merupakan amanat dari Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah tersebut. Karena itu, tegas Dian, jajaran akan berupaya maksimal melaksanakan proses pemeriksaan kesehatan ini.

Sesuai dengan jadwal pemeriksaan, rencananya bakal calon akan melakukan beragam pemeriksaan medis seperti pemeriksaan THT, gigi dan mulut, penyakit dalam EKG, pemeriksaan MRI tes intelegensi, tes kepribadian grafis dan tes kepribadian papikostic.

Direncanakan kegiatan pemeriksaan yang dimulai sejak pukul 07.45 akan berlangsung hingga pukul 18.25 malam nanti.

Baca juga:

KPU Ingatkan 2 Menteri PDIP Wajib Cuti Kampanye Pilkada

"Semoga seluruh proses bisa berjalan lancar dan selamat pada akhirnya," harap Dian.

#KPU
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Bagikan