Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pengangkatan Komjen Mochamad Iriawan menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat mendapat dukungan penuh dari Menko Polhukam Wiranto.
Dalam pernyataannya kepada awak media di Jakarta, Jumat (22/6) Wiranto mengungkapkan pengangkatan Komjen M Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jabar semata-mata untuk menyukseskan Pilgub Jabar.
"Orientasinya hanya ingin melakukan suatu langkah-langkah yang mendukung pemilu sukses di Jawa Barat. Jadi (pengangkatan) itu tidak perlu dipermasalahkan," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam.
Ia membantah bahwa pemerintah dianggap memiliki tujuan politik atas penunjukan perwira tinggi Polri tersebut.
"Misalnya, kalau ada kecurigaan dipasang d sana untuk memenangkan calon polisi, saya kira pemikiran itu salah. Karena toh sekarang hasil surveinya sangat 'di bawah', dalam waktu seminggu gak mungkin didongkrak sampai menang," ucap dia.
Menurut Wiranto, tidak ada motif politik atau alasan tersembunyi dibalik pengangkatan mantan Kapolda Metro Jaya tersebut.
"Maaf ya, saya berbicara seperti ini karena harus blak-blakkan, jangan sampai muncul kecurigaan seperti itu," tambah Menko Polhukam.
Wiranto juga sebgaimana dilansir Antara menekankan penunjukan Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat oleh pemerintah telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga kecurigaan terkait tindakan tersebut seharusnya tidak muncul.
"Intinya, adanya pengalaman beliau dan keahlian beliau, maka pantas untuk punya kualitas mengamankan daerah Jabar, agar dalam pelaksanaan pemilu ini tetap aman, kondusif dan masyarakat bisa memilih dengan tenang, dengan baik," pungkas Wiranto.
Sementara itu, terkait adanya rencana sejumlah fraksi di DPR yang ingin mengajukan hak angket perihal pengangkatan M Iriawan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan siap membela Pemerintah.
"Jika partai-partai itu (pengusul hak angket) memaksakan kehendak mengajukan hak angket, maka PPP juga akan menggalang parpol koalisi pemerintahan untuk menolaknya, dan mengajak agar penyelesaian via raker pengawasan dengan melibatkan para ahli hukum tata negara dan administrasi negara," ujar Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani, di Jakarta, Jumat.
Arsul meminta usulan pengajuan hak angket ini tidak dijadikan pintu masuk untuk menjatuhkan pemerintahan atau hendak mengambil keuntungan politik diluar proporsinya demi Pilpres 2019.
Dia meminta agar partai-partai diluar koalisi pemerintahan bersikap proporsional dalam menyikapi soal penunjukan M. Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.
"Silakan pemerintah dikoreksi jika terdapat pandangan hukum yang kuat dan didukung para ahli hukum yang punya integritas keilmuan yang jelas serta tidak partisan dalam sikap politiknya selama ini," jelas dia.
PPP meminta agar aksi korektif yang hendak dilakukan adalah dengan menggunakan forum rapat kerja pengawasan baik di Komisi II atau gabungan Komisi II dan Komisi III dengan jajaran Mendagri dan Kapolri.(*)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Survei FSI: Pemilih Jokowi 'Hijrah' ke Sudirman-Ida
