Ini Alasan Wacana Ganjil Genap untuk Motor Mesti Ditolak

Merahputih.com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengkritik Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

Salah satu poin penting dalam Pergub Nomor 80/2020 adalah pengendalian moda transportasi meliputi kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas.

Baca Juga

Jakarta Kembali Terapkan Gage, TransJakarta Tambah 155 Armada

Ia menilai, program itu dapat berimbas kepada penambahan klaster baru penularan virus corona baru penyebab COVID-19.

Sebab, sistem ganjil genap akan mendorong pengendara beralih ke transportasi umum seperti angkutan perkotaan, Transjakarta, hingga KRL. Di titik inilah penularan mungkin terjadi antara lain di terminal, halte, hingga stasiun.

"Pasalnya saat jam sibuk, mereka butuh kendaraan umum, menunggu lama, sehingga terjadi penumpukan," kata Trubus kepada wartawan, Rabu (26/8).

Menurut dia, motor masih menjadi moda transportasi yang efektif untuk mobilisasi. Jika ada sistem ganjil genap, pengguna kendaraan bermotor akan beralih ke transportasi umum.

"Tak hanya di kendaraannya, tapi selama perjalanan akan masalah. Apalagi yang tinggal di luar wilayah penyangga Jakarta," ujar Trubus.

Ia menduga, ada kemungkinan pembelian jaket palsu ojek online. Hal itu bisa menjadi siasat pengendara motor agar tidak terkena sistem ganjil genap.

"Salah satu efek domino terjadi, orang akan membeli jaket ojol. Kemudian ojol bisa jadi tempat penularan juga, meski dalam ketentuan ojol harus membawa helm sendiri, penumpang harus membawa helm sendiri, jarak driver ke penumpang dekat meski sekarang ada sekat," kata Trubus.

Pengamat dari Universitas Trisakti ini yakin, ganjil genap untuk motor tidak akan efektif dalam implementasinya karena sulitnya pengawasan.

Selain itu Trubus juga menyebutkan bahwa tingginya ketergantungan masyarakat dalam menjadikan motor sebagai sarana transportasi membuat warga beralih ke transportasi publik, sementara layanan transportasi belum maksimal.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritik kebijakan aturan ganjil genap untuk kendaraan roda dua.

Ia khawatir adanya klaster baru jika aturan ganjil genap untuk motor diberlakukan.

Gembong menyebut warga yang terdampak aturan ganjil genap akan memilih naik transportasi umum seperti bus. Hal tersebut akan terjadi penumpukan pada transportasi umum.

"Justru dikendaraan umum akan terjadi penumpukan. Misal di TransJakarta dan bus pengumpan, yang paling parah itu ya di bus pengumpan itu, kalau TransJakartanya mungkin bisa diatur secara baik, tapi kan di bus pengumpan kan relatif lebih longgar protokol kesehatannya," kata Gembong kepada wartawan.

Gembong khawatir penumpukan massa tersebut akan berakibat fatal. Salah satunya terciptanya klaster Corona baru. "Maka disitulah jadi klaster baru penyebaran COVID-19 , khawatirkan itu," kata Gembong.

Baca Juga

Ganjil Genap Berlaku Lagi, DKI Jakarta Optimalkan Angkutan Umum

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan ketentuan baru pengendalian moda transportasi saat PSBB transisi di Ibu Kota. Mobil dan sepeda motor pribadi dikenai sistem ganjil-genap.

Hal tersebut diatur lewat Peraturan Gubernur Nomor 80/2020 tentang pelaksanaan PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif.

Dalam pasal 7 disebutkan pengendalian moda transportasi ini dilaksanakan sesuai dengan masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. (Knu)