Ini Alasan Prabowo Enggan Paparkan Anggaran Kemenhan ke Publik

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 12 November 2019
Ini Alasan Prabowo Enggan Paparkan Anggaran Kemenhan ke Publik

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelang rapat di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto optimistis industri pertahanan Indonesia akan semakin kuat.

Dia sangat berharap postur pertahanan negara Indonesia menjadi hal yang disegani bangsa lain dan mampu menangkal segala ancaman yang ada.

Baca Juga:

Prabowo Sebut Indonesia Miliki Pabrik Persenjataan Berkualitas Tinggi

"Kita ingin mewujudkan pertahanan negara yang kuat, mampu menghadapi ancaman di trouble spot dengan kekuatan tangguh," ujarnya saat rapat dengan Komisi 1 DPR, Jakarta Pusat, Senin (11/11).

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Sekretaris Jenderal Kemhan Laksamana Madya TNI Agus Setiadji (kanan) menjelang rapat di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11-11-2019). ANT
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Sekretaris Jenderal Kemhan Laksamana Madya TNI Agus Setiadji (kanan) menjelang rapat di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11-11-2019). ANT

Ia menjelaskan alasan tak mau memaparkan anggaran Kemenhan ke publik. Prabowo mengaku, tak ingin pihak asing mengetahui kondisi pertahanan RI.

"Secara umum, saya kira pihak mana pun bisa mempelajari (pertahanan RI). Namun, sebagai penyelenggara di bidang pertahanan negara, seharusnya kita selalu prudent, hati-hati, dan sedapat mungkin sulit pihak non-Indonesia untuk terlalu mengerti dan memahami kondisi pertahanan kita," papar dia.

Prabowo menegaskan, pemerintah bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran pertahanan negara. Menurutnya, yang terpenting juga adalah anggota Komisi I DPR menguasai penganggaran untuk pertahanan negara.

"Yang penting adalah kita diawasi. Yang penting adalah bahwa lembaga legislatif, saudara-saudara yang mewakili kekuatan rakyat, yang mewakili rakyat, kedaulatan rakyat, saudara yang perlu untuk benar-benar menguasai," jelasnya.

Baca Juga:

Prabowo: Kedaulatan Negara akan Hilang Jika Sistem Pertahanan Buruk

Mengenai anggaran, dia menyakini para anggota Komisi I telah mengetahui seluk-beluknya.

"Jadi sedapatnya, saya sebetulnya mengira bahwa (raker) seluruhnya ini adalah tertutup sebagaimana menhan-menhan yang dulu. Jadi itu sikap saya. Kalau kita mau ulangi soal anggaran bisa. Maksudnya apa? Kan kita sudah tahu anggarannya, Rp131 triliun sekian-sekian, komponennya kan sudah tahu," terang Prabowo.

Menhan Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama/ak
Menhan Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama/ak

Prabowo tidak mau membahasnya sampai detail.

"Tapi kalau memang dibutuhkan, saya siap. Tapi kalau saya merasa saya ditekan untuk terlalu terbuka, saya tidak akan lakukan. Saya bertanggung jawab terhadap Presiden RI, tapi bersedia kepada saudara-saudara, apa saja secara tertutup saya bersedia. Tapi maaf saya tidak akan mau berbicara terlalu terbuka," sebutnya. (Knu)

Baca Juga:

Anggaran Pertahanan Masuk Kategori Rahasia Negara, Prabowo Enggan Buka-bukaan

#Kementerian Pertahanan #Prabowo Subianto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Kronologi Lengkap Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Tegaskan Perang terhadap Koruptor dan Mafia, Prabowo: Mereka akan Kalah!
Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan pemerintah tidak gentar menghadapi koruptor, maling, dan mafia yang dinilai berupaya merusak negara.
Soffi Amira - Rabu, 11 November 2026
Tegaskan Perang terhadap Koruptor dan Mafia, Prabowo: Mereka akan Kalah!
Indonesia
Budi Arie Benarkan Gibran Mundur, Usulan Pemakzulan Dibawa ke Paripurna DPR
Budi Arie membenarkan kabar Gibran Rakabuming Raka ingin mundur dari jabatan Wapres. Sementara itu, 120 anggota DPR mengusulkan hak menyatakan pendapat.
Soffi Amira - Rabu, 11 November 2026
Budi Arie Benarkan Gibran Mundur, Usulan Pemakzulan Dibawa ke Paripurna DPR
Berita Foto
Perkuat Perlindungan Hutan, Kemenhut-Kemenhan Sinergi Dukung Satgas PKH
Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin berbincang dengan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni di Manggala Wana Bakti, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Perkuat Perlindungan Hutan, Kemenhut-Kemenhan Sinergi Dukung Satgas PKH
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
Bakom Klaim Prabowo Tak Sarankan Gibran 'Fight' di PTUN, Fakta Hukum Perkara Ijazah Dianggap Sudah Final
Mencari fakta soal polemik ijazah Gibran Rakabuming? Kepala Bakom RI secara resmi membantah isu bahwa Presiden Prabowo menyarankan Wapres untuk berjuang di PTUN. Cek fakta hukum selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 11 November 2026
Bakom Klaim Prabowo Tak Sarankan Gibran 'Fight' di PTUN, Fakta Hukum Perkara Ijazah Dianggap Sudah Final
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Gibran Tempuh Jalur Hukum soal Ijazah, Siap Buktikan Dokumen Pendidikan di PTUN
Gibran menyiapkan langkah hukum untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan. Ia akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Gibran Tempuh Jalur Hukum soal Ijazah, Siap Buktikan Dokumen Pendidikan di PTUN
Indonesia
Bagaimana Mekanisme Pergantian Wakil Presiden di Indonesia? Begini Prosedurnya
Bagaimana mekanisme pergantian Wakil Presiden jika mundur atau dimakzulkan? Simak aturan Pasal 8 UUD 1945, mulai dari usulan Presiden hingga pemilihan oleh MPR.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Bagaimana Mekanisme Pergantian Wakil Presiden di Indonesia? Begini Prosedurnya
Indonesia
Mensesneg Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri saat Bertemu Prabowo, Polemik Ijazah Memanas?
Mensesneg, Prasetyo Hadi, membenarkan Gibran mengajukan pengunduran diri saat bertemu Prabowo. Pertemuan keduanya berlangsung selama 2,5 jam.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Mensesneg Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri saat Bertemu Prabowo, Polemik Ijazah Memanas?
Bagikan