Alasan PKB Tak Buru-buru Dukung Jokowi di Pilpres 2019

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 07 Agustus 2017
Alasan PKB Tak Buru-buru Dukung Jokowi di Pilpres 2019

Presiden Joko Widodo. (Biro Pers Setpres via FB Presiden Joko Widodo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah partai politik sudah menyatakan dukungannya terhadap Presiden Joko Widodo untuk melaju sebagai kandidat presiden dalam Pilpres 2019 mendatang.

Terkait hal itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak mau terburu-buru memberikan dukungan serupa kepada Jokowi. Pasalnya, kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, hal tersebut dapat mengganggu konsenterasi presiden.

"Pilpres masih lama, kita (PKB) tidak masuk wacana pilpres dulu, saya khawatir presiden terganggu konsentrasinya," kata pria yang kerap disapa Cak Imin ini di The Acacia Hotel, Keramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (7/8).

Menurut Cak Imin, dukungan sejumlah parpol yang dinilainya terlalu dini itu dapat menggangu jalannya pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Ia pun menegaskan, PKB saat ini tengah fokus pada Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2018.

"Dukungan itu mengganggu pemerintahan yang sedang membangun. Bagi PKB hentikan dulu lah wacana pilpres, jadi 2018 dulu, setelah itu baru kita bicarakan," tandas eks Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Menakertrans) era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Seperti yang diketahui, baru-baru ini Partai Hanura telah mendeklarasikan Jokowi sebagai capres dalam Rapimnas Partai Hanura di Bali, 4 Agustus 2017 lalu. Langkah yang diambil partai yang dipimpin Oesman Sapta Odang (OSO) ini menyusul tiga partai lainnya yang juga sudah melakukan hal serupa, yaitu Partai Golkar, Partai Nasdem dan PKPI.

Selain itu, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) juga sempat mengisyaratkan akan mendukung Jokowi dalam Pilpres dua tahun mendatang.

"Kita (PKB) sudah bersikap bahwa presiden masih dua tahun jangan geger-gegeran, dan saya khawatir kalau saya dukung sekarang kalau semua saling dukung jangan jangan ada motif-motif, padahal pilpres masih lama," pungkas Cak Imin. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Digadang Dampingi Jokowi Pada Pilpres 2019, Ini Tanggapan Jenderal Tito

#PKB #Pilpres 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan pajak terhadap pembalut, dan menyarankan optimalisasi sumber penerimaan pajak dari kelompok ekonomi yang mapan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Indonesia
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Bantuan diberikan di sela peresmian Kantor Dewan Pengurus Wilayah PKB Kalimantan Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Indonesia
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Para relawan PKB telah mendistribusikan berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak karhutla, seperti masker dan perlengkapan pendukung evakuasi lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Oktober 2026
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Ia merasa bahagia karena Ijtima Ulama PKB secara tegas menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Indonesia
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Pemerintah memahami bahwa kritik memiliki fungsi untuk mengoreksi jalannya pemerintahan.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Bagikan