Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Ini Alasan DPD I Golkar Papua Dukung Airlangga Gantikan Setya Novanto

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 07 Desember 2017
Ini Alasan DPD I Golkar Papua Dukung Airlangga Gantikan Setya Novanto

Airlangga Hartarto bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Papua. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Papua resmi memberikan dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk maju sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) yang akan digelar dalam waktu dekat.

Dukungan itu, disampaikan langsung oleh Sekertaris DPD I Papua, Yacob Ingratubun kepada Airlangga yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perindustrian di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra 3, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/12) malam.

"Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua mendukung Calon Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) seperti Airlangga Hartarto sebagai calon Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang akan datang," ujar Yacob membacakan surat dukungan dari DPD I Golkar Papua.

Menurut dia, Airlangga adalah sosok yang tepat untuk menggantikan posisi Setya Novanto, sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Pasalnya, Novanto kini tengah mendekam di balik jeruji besi lantaran terjerat kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

"Pernyataan dukungan ini disampaikan semata-mata untuk Partai Golkar. Pernyataan dukungan ini untuk menyelamatkan Partai Golkar," tegas Yacob.

Selain dianggap sebagai sosok yang tepat untuk menyelamatkan partai beringin dari kehancuran akibat kasus hukum yang menimpa Novanto. Yacob menilai Airlangga merupakan salah satu kader Golkar yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

"DPD I Golkar dan 29 DPD Kabupaten/Kota Papua menyatakan siap mencalonkan dan memilih calon ketua umum yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme seperti Airlangga Hartarto," pungkas Yacob.

Mendapat dukungan tersebut, Airlangga menyampaikan terima kasih atas amanah dan kepercayaan yang diberikan DPD I Partai Golkar Papua. Ia meyakini akan membawa Partai Golkar kembali berjaya jika terpilih menjadi Ketua Umum.

"Terima kasih dan saya terima kepercayaan ini, Insya Allah amanah ini akan saya laksanakan dengan baik," ucap Airlangga.

Sebagai informasi, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto kini berstatus sebagai tersangka korupsi e-KTP. Mantan Ketua Fraksi Golkar ini telah mendekam di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi sejak Minggu (19/11) malam. (Pon)

#Airlangga Hartarto #Setya Novanto #Golkar
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp 26,34 Triliun, Fokus Transportasi hingga Bantuan Pangan
Pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi Rp 26,34 triliun pada semester II 2026. Program mencakup diskon transportasi hingga bantuan pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 Juni 2026
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp 26,34 Triliun, Fokus Transportasi hingga Bantuan Pangan
Indonesia
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Pemerintah mematok target awal defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp689,1 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Komisi IV DPR RI minta pemerintah evaluasi kebijakan ekspor sawit satu pintu lewat DSI.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Indonesia
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Golkar menilai fenomena viral lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ sebagai kreativitas netizen sekaligus bentuk apresiasi terhadap ketum mereka di Kabinet Merah Putih.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Bagikan