Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Keterlambatan penyediaan air dan listrik di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sorotan karena dianggap belum siap. Sebab, hal inilah yang membuat Presiden Joko Widodo menunda waktu bekerja dari IKN.
Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menduga ada persoalan politis dibalik persoalan infrastruktur itu. “Ada pergeseran kepentingan elit politik,” ujar Achmad di Jakarta, Kamis (11/7).
Achmad melihat, proyek IKN melibatkan banyak elit politik dengan agenda berbeda. “Sehingga menimbulkan konflik kepentingan dan memperlambat kemajuan proyek,” ungkap Achmad.
Dalam proyek besar seperti pembangunan IKN, keterlibatan berbagai elit politik dan kelompok kepentingan tidak bisa dihindari.
Elit politik sering kali memiliki agenda tersendiri yang dapat mempengaruhi berbagai tingkat keputusan dan pelaksanaan proyek.
“Konflik kepentingan atau perbedaan prioritas di antara para elit ini bisa menjadi salah satu alasan utama di balik keterlambatan dan masalah yang muncul,” tutur Achmad.
Baca juga:
Pembangunan di IKN Dihentikan Sementara Pada 10 Agustus 2024
Dia menyebut, elitepolitik mungkin memiliki berbagai motivasi, mulai dari mencari keuntungan pribadi hingga mempertahankan kekuasaan dan pengaruh mereka.
“Kepentingan ekonomi, seperti investasi dalam proyek infrastruktur atau properti, sering kali menjadi pendorong utama bagi keterlibatan mereka,” sebut Achmad.
Ketika berbagai kelompok kepentingan ini saling bersaing untuk mendapatkan manfaat terbesar, keputusan yang seharusnya diambil untuk umum kadang dibajak menjadi untukoligarki ekonomi saja.
“Perbedaan prioritas antara elit politik dan elit ekonomi juga dapat menyebabkan perubahan arah proyek yang tidak sesuai dengan rencana awal,” sebut Achmad.
Baca juga:
Nasib Kantor Milik Pemerintah Pusat Saat Ibu Kota Pindah ke IKN
Misalnya, satu oligarki ekonomi mungkin lebih fokus pada pembangunan perumahan sementara kelompok lain lebih tertarik pada pengembangan properti komersial seperti kawasan mall atau kawasan finansial-ekonomi distrik.
Akibatnya, di antara elit politik dan ekonomi ada persaingan yang saling menjatuhkan yang menyebabkan sumber daya dan perhatian terbagi, yang pada akhirnya memperlambat kemajuan proyek secara keseluruhan.
Konflik kepentingan dan aksi merampok pengaruh di IKN ini juga dapat mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek.
Baca juga:
Sekda DKI Joko Punya Firasat Jokowi Segera Terbitkan Keppres IKN
Keputusan yang diambil mungkin lebih didasarkan pada keuntungan oligarki atau kelompok tertentu daripada pada keberhasilan proyek itu sendiri.
“Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat dan mengurangi efektivitas proyek dalam mencapai tujuannya,” jelas Achmad.
Untuk mengatasi situasi ini, penting bagi pemimpin masa depan untuk belajar dari pengalaman ini dan memastikan setiap proyek besar didasarkan pada perencanaan matang, transparansi, dan akuntabilitas yang kuat.
Kepemimpinan yang efektif dan tanggung jawab penuh dari pemimpin tertinggi adalah kunci untuk mengatasi hambatan dan memastikan bahwa proyek seperti IKN dapat berjalan sesuai rencana.
“Sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Achmad. (knu)
