Infrastruktur IKN Belum Siap, Pengamat Sebut Urusan Politis Jadi Penyebabnya

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juli 2024
Infrastruktur IKN Belum Siap, Pengamat Sebut Urusan Politis Jadi Penyebabnya

Progres Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Senin (12/2/2024) (ANTARA/Bayu Saputra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Keterlambatan penyediaan air dan listrik di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sorotan karena dianggap belum siap. Sebab, hal inilah yang membuat Presiden Joko Widodo menunda waktu bekerja dari IKN.

Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menduga ada persoalan politis dibalik persoalan infrastruktur itu. “Ada pergeseran kepentingan elit politik,” ujar Achmad di Jakarta, Kamis (11/7).

Achmad melihat, proyek IKN melibatkan banyak elit politik dengan agenda berbeda. “Sehingga menimbulkan konflik kepentingan dan memperlambat kemajuan proyek,” ungkap Achmad.

Dalam proyek besar seperti pembangunan IKN, keterlibatan berbagai elit politik dan kelompok kepentingan tidak bisa dihindari.

Elit politik sering kali memiliki agenda tersendiri yang dapat mempengaruhi berbagai tingkat keputusan dan pelaksanaan proyek.

“Konflik kepentingan atau perbedaan prioritas di antara para elit ini bisa menjadi salah satu alasan utama di balik keterlambatan dan masalah yang muncul,” tutur Achmad.

Baca juga:

Pembangunan di IKN Dihentikan Sementara Pada 10 Agustus 2024

Dia menyebut, elitepolitik mungkin memiliki berbagai motivasi, mulai dari mencari keuntungan pribadi hingga mempertahankan kekuasaan dan pengaruh mereka.

“Kepentingan ekonomi, seperti investasi dalam proyek infrastruktur atau properti, sering kali menjadi pendorong utama bagi keterlibatan mereka,” sebut Achmad.

Ketika berbagai kelompok kepentingan ini saling bersaing untuk mendapatkan manfaat terbesar, keputusan yang seharusnya diambil untuk umum kadang dibajak menjadi untukoligarki ekonomi saja.

“Perbedaan prioritas antara elit politik dan elit ekonomi juga dapat menyebabkan perubahan arah proyek yang tidak sesuai dengan rencana awal,” sebut Achmad.

Baca juga:

Nasib Kantor Milik Pemerintah Pusat Saat Ibu Kota Pindah ke IKN

Misalnya, satu oligarki ekonomi mungkin lebih fokus pada pembangunan perumahan sementara kelompok lain lebih tertarik pada pengembangan properti komersial seperti kawasan mall atau kawasan finansial-ekonomi distrik.

Akibatnya, di antara elit politik dan ekonomi ada persaingan yang saling menjatuhkan yang menyebabkan sumber daya dan perhatian terbagi, yang pada akhirnya memperlambat kemajuan proyek secara keseluruhan.

Konflik kepentingan dan aksi merampok pengaruh di IKN ini juga dapat mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek.

Baca juga:

Sekda DKI Joko Punya Firasat Jokowi Segera Terbitkan Keppres IKN

Keputusan yang diambil mungkin lebih didasarkan pada keuntungan oligarki atau kelompok tertentu daripada pada keberhasilan proyek itu sendiri.

“Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat dan mengurangi efektivitas proyek dalam mencapai tujuannya,” jelas Achmad.

Untuk mengatasi situasi ini, penting bagi pemimpin masa depan untuk belajar dari pengalaman ini dan memastikan setiap proyek besar didasarkan pada perencanaan matang, transparansi, dan akuntabilitas yang kuat.

Kepemimpinan yang efektif dan tanggung jawab penuh dari pemimpin tertinggi adalah kunci untuk mengatasi hambatan dan memastikan bahwa proyek seperti IKN dapat berjalan sesuai rencana.

“Sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Achmad. (knu)

#IKN Nusantara #Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Giring Ganesha Mundur dari PSI, Sebut Ada Hal yang Tak Lagi Sejalan
Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha mengumumkan mundur dari PSI. Ia menyebut ada hal yang tidak lagi sejalan dengan perjuangannya sejak awal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Giring Ganesha Mundur dari PSI, Sebut Ada Hal yang Tak Lagi Sejalan
Indonesia
Karhutla Mulai Ancam Kawasan IKN, Polri Kerahkan 100 Personel Brimob
Pengerahan pasukan tersebut dilakukan di tengah upaya penanganan karhutla di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Karhutla Mulai Ancam Kawasan IKN, Polri Kerahkan 100 Personel Brimob
Indonesia
Stabilitas Politik Prabowo jangan cuma Untungkan Elite, Rakyat Tunggu Bukti Kesejahteraan
Jangan sampai elite politik sibuk dengan pertarungan kekuasaan, sedangkan persoalan ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat terabaikan,
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
Stabilitas Politik Prabowo jangan cuma Untungkan Elite, Rakyat Tunggu Bukti Kesejahteraan
Indonesia
2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Dukungan Politik Kuat tapi Ada Bahaya Pengawasan Lemah
Stabilitas politik tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi kritik, mengabaikan oposisi, atau menyeragamkan pandangan politik.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Dukungan Politik Kuat tapi Ada Bahaya Pengawasan Lemah
Indonesia
Bongkar Isi Pertemuan 2 Jam dengan Prabowo, Jokowi: Bahas Bola, Ekonomi, hingga Politik
Jokowi mengungkap isi pertemuan dua jam dengan Prabowo di Kertanegara. Mereka membahas sepak bola, ekonomi, politik, hingga isu Pemilu 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Bongkar Isi Pertemuan 2 Jam dengan Prabowo, Jokowi: Bahas Bola, Ekonomi, hingga Politik
Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
“Saya sudah dipesan saya tidak boleh joget. Jadi, pakar-pakar itu, mereka merasa tidak pantas pemimpin Indonesia joget. Gimana? Rakyat kita suka joget kok,” kata Prabowo
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
Indonesia
Karhutla Bukit Tengkorak ke Kawasan Inti IKN Tinggal 20 KM, Pasukan Darat-Udara Siaga
Kebakaran lahan di Bukit Tengkorak makin mendekati Kawasan Inti IKN. OIKN dan tim gabungan siap siaga benteng pertahanan darat. Simak berita selengkapnya!
Wisnu Cipto - Selasa, 15 September 2026
Karhutla Bukit Tengkorak ke Kawasan Inti IKN Tinggal 20 KM, Pasukan Darat-Udara Siaga
Indonesia
Otorita IKN Minta Anggaran Rp 22,5 Triliun, Menkeu Ngaku Perlu Pendalaman
Purbaya menyampaikan belum bisa memutuskan karena perlu melakukan pendalaman terlebih dahulu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 September 2026
Otorita IKN Minta Anggaran Rp 22,5 Triliun, Menkeu Ngaku Perlu Pendalaman
Berita Foto
Nyatakan Sikap, Gerakan Pemuda Islam Tolak Aksi yang Memecah Belah
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP - GPI) Khoirul Amin menyampaikan pernyataan sikap dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (25l6/8/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 26 Agustus 2026
Nyatakan Sikap, Gerakan Pemuda Islam Tolak Aksi yang Memecah Belah
Bagikan