Indonesia Resmi Menjadi Anggota Madrid Protokol

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 28 Februari 2018
Indonesia Resmi Menjadi Anggota Madrid Protokol

Forum Group Discussion (FGD) Implementasi Madrid Protokol Indonesia di Hotel JS Luansa, Kuningan, Jakarta Selatan (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kasubdit Pemeriksaan Merek Direktorat Merk dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) unit kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, T. Didik Taryadi mengatakan Indonesia saat ini resmi menjadi anggota Madrid Protokol yang ke 1000 pada tanggal 2 Januari 2018.

"Indonesia mendepositkan naskah aksesi ke Internasional Biro pada tanggal 2 Oktober 2017 lalu," kata Didik di JS Luwansa Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (28/2).

Menurut Didik, Protokol Madrid merupakan sistem administrasi pendaftaran merek secara Internasional. Lanjut Didik Protokol Madrid (1989) merupakan penyempurnaan Madrid agreement (1891).

Protokol Madrid ini bersifat substantif dan hanya memberikan jalur alternatif bagi pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya di luar negeri.

Dalam implementasinya, DJKI membentuk tim Madrid Protokol guna berjalan dengan baik. Namun, ia tak menyebut berapa jumlah anggotanya dan dari divisi apa.

Peran DJKI untuk menyediakan sarana konsultasi dengan pemohon atau kuasa terkait permohonan Internasional. Kemudian melakukan validasi dan serifikasi permohonan Internasional sebelum dikirim ke Biro Internasional.

"Dan memenuhi kekurangan atau perbaikan kesalahan dan formulir permohonan Internasional. Memantau status perlindungan pendaftaran merek yang dijadikan dasar permohonan Internasional dalam jangka waktu 5 tahun," pungkasnya. (Asp)

#Kemenkumham #Hak Kekayaan Intelektual
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dirjen AHU Ungkap PP Nomor 30 Tahun 2026 Diterbitkan karena Perubahan Nomenklatur Kementerian
Regulasi baru tersebut menggantikan PP Nomor 45 Tahun 2024 yang masih menggunakan nomenklatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). 

Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Dirjen AHU Ungkap PP Nomor 30 Tahun 2026 Diterbitkan karena Perubahan Nomenklatur Kementerian
Indonesia
Pengembangan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, DPR Desak Standardisasi Aset
Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis KI harus segera memiliki peta jalan nasional agar dapat diakses pelaku usaha kreatif di seluruh penjuru Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Pengembangan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, DPR Desak Standardisasi Aset
Indonesia
Implementasi KBLI 2025 Dipermudah, Bisa Konversi Otomatis di AHU dan OSS
KBLI 2025 ini juga memberikan dua skema kemudahan, yaitu kebijakan konversi otomatis juga penyesuaian manual.
Dwi Astarini - Kamis, 23 April 2026
Implementasi KBLI 2025 Dipermudah, Bisa Konversi Otomatis di AHU dan OSS
Tradisi
Berabad-abad Bawa Pesan Kesetaraan Gender, Tari Kene-Kene Diakui Jadi Kekayaan Intelektual RI
Tari Kene-kene, tarian tradisional Halmahera Tengah, Maluku Utara, resmi dilindungi sebagai kekayaan intelektual komunal khas Indonesia.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Februari 2026
Berabad-abad Bawa Pesan Kesetaraan Gender, Tari Kene-Kene Diakui Jadi Kekayaan Intelektual RI
Indonesia
Sempat Dihujat dan Viral, Patung Macan Putih Kediri dapat Hak Paten
Patung Macan Putih ini kini bisa digunakan untuk kepentingan komersial produk UMKM berupa kaos, suvenir, maupun atribut lainnya dari produk lokal masyarakat Desa Balongjeruk.
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Sempat Dihujat dan Viral, Patung Macan Putih Kediri dapat Hak Paten
Indonesia
Wamenkum Sebut Penyusunan Aturan Pelaksana KUHAP Baru Capai 80 Persen
Wamenkum, Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, proses penyusunan aturan pelaksana KUHAP baru mencapai 80 persen.
Soffi Amira - Rabu, 26 November 2025
Wamenkum Sebut Penyusunan Aturan Pelaksana KUHAP Baru Capai 80 Persen
Indonesia
Menkum Teken SK Kepengurusan PPP Mardiono
Mardiono mendaftarkan kepengurusan PPP per 30 September 2025.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Menkum Teken SK Kepengurusan PPP Mardiono
Indonesia
Nasib Dua Ketua Umum PPP di Tangan Menkum, AD/ART Jadi Penentu
Saat ini Kementerian Hukum (Kemenkum) menunggu dan memproses dokumen pendaftaran dari setiap kubu yang mengklaim sebagai pengurus sah.
Dwi Astarini - Selasa, 30 September 2025
Nasib Dua Ketua Umum PPP di Tangan Menkum, AD/ART Jadi Penentu
Indonesia
Agus dan Mardiono Saling Klaim Kemenangan, Menkum: Dualisme PPP Diselesaikan Sesuai AD/ART
Pemerintah akan mengacu kepada undang-undang dan memastikan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pendaftaran parpol. ?
Dwi Astarini - Senin, 29 September 2025
Agus dan Mardiono Saling Klaim Kemenangan, Menkum: Dualisme PPP Diselesaikan Sesuai AD/ART
Indonesia
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Wamen HAM sebut standar HAM internasional wajib jadi acuan dalam pembahasan RUU KUHAP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Bagikan