Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia menyerukan dorongan realisasi pendanaan iklim untuk negara berkembang dalam pertemuan Conference of the Parties (COP) 26 di Glasgow, Skotlandia.
"Indonesia memandang perlu adanya kejelasan atau transparansi sejauh mana komitmen pendanaan sebesar USD 100 miliar oleh negara-negara maju telah direalisasikan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (5/11).
Baca Juga:
Tiga Pandangan Jokowi Soal Pengelolaan Hutan di KTT Perubahan Iklim
Ia mengatakan, Hal Ini untuk mengidentifikasi jumlah yang tersisa dan menyusun strategi untuk menutup kesenjangan, dengan mempertimbangkan kebutuhan negara-negara berkembang.
Sri menyampaikan, pentingnya pendanaan adaptasi secara signifikan, termasuk pendanaan berbasis hibah, mengingat banyak negara berkembang rentan menghadapi tantangan COVID-19, selain itu diharapkan agar negara berkembang dapat memperoleh mekanisme pendanaan yang mudah diakses, fleksibel, dan dengan prosedur yang sederhana.
Ia menegaskan, semua negara perlu meningkatkan upaya mereka untuk mencapai emisi nol bersih global pada tahun 2050, sehingga banyak negara akan memiliki berbagai perspektif dalam target emisi nol bersih dan tidak semua negara memiliki titik awal yang sama.
"Oleh karena itu, kita harus adil dan setara dalam menerjemahkan tujuan global menjadi target nasional. Sederhananya, negara maju harus menentukan target yang lebih ambisius jauh sebelum tahun 2050, sementara negara berkembang bisa melakukan upaya terbaik dalam mengurangi emisi mereka”, ucap Sri Mulyani.
COP adalah forum tingkat tinggi tahunan bagi 197 negara dan merupakan bagian dari Konvensi Kerangka Kerja PBB atas Perubahan Iklim untuk mengambil keputusan tertinggi dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang diresmikan tahun 1992.
Adapun prioritas utama pada pertemuan COP 26 adalah memastikan semua negara untuk berkomitmen mencapai emisi nol bersih (net zero emission/NZE) pada 2050, dengan pengurangan karbon yang lebih agresif dan cepat pada tahun 2030. (Asp)
Baca Juga:
Di KTT Perubahan Iklim, Jokowi Tetap Bawa Isu Sawit
