Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga bawang putih bonggol tingkat konsumen mencapai Rp 39.791 per kg naik pada Senin (16/6) atau naik dari sebelumnya Rp 39.370 per kg.
Pemerintah telah memberikan zin impor bawang putih per 13 Juni 202 mencapai 163.082 ton atau 35,74 persen dari alokasi Persetujuan Impor (PI) terbit sebanyak 456.272 ton untuk 73 perusahaan.
Direktur Tertib Niaga Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Mario Josko mengatakan alokasi kebutuhan impor bawang putih pada 2026 sebesar 500.000 ton.
"Kami di Kemendag tiap minggu rutin mengadakan rapat untuk memantau realisasi dari importir," ujar Mario dalam Rapat Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri dipantau secara daring.
Baca juga:
Pemerintah Tidak Lagi Berlakukan Batasan Kuota Impor Sapi Hidup Demi Ketahanan Pangan
Rencana impor bawang putih pada Juni 2025 sebesar 11.398 ton. Importir pada umumnya menyalurkan secara langsung pasokan bawang putih melalui jaringan distribusi eksisting.
Ia memaparkan, dalam proses realisasi impor terkendala negosiasi dengan suplier di China untuk mendapatkan kesesuaian harga.
Di mana harga di tingkat Produsen di China cenderung turun, namun masih di level harga tinggi, sehingga importir cenderung menunda pembelian (wait and see).
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut, dalam realisasi importasi terdapat sejumlah tantangan. Selain karena harga di negara produsen yang tinggi, proses pendistribusian pun mengalami kendala.
"Distribusi langsung dari pelabuhan menyulitkan pengawasan stok di gudang. Kenaikan harga di pasar domestik menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kemendag," kata Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Andriko Noto Susanto.
Bapanas akan melakukan peninjauan lapangan bersama kementerian/lembaga terkait dan Satgas Pangan POLRI, serta evaluasi di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Pangan terhadap kepatuhan importir.
"Termasuk kemungkinan sanksi atas keterlambatan realisasi impor dan pelanggaran perizinan," katanya. (*)
