Indonesia Jadi Kontributor Utama Penerbitan Surat Utang Syariah di Pasar Dunia

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 November 2021
Indonesia Jadi Kontributor Utama Penerbitan Surat Utang Syariah di Pasar Dunia

Ilustrasi uang rupiah. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah telah menerbitkan Green Sukuk atau surat utang syariah mencapai USD 3,5 miliar dolar AS sepanjang 2018 sampai 2021. Utang ini digunakan untuk pendanaan penanganan perubahan iklim (climate change).

"Penerbitan Sukuk ini untuk membiayai ancaman perubahan iklim dan ketidakpastian di pasar global," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara AICIF 2021 di Jakarta, Rabu (17/11).

Baca Juga:

Utang Garuda Capai USD 7 Miliar, Rute Internasional Dilayani Emirates

Sri Mulyani mengatakan, total penerbitan Green Sukuk sebesar USD 3,5 miliar tersebut, salah satunya hasil dari penerbitan yang dilakukan pada semester I-2021 sebesar USD 700 juta dolar AS.

"Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mengoptimalkan pasar keuangan syariah," katanya.

Indonesia, lanjut Sri, pun merupakan kontributor utama penerbitan Sukuk di pasar internasional dengan pangsa pasar Indonesia mencapai 23,11 persen dari total penerbitan global sebesar USD 23,65 miliar.

Ia menegaskan, Indonesia bergerak cepat untuk mengambil peluang yang luas ini dengan mengembangkan lebih banyak varian Sukuk seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) atau sukuk wakaf termasuk Green Sukuk.

Selain itu, Sri Mulyani menyatakan Indonesia juga memiliki Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) atau serikat Islam terbesar secara global mencapai 4.500 BMT yang bertujuan membantu masyarakat khususnya di pedesaan agar memiliki akses kepada pembiayaan mikro.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

"Dalam menilai pembiayaan mikro BMT dapat memainkan peran unggulan bagi usaha mikro dan kecil menengah sehingga mereka dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi setelah pandemi," jelasnya.

Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan III 2021, mencapai USD 423,1 miliar atau tumbuh 3,7 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Adapun posisi ULN pemerintah pada triwulan III-2021 sebesar USD 205,5 miliar atau tumbuh 4,1 persen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan triwulan II-2021 sebesar 4,3 persen (yoy), yang disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman seiring lebih tingginya pinjaman yang jatuh tempo dibanding penarikan pinjaman. (Asp)

Baca Juga:

Bank Dunia: Utang Negara Miskin Terus Membengkak

#Utang Negara #Utang Pemerintah #Kemenkeu #Surat Berharga Negara
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Gelar OTT di Jakarta dan Lampung, Sita Uang Miliaran dan 3 Kg Emas
KPK menggelar OTT di Kantor Pusat Bea Cukai Jakarta dan Lampung. Sejumlah pihak diamankan, termasuk eks Direktur Penindakan. Barang bukti uang miliaran rupiah dan 3 kg logam mulia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
KPK Gelar OTT di Jakarta dan Lampung, Sita Uang Miliaran dan 3 Kg Emas
Indonesia
Awal Februari 2026 Ini Pemerintah Tarik Rp 36 Triliun Dari 9 Surat Utang Negara
Penawaran masuk terhadap Surat Utang Negara pada awal Februari ini tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp 76,59 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
Awal Februari 2026 Ini Pemerintah Tarik Rp 36 Triliun Dari 9 Surat Utang Negara
Indonesia
Dirut BEI Mundur, Purbaya: Ini Sinyal Positif
Ketika ditanya siapa yang bakal menggantikan Iman, Purbaya mengaku bakal menghormati prosedur organisasi BEI.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Dirut BEI Mundur, Purbaya: Ini Sinyal Positif
Indonesia
Iuran Indonesia ke Dewan Perdamaian Gaza Ala Trump Sebagian Bakal Dari APBN
Menkeu mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan dan keputusan final.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Januari 2026
Iuran Indonesia ke Dewan Perdamaian Gaza Ala Trump Sebagian Bakal Dari APBN
Indonesia
Purbaya Tegaskan Pergantian Wamenkeu Tergantung Dinamika Politik, Bisa Berubah-ubah
Terkait dengan waktu pelantikan Wamenkeu, Purbaya mengaku belum mengetahuinya secara pasti.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
Purbaya Tegaskan Pergantian Wamenkeu Tergantung Dinamika Politik, Bisa Berubah-ubah
Indonesia
Purbaya Inginkan Pajak Penghasilan di Marketplace Diterapkan Saat Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
pemungutan pajak di platform digital menjadi salah satu langkah konkret untuk meningkatkan penerimaan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
Purbaya Inginkan Pajak Penghasilan di Marketplace Diterapkan Saat Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Indonesia
Biar Tidak Dikeluhkan, Bandwidth Coretax Bakal Diperbesar Saat Puncak Pelaporan Pajak
Sistem Coretax tidak mengalami masalah dalam kondisi normal atau trafiknya sedang sepi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Januari 2026
Biar Tidak Dikeluhkan, Bandwidth Coretax Bakal Diperbesar Saat Puncak Pelaporan Pajak
Indonesia
Sinyal Tukaran Posisi Deputi Gubernur BI Juda Agung dengan Wamenkeu Thomas Djiwandono
Thomas sebelumnya sudah beberapa kali menyambangi BI dalam Rapat Dewan Gubernur (BI).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Januari 2026
Sinyal Tukaran Posisi Deputi Gubernur BI Juda Agung dengan Wamenkeu Thomas Djiwandono
Indonesia
Deputi Gubernur BI Juda Agung Mundur, Keponakan Prabowo Mencuat Jadi Pengganti
Nama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menjadi salah satu kandidat pengganti Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Januari 2026
Deputi Gubernur BI Juda Agung Mundur, Keponakan Prabowo Mencuat Jadi Pengganti
Indonesia
Menkeu Purbaya Kejar Penyelundup Beras Impor di Kepulauan Riau
Sejauh ini, beras hasil penyelundupan rencananya akan dimusnahkan lantaran termasuk barang ilegal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Januari 2026
Menkeu Purbaya Kejar Penyelundup Beras Impor di Kepulauan Riau
Bagikan