Indonesia Harus Antisipasi Dampak Sanksi Anyar Uni Eropa ke Rusia

MerahPutih.com - Dampak perang Rusia-Ukraina diperkirakan akan semakin terasa terutama pada ekonomi negara-negara berkembang dan miskin yang selama ini berjuang untuk pulih dari Pandemi COVID-19.

Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, meminta pemerintah mengantisipasi segala kemungkinan yang timbul, terutama berkaitan dengan sanksi ekonomi dari Uni Eropa untuk Rusia yang mulai dibahas.

Baca Juga:

Sanksi Teranyar Uni Eropa ke Rusia Akan Lebih Besar

"Tentu hal tersebut menjadi ancaman sekaligus tantangan bagi ekonomi nasional Indonesia. Oleh karenanya, saya mengimbau pemerintah bersiap menghadapi dampak sanksi ekonomi terhadap Rusia jika benar-benar diambil oleh Uni Eropa," kata terseok LaNyalla, Kamis (5/5).

Senator asal Jawa Timur itu menilai, Indonesia bukan tidak mungkin akan ikut terdampak. Maka dari itu, LaNyalla meminta agar pemerintah segera mempersiapkan kebijakan dalam dan luar negeri untuk mengantisipasi berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi.

"Indonesia juga perlu mempersiapkan alternatif lain terkait dengan kebutuhan energi. Masyarakat kita sudah sangat berat dalam menghadapi berbagai kenaikan harga yang cukup tinggi dan berdampak pada ekonomi domestik," ujarnya.

Dikatakannya, kebijakan yang tepat dibutuhkan agar kita mampu mengendalikan pasokan energi dalam negeri dengan harga yang stabil. Sebab, kenaikan harga BBM akan memberikan reaksi keras dan dapat mengganggu pemulihan ekonomi.

"Jadi, pemerintah perlu mengantisipasi agar kita dapat menekan dampak dari isu sanksi ekonomi terhadap Rusia," imbuh LaNyalla.

Badan eksekutif Uni Eropa, Komisi Eropa, sedang menyusun proposal terbaru baru untuk sanksi terhadap Rusia, yang dapat mencakup embargo bertahap terhadap minyak Rusia serta pada perbankan Rusia.

"Kami sedang mengerjakan paket sanksi keenam yang bertujuan untuk mengeluarkan lebih banyak bank (Rusia) dari SWIFT, mendaftar aktor disinformasi dan mencegah impor minyak," kata Kepala Unit Kebijakan Luar Megeri Dewan Eksekutif Komisi Eropa Josep Borrell dalam sebuah cuitan di Twitter. (Pon)

Baca Juga:

Uni Eropa Larang Siaran 3 Televisi Rusia