Indonesia Bisa Terjerat Krisis Pangan jika Pemerintah Lengah

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 31 Oktober 2022
Indonesia Bisa Terjerat Krisis Pangan jika Pemerintah Lengah

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih. Foto: Dok/Man/DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah perlu melakukan antisipasi dini terhadap adanya ancaman krisis pangan. Pasalnya, kondisi ketahanan pangan nasional saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan. Apalagi, dengan adanya potensi resesi global di tahun 2023.

“Kita, Indonesia harus siap-siap, terlebih kita ketahui sekarang ini kita juga banyak mengimpor. Kita harus mengantisipasi itu (krisis pangan) sedini mungkin," kata Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih dalam keterangannya, Senin (31/10).

Baca Juga

Satgas Pangan Polri Bantu Tarik Obat Sirop Berbahan Berbahaya dari Peredaran

“Karenanya kita minta mereka (BUMN sektor pangan) bekerja sama. Apalagi nanti ada Badan Ketahanan Pangan yang nanti akan turut mengatur persoalan pangan,” sambungnya.

Pria yang karib disapa Demer ini menilai, kondisi ketahanan pangan Indonesia perlu mendapat perhatian lebih agar terhindar dari ancaman krisis.

Dia khawatir apabila para pemangku kepentingan lengah dengan kondisi yang ada maka Indonesia bukan tidak mungkin terjerat dalam kondisi krisis pangan seperti yang dialami sejumlah negara.

Politikus Partai Golkar ini lantas mencontohkan kondisi krisis yang menimpa sejumlah negara di Eropa.

“Di situ ada Prancis, Belanda, ada Inggris dan negara lainnya. Kita nggak menyangka mereka akan mengalami krisis karena satu hal, yaitu energi dikecilkan oleh Rusia serta kondisi Ukraina sebagai penghasil gandum yang saat ini tengah bermasalah," ujarnya.

Baca Juga

Jokowi Minta TNI Amankan Kemandirian Pangan dan Pengendalian Inflasi

Oleh karena itu, Demer meminta semua pihak untuk bersiap mengingat saat ini Indonesia banyak mengimpor sejumlah komoditi strategis seperti garam, daging dan gula.

Anak buah Ketum Golkar Airlangga Hartarto ini juga meminta pemerintah untuk lebih teliti dalam memprediksi serta mengambil kebijakan terkait persoalan pangan.

“Agar kita tidak seperti negara di Eropa yang ketahanan pangannya sangat rendah,” tandasnya. (Pon)

Baca Juga

Megawati Bertemu Jokowi di Istana Batu Tulis, Bahas Pemilu hingga Krisis Pangan

#Krisis Pangan #Komisi VI DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
BUMN Rugi tapi Elit Minta Bonus, DPR: Ini Masalah Etika Kepemimpinan
Anggota Komisi VI DPR RI mendukung kritik Presiden Prabowo terhadap direksi dan komisaris BUMN yang merugi namun tetap meminta bonus atau tantiem.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
BUMN Rugi tapi Elit Minta Bonus, DPR: Ini Masalah Etika Kepemimpinan
Indonesia
DPR Desak KAI Tindak Tegas Oknum Petugas yang Diduga Bocorkan Data Penumpang
Anggota DPR RI Imas Aan Ubudiyah mendesak PT KAI menindak tegas oknum KAI Services yang diduga menyalahgunakan data pribadi penumpang. DPR akan panggil manajemen KAI.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Januari 2026
DPR Desak KAI Tindak Tegas Oknum Petugas yang Diduga Bocorkan Data Penumpang
Indonesia
Update Harga Komoditas Pangan Jumat (26/12): Cabai Rawit Merah Makin 'Pedas' di Kantong!
Untuk kelompok cabai lainnya, cabai merah besar mencapai Rp49.800 per kg, cabai merah keriting Rp50.700 per kg, dan cabai rawit hijau tercatat seharga Rp54.050 per kg
Angga Yudha Pratama - Jumat, 26 Desember 2025
Update Harga Komoditas Pangan Jumat (26/12): Cabai Rawit Merah Makin 'Pedas' di Kantong!
Indonesia
DPR Soroti Proyek Kampung Haji Indonesia, Transparansi Danantara Jadi Kunci
Anggota Komisi VI DPR RI mengapresiasi akuisisi lahan Kampung Haji Indonesia di Mekkah oleh Danantara, tegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Soroti Proyek Kampung Haji Indonesia, Transparansi Danantara Jadi Kunci
Indonesia
Harga Minyakita Kerap Di Atas HET, DPR Minta Pengawasan Ketat Usai Terbitnya Permendag
Anggota Komisi VI DPR mengapresiasi terbitnya Permendag 43/2025 tentang Minyakita. Dorong peran Bulog dan ID Food serta pengawasan ketat agar harga sesuai HET.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Desember 2025
Harga Minyakita Kerap Di Atas HET, DPR Minta Pengawasan Ketat Usai Terbitnya Permendag
Indonesia
Harga Pangan Strategis Terbaru 11 Desember: Cabai Rawit, Bawang Merah Hingga Beras Meroket
PIHPS juga mencatat kenaikan signifikan pada jenis cabai lainnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Desember 2025
Harga Pangan Strategis Terbaru 11 Desember: Cabai Rawit, Bawang Merah Hingga Beras Meroket
Berita Foto
Aksi Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Mengadu ke Komisi VI DPR bahas Impor Baju Bekas
Ketua Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia (APPBI) WR Rahasdikin saat beraudiensi dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 02 Desember 2025
Aksi Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Mengadu ke Komisi VI DPR bahas Impor Baju Bekas
Indonesia
Thrifting Disebut Ancam Industri, DPR Minta Pemerintah Perkuat Produk Lokal
Komisi VI DPR RI dukung pemerintah hentikan thrifting dan menggantinya dengan produk lokal demi perkuat industri nasional dan buka peluang ekspor.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Thrifting Disebut Ancam Industri, DPR Minta Pemerintah Perkuat Produk Lokal
Indonesia
Pertalite Diduga Picu Kerusakan Kendaraan di Jatim, Komisi VI DPR Bakal Panggil Pertamina
Pertalite picu kerusakan kendaraan di Jawa Timur. Komisi VI DPR akan memanggil Pertamina.
Soffi Amira - Jumat, 31 Oktober 2025
Pertalite Diduga Picu Kerusakan Kendaraan di Jatim, Komisi VI DPR Bakal Panggil Pertamina
Indonesia
Dukung Penuh Menkeu Purbaya Larang Impor Pakaian Bekas, DPR: Jadi Angin Segar bagi Industri Tekstil Nasional
Menkeu Purbaya berencana menghentikan impor pakaian bekas dengan memasukkan para pemasok ke dalam daftar hitam (blacklist).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 Oktober 2025
Dukung Penuh Menkeu Purbaya Larang Impor Pakaian Bekas, DPR: Jadi Angin Segar bagi Industri Tekstil Nasional
Bagikan