Indonesia Bisa Desak ASEAN Gelar KTT Darurat untuk Selamatkan Rohingya

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 09 September 2017
Indonesia Bisa Desak ASEAN Gelar KTT Darurat untuk Selamatkan Rohingya

Sejumlah umat Islam membentangkan spanduk saat aksi solidaritas untuk Rohingya di Masjid Agung, Tegal, Jawa Tenhgah, Jumat (8/9). Dalam aksi tersebut mereka menuntut Pemerintah Indonesia mengirimkan p

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tidak ada tindakan nyata dari pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi dan pihak militer untuk segera menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya membuat geram masyarakat internasional.

Presiden Partai Keadilann Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyesalkan masih berlangsungnya penindasan terhadap Rohingya. Ia juga mempertanyakan sikap Suu Kyi selaku peraih Nobel Perdamaian melihat pembantaian yang dilakukan militer Myanmar

"Hingga hari ini kami masih mendapatkan kabar bahwa pembakaran rumah-rumah warga Rohingya masih berlangsung, korban jiwa juga masih berjatuhan, ini sangat menyedihkan karena telah berlangsung lebih dari 2 pekan dan tidak ada tindakan nyata dari Pemerintah Myanmar," kata Sohibul dalam siaran persnya di Jakarta, hari ini.

Pria kelahiran Tasikmalaya itu juga turut berkomentar terkiat langkah diplomasi yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Retno Marsudi. Menurutnya, hal itu perlu di dukung dan diapresiasi

"Langkah soft diplomacy ini perlu ada timeline untuk bisa dievaluasi sudah seberapa jauh bisa menghentikan tindak kekerasan yang terjadi. Jika dalam waktu dekat tindak kekerasan masih tetap berlangsung, perlu ada langkah lanjutan yang lebih kuat. Ini harus ditempuh supaya Naypyidaw memahami konsekuensi yang mereka hadapi bisa sangat berat jika tidak segera menghentikan kekerasan," tegas Sohibul.

Ia menyatakan salah satu langkah lanjutan yang lebih kuat adalah dengan segera digelar KTT Darurat ASEAN.

"Kami harap Pak Jokowi bisa mengambil inisiatif, melakukan hotline kepada seluruh kepala negara di ASEAN untuk mengajak segera digelar KTT Darurat ASEAN. Jika perlu Indonesia bisa bertindak sebagai tuan rumah," jelas Sohibul Iman.

Sohibul Iman juga menjelaskan PKS melalui Crisis Center for Rohingya (CC4R) saat ini secara intensif terus melakukan kajian dan evaluasi terhadap perkembangan situasi di Rohingya.

#PKS #Pengungsi Rohingya #Aung San Suu Kyi #Sohibul Iman
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Dunia
Nasib Tragis Pengungsi Rohingya, 500 Orang Diduga Tewas Tenggelam di Perairan Myanmar
Dua kapal pengungsi Rohingya tenggelam di Myanmar. UNHCR dan IOM menduga lebih dari 500 orang tewas. Mayoritas berasal dari Cox’s Bazar, Bangladesh.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Juli 2026
Nasib Tragis Pengungsi Rohingya, 500 Orang Diduga Tewas Tenggelam di Perairan Myanmar
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Bagikan