Indonesia Berkomitmen Bantu Myanmar Keluar dari Krisis
Menlu RI Retno Marsudi menyinggung isu Myanmar dalam pertemuan bilateralnya dengan Menlu Mongolia di Ulaanbaatar pada Rabu (28/6/2023). (ANTARA/HO-Kemlu RI)
MerahPutih.com - Krisis politik Myanmar masih berlangsung dan menjadi perhatian serius terutama bagi negara anggota ASEAN.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, Indonesia akan berupaya sekuat tenaga untuk membantu masyarakat Myanmar keluar dari krisis politik berdasarkan Konsensus Lima Poin (5PC) yang telah disepakati oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
“Kepercayaan harus dibangun di antara para pemangku kepentingan di Myanmar untuk membuka kemungkinan dialog yang inklusif,” kata Retno, usai pertemuan bilateral dengan Menlu Mongolia di Ulaanbaatar, Rabu (28/6), dikkutip Antara.
Baca Juga:
Indonesia Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Siklon Tropis Mocha Myanmar
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa kekerasan yang terus berlanjut di Myanmar harus dikecam, dan ASEAN berkomitmen memberikan bantuan kemanusiaan berdasarkan prinsip “tak ada yang tertinggal”.
Sebagai ketua ASEAN tahun ini, Retno memastikan Indonesia akan melakukan yang terbaik dengan menjadikan ASEAN penting, menjadikan ASEAN dapat melanjutkan perannya sebagai kontributor perdamaian dan stabilitas di kawasan, serta menjadikan Asia Tenggara sebagai episentrum pertumbuhan.
Dia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia sedang mempersiapkan ASEAN Minister Meeting and Post Ministerial Meeting atau AMM/PMC, di mana Mongolia menjadi salah satu anggota ASEAN Regional Forum (ARF) yang termasuk rangkaian AMM/PMC.
Baca Juga:
Respons Indonesia setelah Thailand Bertemu Junta Myanmar
Isu Myanmar dinilai telah “memecah belah ASEAN” setelah baru-baru ini Thailand menginisiasi sebuah pertemuan tingkat menlu ASEAN di Pattaya, dengan mengundang perwakilan politis junta Myanmar.
Pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha beralasan Thailand terpaksa menempuh langkah itu karena dampak langsung yang dihadapinya dari krisis Myanmar jauh lebih nyata dan lebih besar ketimbang yang dirasakan negara-negara ASEAN lainnya, mengingat Thailand memiliki perbatasan yang sangat panjang dengan Myanmar.
Namun, beberapa negara anggota ASEAN termasuk Indonesia, menolak hadir dalam pertemuan itu.
Indonesia menilai bahwa pendekatan yang dilakukan Myanmar dengan melibatkan hanya salah satu pihak yang terlibat dalam konflik politik di Myanmar, telah menyalahi mandat 5PC.
Pelapor Khusus PBB untuk urusan HAM di Myanmar, Thomas Andrews, pekan lalu mengatakan bahwa pertemuan di Pattaya dapat menimbulkan dampak yang berbahaya yaitu melegitimasi junta dan merusak persatuan ASEAN. (*)
Baca Juga:
Junta Myanmar Kembali Hambat Bantuan Kemanusiaan
Bagikan
Berita Terkait
Konflik di Myanmar Tidak Kunjung Selesai, Para Pemimpin ASEAN Desak Dialog Politik Nasional
Menko Airlangga dan Menlu Sugiono Dampingi Presiden di KTT ASEAN
75 WNI Berhasil Kabur dari Markas Perusahaan Judol Myanmar, 20 Orang Sukses Menyeberang ke Thailand
Berawal dari Kamboja, Kemenlu Temukan 10 Ribu WNI Jadi Korban TPPO di 10 Negara Asia
Junta Militer Myanmar Bombardir Acara Festival Buddha Tewaskan 32 Orang, 50 Luka-Luka
Baliho Prabowo ‘Sejajar’ dengan PM Benjamin Netanyahu, Kemenlu RI Pastikan belum ada Pengakuan Normalisasi Hubungan dengan Israel
57 Dari 78 WNI di Nepal Sudah Pulang ke Indonesia, Kondisi Ibu Kota Sudah Kondusif
Hingga Malam Ini, Sudah 57 WNI Berhasil Dievakuasi Keluar dari Nepal
Puluhan WNI Dievakuasi Dari Nepal, Ratusan Orang Masih Bertahan
Penyebab Kematian Diplomat Zetro Leonardo Purba Belum Terkuat, Kemenlu Jadikan Prioritas