India-Pakistan Terancam Perang Nuklir, Indonesia Perlu Jadi Penengah

Soffi AmiraSoffi Amira - Selasa, 13 Mei 2025
India-Pakistan Terancam Perang Nuklir, Indonesia Perlu Jadi Penengah

Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan. Foto: DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia mesti turun tangan menengahi konflik yang terjadi antara India dengan Pakistan. Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan menilai, Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia.

“Indonesia dapat berperan untuk menjembatani konflik kedua negara ini apalagi Indonesia memiliki hubungan baik dengan Pakistan dan India. Peran Indonesia bersama komunitas internasional kita harapkan dapat membantu mewujudkan perdamaian di kawasan Asia,” kata Nico, dalam keterangan persnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (13/5).

Nico memastikan, bahwa DPR RI siap mendukung segala upaya kolektif untuk mendorong penyelesaian damai, perlindungan terhadap warga sipil, dan penghormatan terhadap integritas wilayah masing-masing negara.

“Kami mendesak agar penyelidikan atas serangan di Lembah Baisaran dilakukan secara transparan, objektif, dan di bawah pengawasan internasional untuk mencegah politisasi serta penyalahgunaan konflik," katanya.

Baca juga:

Cegah Perang 2 Negara Nuklir, Indonesia Didorong Jembatani Konflik Pakistan-India

Sementara itu, Nico juga meminta Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk menjamin keamanan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di kedua negara tersebut. Ia pun meminta agar evakuasi dilakukan bagi WNI yang tinggal di dekat lokasi perang.

"Keselamatan dan keamanan warga kita yang berada di India dan Pakistan harus diprioritaskan," tutur Nico yang juga mantan penyanyi ini.

Sekadar informasi, konflik bersenjata antara India dan Pakistan dimulai setelah terjadi serangan di Lembah Baisaran, yakni wilayah Kashmir yang berada di bawah kendali India, pada 22 April 2025.

Pada insiden tersebut, sekelompok pria bersenjata menewaskan 26 orang, 25 di antaranya wisatawan dan satu lainnya penunggang kuda lokal.

India menuding Pakistan dibalik serangan dengan mendukung, mempersenjatai, dan melatih kelompok-kelompok bersenjata yang dianggap menjadi sumber kerusuhan di daerah tersebut.

Sementara di sisi lain, Pakistan menegaskan, bahwa mereka hanya memberikan dukungan moral dan diplomatik untuk gerakan pemisahan diri di Kashmir. (knu)

#India #Konflik India-Pakistan #Pakistan #Perang #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Perundingan Buntu, AS Usir Delegasi Iran
Gedung Putih sebelumnya mengharapkan adanya kemajuan dalam perundingan dengan Iran pada Senin pagi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Perundingan Buntu, AS Usir Delegasi Iran
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Indonesia
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Indonesia
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes dan BNN menyusun regulasi penggunaan vape. Sebab, vape mengandung etomidate merajalela.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Bagikan