India-Pakistan Terancam Perang Nuklir, Indonesia Perlu Jadi Penengah
Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan. Foto: DPR RI
MerahPutih.com - Indonesia mesti turun tangan menengahi konflik yang terjadi antara India dengan Pakistan. Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan menilai, Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia.
“Indonesia dapat berperan untuk menjembatani konflik kedua negara ini apalagi Indonesia memiliki hubungan baik dengan Pakistan dan India. Peran Indonesia bersama komunitas internasional kita harapkan dapat membantu mewujudkan perdamaian di kawasan Asia,” kata Nico, dalam keterangan persnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (13/5).
Nico memastikan, bahwa DPR RI siap mendukung segala upaya kolektif untuk mendorong penyelesaian damai, perlindungan terhadap warga sipil, dan penghormatan terhadap integritas wilayah masing-masing negara.
“Kami mendesak agar penyelidikan atas serangan di Lembah Baisaran dilakukan secara transparan, objektif, dan di bawah pengawasan internasional untuk mencegah politisasi serta penyalahgunaan konflik," katanya.
Baca juga:
Cegah Perang 2 Negara Nuklir, Indonesia Didorong Jembatani Konflik Pakistan-India
Sementara itu, Nico juga meminta Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk menjamin keamanan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di kedua negara tersebut. Ia pun meminta agar evakuasi dilakukan bagi WNI yang tinggal di dekat lokasi perang.
"Keselamatan dan keamanan warga kita yang berada di India dan Pakistan harus diprioritaskan," tutur Nico yang juga mantan penyanyi ini.
Sekadar informasi, konflik bersenjata antara India dan Pakistan dimulai setelah terjadi serangan di Lembah Baisaran, yakni wilayah Kashmir yang berada di bawah kendali India, pada 22 April 2025.
Pada insiden tersebut, sekelompok pria bersenjata menewaskan 26 orang, 25 di antaranya wisatawan dan satu lainnya penunggang kuda lokal.
India menuding Pakistan dibalik serangan dengan mendukung, mempersenjatai, dan melatih kelompok-kelompok bersenjata yang dianggap menjadi sumber kerusuhan di daerah tersebut.
Sementara di sisi lain, Pakistan menegaskan, bahwa mereka hanya memberikan dukungan moral dan diplomatik untuk gerakan pemisahan diri di Kashmir. (knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
Air Hujan Tercemar Mikroplastik, Komisi XII DPR Minta Pemerintah Perkuat Pengendalian Polusi
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Presiden Lebanon Perintahkan Militer Balas Serangan Israel
Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
Israel Langgar Gencatan Senjata, Qatar Kecewa dan Frustrasi Minta AS Bertindak
MKD DPR Tindak Lanjuti Perkara Ahmad Sahroni CS
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
MKD DPR Gelar Sidang Etika Ahmad Sahroni dkk Hari Ini
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang