Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Meningkat, Ketua KPK: Patut Disyukuri

MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami peningkatan, sehingga patut disyukuri.

Hal itu disampaikan Setyo dalam acara peluncuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) oleh Transparency International Indonesia (TII). Ia mengatakan perbaikan tersebut terjadi pada periode 2023–2024.

"Kalau saya melihat tadi disampaikan secara angka, peringkat, dan ranking, ada kenaikan. Tentu kita semua mensyukuri," ujar Setyo, dalam kanal YouTube TII, Selasa (11/2).

Baca juga:

Kubu Hasto Keberatan dengan Bukti Milik KPK

Menurutnya, IPK dipengaruhi oleh berbagai faktor. Meski demikian, ia meyakini peningkatan ini menumbuhkan kepercayaan diri bagi bangsa Indonesia.

"Untuk pemerintah, khususnya KPK. Karena masyarakat menunggu, menanti, dan berharap berapa CPI atau IPK Indonesia untuk tahun 2024," tuturnya.

Sebelumnya, Deputi Transparency International Indonesia (TII), Wawan Suyatmiko, mengatakan IPK Indonesia tahun 2024 naik tiga poin menjadi 37, dari sebelumnya 34 pada tahun 2023.

"CPI Indonesia sepanjang 2024 memiliki skor 37 dengan peringkat 99. Artinya, terjadi peningkatan 3 poin dari tahun 2023 ke 2024, dari 34 ke 37," ujar Wawan.

Ia menyebut Argentina, Ethiopia, Maroko, dan Lesotho memiliki skor yang sama dengan Indonesia. Sementara itu, Malaysia mendapat skor 50.

Sedangkan Singapura mengalami kenaikan, dari skor 83 ke 84. Kenaikan satu poin juga dialami oleh Timor Leste, dari skor 43 ke 44. Sementara itu, Vietnam turun satu poin, dari 41 ke 40.

"Indonesia naik dari 34 ke 37, sedangkan Thailand turun satu poin dari 35 ke 34," ungkapnya.

Baca juga:

Ketua KPK Akui Instruksi Prabowo soal Efisiensi Anggaran Mempengaruhi Lembaga

Lebih lanjut, Wawan menyampaikan bahwa Laos mengalami kenaikan cukup drastis, dari skor 28 ke 33. Sementara itu, Filipina turun dari 34 ke 33, Kamboja turun dari 22 ke 21, dan Myanmar turun dari 20 ke 16.

Wawan mengamini bahwa sejumlah negara di ASEAN menghadapi hambatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Hal ini ditandai dengan beberapa negara yang mengalami kenaikan, seperti Indonesia dan Singapura, sementara Malaysia stagnan. Rata-rata kenaikannya juga terlihat di Timor Leste dan Vietnam, yang mendekati rata-rata global dan Asia-Pacific," tutup Wawan. (Pon)