Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Meningkat, Ketua KPK: Patut Disyukuri

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 11 Februari 2025
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Meningkat, Ketua KPK: Patut Disyukuri

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami peningkatan, sehingga patut disyukuri.

Hal itu disampaikan Setyo dalam acara peluncuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) oleh Transparency International Indonesia (TII). Ia mengatakan perbaikan tersebut terjadi pada periode 2023–2024.

"Kalau saya melihat tadi disampaikan secara angka, peringkat, dan ranking, ada kenaikan. Tentu kita semua mensyukuri," ujar Setyo, dalam kanal YouTube TII, Selasa (11/2).

Baca juga:

Kubu Hasto Keberatan dengan Bukti Milik KPK

Menurutnya, IPK dipengaruhi oleh berbagai faktor. Meski demikian, ia meyakini peningkatan ini menumbuhkan kepercayaan diri bagi bangsa Indonesia.

"Untuk pemerintah, khususnya KPK. Karena masyarakat menunggu, menanti, dan berharap berapa CPI atau IPK Indonesia untuk tahun 2024," tuturnya.

Sebelumnya, Deputi Transparency International Indonesia (TII), Wawan Suyatmiko, mengatakan IPK Indonesia tahun 2024 naik tiga poin menjadi 37, dari sebelumnya 34 pada tahun 2023.

"CPI Indonesia sepanjang 2024 memiliki skor 37 dengan peringkat 99. Artinya, terjadi peningkatan 3 poin dari tahun 2023 ke 2024, dari 34 ke 37," ujar Wawan.

Ia menyebut Argentina, Ethiopia, Maroko, dan Lesotho memiliki skor yang sama dengan Indonesia. Sementara itu, Malaysia mendapat skor 50.

Sedangkan Singapura mengalami kenaikan, dari skor 83 ke 84. Kenaikan satu poin juga dialami oleh Timor Leste, dari skor 43 ke 44. Sementara itu, Vietnam turun satu poin, dari 41 ke 40.

"Indonesia naik dari 34 ke 37, sedangkan Thailand turun satu poin dari 35 ke 34," ungkapnya.

Baca juga:

Ketua KPK Akui Instruksi Prabowo soal Efisiensi Anggaran Mempengaruhi Lembaga

Lebih lanjut, Wawan menyampaikan bahwa Laos mengalami kenaikan cukup drastis, dari skor 28 ke 33. Sementara itu, Filipina turun dari 34 ke 33, Kamboja turun dari 22 ke 21, dan Myanmar turun dari 20 ke 16.

Wawan mengamini bahwa sejumlah negara di ASEAN menghadapi hambatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Hal ini ditandai dengan beberapa negara yang mengalami kenaikan, seperti Indonesia dan Singapura, sementara Malaysia stagnan. Rata-rata kenaikannya juga terlihat di Timor Leste dan Vietnam, yang mendekati rata-rata global dan Asia-Pacific," tutup Wawan. (Pon)

#KPK #Setyo Budiyanto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
KPK mengusulkan peningkatan peran negara dalam pembiayaan kampanye untuk menekan biaya politik yang dinilai menjadi salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
Indonesia
KPK Bongkar Akar Korupsi Kepala Daerah, Berawal dari Biaya Politik yang Terlalu Mahal
KPK menyebut tingginya biaya politik dalam pemilu dan pilkada menjadi faktor yang kerap memicu korupsi kepala daerah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
KPK Bongkar Akar Korupsi Kepala Daerah, Berawal dari Biaya Politik yang Terlalu Mahal
Indonesia
KPK Tolak Laporan Gratifikasi Raja Juli Antoni, Ini Alasan dan Dasar Hukumnya
KPK menolak laporan gratifikasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait amplop dari Suhardiman Amby karena telah masuk dalam proses penyidikan perkara korupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 17 Juli 2026
KPK Tolak Laporan Gratifikasi Raja Juli Antoni, Ini Alasan dan Dasar Hukumnya
Indonesia
KPK Geledah Rumah Pejabat Sukoharjo Selama 3 Jam, Amankan Satu Koper
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa rumah itu telah kosong. Istri Richard berinisial E disebutnya tidak berada di rumah, sedangkan anaknya sedang kuliah di luar kota
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Juli 2026
KPK Geledah Rumah Pejabat Sukoharjo Selama 3 Jam, Amankan Satu Koper
Indonesia
KPK Dalami Dugaan Pengaturan Audit BPK Pemkab Muara Enim, Bobby Rizaldi Diperiksa 9 Jam
KPK memeriksa anggota BPK, Bobby Adhityo Rizaldi, sebagai saksi kasus dugaan korupsi audit Pemkab Muara Enim.
Soffi Amira - Jumat, 17 Juli 2026
KPK Dalami Dugaan Pengaturan Audit BPK Pemkab Muara Enim, Bobby Rizaldi Diperiksa 9 Jam
Indonesia
KPK Sebut Laporan Gratifikasi Raja Juli Berstatus Case Closed, tetapi Penyidikan Tetap Berlanjut
KPK menduga Suhardiman Amby mengumpulkan uang dari sejumlah pihak melalui pemotongan Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota koperasi yang berkaitan dengan pengurusan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kuansing.
Frengky Aruan - Jumat, 17 Juli 2026
KPK Sebut Laporan Gratifikasi Raja Juli Berstatus Case Closed, tetapi Penyidikan Tetap Berlanjut
Indonesia
Bobby Adhityo Rizaldi Diperiksa 9 Jam di KPK Terkait Dugaan Suap Audit Muara Enim
Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi diperiksa KPK selama 9 jam terkait dugaan suap audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Juli 2026
Bobby Adhityo Rizaldi Diperiksa 9 Jam di KPK Terkait Dugaan Suap Audit Muara Enim
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai Janggal, SETARA Institute Minta KPK Turun Tangan
SETARA Institute mendesak KPK agar mengambil alih kasus Febrie Adriansyah. Sebab, kasus tersebut dinilai janggal.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai Janggal, SETARA Institute Minta KPK Turun Tangan
Indonesia
KPK Kepung 'Safe House' Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Misteri Dua Koper Hitam Hasil Penggeledahan Masih Jadi Misteri
Upaya paksa ini bertujuan mencari dokumen serta barang bukti tambahan guna memperkuat pembuktian perkara yang diduga menjerat Etik Suryani
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Juli 2026
KPK Kepung 'Safe House' Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Misteri Dua Koper Hitam Hasil Penggeledahan Masih Jadi Misteri
Berita
KPK Sita Barang dari Safe House Bupati Sukoharjo Etik Suryani, 2 Koper Hitam Jadi Barang Bukti
KPK menggeledah safe house Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Penyidik terlihat membawa dua koper hitam.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
KPK Sita Barang dari Safe House Bupati Sukoharjo Etik Suryani, 2 Koper Hitam Jadi Barang Bukti
Bagikan