Indeks Pemberantasan Korupsi Indonesia Jeblok, Ketua KPK Tagih Komitmen Polri
Ketua KPK bertemu pimpinan Mabes Polri. (Foto: MerahPutih.com/Kanu)
MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Setyo Budiyanto beserta jajarannya bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pejabat utama Mabes Polri, Rabu (8/1).
Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara KPK dan Polri dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya dalam meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang masih menjadi tantangan besar.
Setyo menyebutkan bahwa upaya ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari pendidikan, pencegahan, hingga penindakan.
“Salah satunya melalui Kortas Tipikor Polri yang tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memperkuat sektor pendidikan dan pencegahan,” ujar Setyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (8/1).
Setyo juga menekankan perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk memperbaiki IPK yang masih rendah.
“Ini bukan hanya tanggung jawab KPK, tetapi tugas bersama, termasuk Polri, untuk memperbaiki persepsi tersebut,” tambahnya.
Baca juga:
Korps Pemberantasan Koruspi Polri Ditantang Berani Bongkar Kasus-Kasus Besar
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menepis kekhawatiran terkait tumpang tindih peran Kortas Tipikor dengan lembaga lain.
Menurut Listyo, kehadiran Kortas Tipikor justru memperkuat sinergi antara Polri dan KPK.
“Ini adalah wujud komitmen kami untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar Kapolri.
Kapolri juga menegaskan pentingnya perbaikan MoU antara KPK dan Polri yang akan segera diperbarui untuk memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab.
Hal ini, menurutnya, akan menjadi landasan untuk menjalankan kolaborasi yang lebih efektif di lapangan.
“Kami percaya bahwa dengan pimpinan baru di KPK, serta kerjasama yang semakin erat, kita bisa memenuhi harapan masyarakat untuk memberantas korupsi dan memperbaiki sistem hukum di Indonesia,” tutur Listyo.
Baca juga:
KPK Sita Dokumen Terkait Kasus Korupsi Rumah Jabatan Anggota DPR
Sekadar informasi, Transparency International merilis hasil IPK Indonesia yang berada di skor 34. Skor tersebut menempatkan Indonesia di posisi ke-109 CPI.
Posisi Indonesia masih di bawah sejumlah negara di ASEAN. Seperti Singapura di posisi ke-7, Malaysia 51, dan Filipina 91. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Polri Gelar SPMB SMA Kemala Taruna Bhayangkara, Mendiktisaintek: Ciptakan Generasi Cerdas hingga Berdaya Saing Global
Whoosh Dibidik KPK Sejak Awal 2025, Nama-Nama Saksi Masih Ditelaah
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Terungkap, Oknum Wartawan Mengaku Bisa Amankan Kasus Pemerasan TKA di KPK Ternyata Pemain Lama
Ekonom Desak Transparansi Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KPK Diminta Segera Turun Tangan
Cegah Penyimpangan, Kemenhaj Ajak KPK dan Kejagung Kawal Layanan Haji 2026
Peluang Luhut Dipanggil Terkait Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Begini Jawaban KPK
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
KPK Selidiki Proyek Kereta Cepat Whoosh, KCIC: Kami Hormati Proses Hukum