Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

IMES: Dirut PGN Harus Bersih dari Mafia Migas

Fredy WansyahFredy Wansyah - Senin, 23 Maret 2015
IMES: Dirut PGN Harus Bersih dari Mafia Migas

General Manager PGN SBU Distribusi Wilayah II Wahyudi Anas dan Direktur Utama PT Gagas Energy Indonesia Danny Praditya saat pengoperasian SPBG Ngagel, Surabaya, Senin (9/3). (Foto: Antara/Saiful B)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) Erwin Usman berharap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak memilih para kandidat yang selama ini telah malang melintang di Pertamina dan Pertagasa duduk dan mengisi beberapa jabatan penting dalam PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Erwin menjelaskan, dalam waktu dekat PT PGN akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Usai RUPS, PGN berpeleluang melakukan reorganisasi. Sebaliknya, Erwin menambahkan, sejumlah petinggi Pertamina dan Pertagas yang identik dengan Mafia Migas sudah ancang-ancang untuk menduduki posisi strategis di PGN. (Baca: Jokowi Ditantang Beli Kembali Saham PGN dari Perusahaan Asing)

"Untuk menerapkan Nawa Cita, Jokowi-JK tidak memilih para kandidat yang selama ini ditengarai sebagai bagian dari mafia minyak dan gas yang akan diberantas Jokowi-JK," kata Erwin, dalam keterangan tertulis, kepada redaksi, Senin (23/3).

Pria aktivis pergerakan 1998 ini menambahkan, dalam catatan kinerja PGN sebenarnya tidak seburuk Pertamina meski sejumlah masalah mulai dari berbagai kasus korupsi yang sempat mencuat, namun tidak sampai ke pengadilan hingga Kontrak-Kontrak yang ditengarai merugikan negara juga ada di tubuh BUMN distribusi gas ini.

Meski lolos dari pantauan publik, IMES mencatat bahwa sejumlah nama jebolan Pertamina yang beberapa waktu lalu dirombak total oleh Jokowi mengisi bursa kandidat Dirut PGN. Sebut saja nama Hanung Budya (eks Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina) dan Hari Karyulianto (Eks Direktur Gas Pertamina), ditengarai menjadi calon kuat pengganti Hendi. Nama lain juga dari Pertamina, yaitu Djohardi Angga Kusumah (saat ini SPV Gas & Power Pertamina) serta Hendra Jaya (Presdir Pertamina Gas / Pertagas) dan Jugi Prajogio (Dirut Pertagas Niaga). (Baca: Hadapi Spekulan, Pertamina Jalin MoU dengan TNI)

Dalam catatan IMES sendiri para eks direksi Pertamina cenderung tidak berpeluang mengisi posisi Dirut PGN mengingat rekam jejaknya yang kerap dikaitkan dengan sejumlah kebobrokan di Pertamina selama ini. Hal tersebut pula yang disinyalir menjadi penyebab Jokowi melakukan perombakan total di seluruh jajaran Direksi Pertamina, termasuk menggusur kedua nama tersebut, Hanung dan Hari dari kursi direktur Pertamina.

Sementara kandidat dari jajaran yang menguasai sektor gas Pertamina baik di Pertamina sendiri maupun di Pertagas dan Pertagas Niaga, cenderung merupakan wajah lama yang terkait dengan klik "ITB Connection" yang sebelumnya merajai Pertamina. (Baca: Pertamina Bakal Pegang Saham Blok Mahakam)

"Pemerintahan Jokowi sendiri belum menyentuh Pertagas terkait dengan posisi para direksi yang baru 1 tahun menjabat serta belum menorehkan prestasi berarti," sambung Erwin.

Untuk diketahui, dari deretan BUMN pengelola kekayaan alam negara maka Perusahaan Gas Negara (PGN) merupakan salah satu pilar penting, pemasok pundi-pundi keuangan negara sekaligus pilar penting sumber energi alami Indonesia. Penunjukan para pemangku kepentingan yang menjabat di PGN otomatis menjadi sangat penting mengingat besarnya pengaruh pengelolaan PGN terhadap keuangan negara dan ujungnya adalah kesejahteraan rakyat, mengingat gas (elpiji) menjadi salah satu sumber energi tidak terbarukan yang mengisi kebutuhan pokok rumah tangga di negeri ini. (bhd)

#BUMN #Migas #Perusahaan Gas Negara #Pertamina
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Penggabungan 250 BUMN Hemat Biaya Rutin Hingga Rp 50 Triliun
Jumlah BUMN ditargetkan berkurang dari 1.077 menjadi maksimal 350 perusahaan melalui penutupan, penggabungan, dan konsolidasi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
Penggabungan 250 BUMN Hemat Biaya Rutin Hingga Rp 50 Triliun
Indonesia
Kelangkaan BBM di Sumut, DPR Minta Pertamina Buka Penyebab Sebenarnya
Anggota Komisi XII DPR RI Elpisina meminta PT Pertamina mengungkap secara terbuka penyebab kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara (Sumut).
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
Kelangkaan BBM di Sumut, DPR Minta Pertamina Buka Penyebab Sebenarnya
Indonesia
Polda Sumut Siaga 24 Jam, 786 Personel Kawal Distribusi BBM di 325 SPBU
786 personel Polda Sumut diturunkan untuk mengawal distribusi BBM di 325 SPBU selama 24 jam.
Soffi Amira - Jumat, 17 Juli 2026
Polda Sumut Siaga 24 Jam, 786 Personel Kawal Distribusi BBM di 325 SPBU
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Bakal Hapus Pertalite
Unggahan berisi klaim “Pemerintah bakal hapus Pertalite” adalah konten palsu.
Frengky Aruan - Jumat, 17 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Bakal Hapus Pertalite
Indonesia
Pertamina Tambah 10 Mobil Tangki Buat Normalkan Pasokan BBM di Sumatera Utara
Peningkatan kebutuhan BBM dalam beberapa hari terakhir di Medan naik sekitar 5–10 persen dibandingkan rata-rata harian.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Juli 2026
Pertamina Tambah 10 Mobil Tangki Buat Normalkan Pasokan BBM di Sumatera Utara
Indonesia
Pertamina Klaim Pasokan BBM ke SPBU di Sumut Berangsur Normal
Di samping upaya percepatan distribusi, Pertamina Patra Niaga juga memperketat pengawasan di seluruh rantai penyaluran BBM.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Juli 2026
Pertamina Klaim Pasokan BBM ke SPBU di Sumut Berangsur Normal
Indonesia
Distribusi BBM di Sumatera Utara Bermasalah, Brimob Dikerahkan Jaga SPBU
Pengamanan itu dilaksanakan oleh personel Batalyon A Pelopor, Batalyon B Pelopor, dan Batalyon C Pelopor sebagai langkah preventif untuk memastikan proses distribusi dan pelayanan pengisian BBM berjalan lancar.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Juli 2026
Distribusi BBM di Sumatera Utara Bermasalah, Brimob Dikerahkan Jaga SPBU
Indonesia
Harga Gas Nonsubsidi Bright Gas Turun Rp 4.000 - 8.000 Per Tabung
Harga baru itu merupakan harga jual di tingkat agen Bright Gas di wilayah Pulau Jawa mulai 14 Juli 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Harga Gas Nonsubsidi Bright Gas Turun Rp 4.000 - 8.000 Per Tabung
Indonesia
Presiden Prabowo Mau Tertibkan BUMN, Berpotensi Jadi Sarang Korupsi
Prabowo kembali mengingatkan dan meminta para pelaku korupsi agar menghentikan praktik tersebut.
Dwi Astarini - Senin, 13 Juli 2026
Presiden Prabowo Mau Tertibkan BUMN, Berpotensi Jadi Sarang Korupsi
Indonesia
Prabowo Bongkar Rencana BUMN PT PAL, Pindad, PTDI Mau Dijual ke Asing: Saya Larang!
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen menjaga BUMN pertahanan dari kepemilikan asing. PT PAL, PT Pindad, dan PTDI dibangkitkan dengan tata kelola bersih dan transparan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 11 Juli 2026
Prabowo Bongkar Rencana BUMN PT PAL, Pindad, PTDI Mau Dijual ke Asing: Saya Larang!
Bagikan