Andika Pratama
MerahPutih.com - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung, Jumli Jamaludin mengimbau kepada seluruh kandidat kepala daerah yang menang dalam pilkada 2018 di tiga daerah yang ada di wilayah itu agar amanah dalam menjalankan tugas.
"Siapapun yang dipilih oleh masyarakat itu adalah pilihan terbaik bagi warga pemilih, untuk itu amanah yang diberikan rakyat harus dijalankan sebaik-baiknya demi percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya di Pangkalpinang, Rabu (27/6)
Menurutnya hal yang paling penting apabila sudah dilantik nanti, calon wali kota dan wakil wali kota maupun calon bupati dan wakil bupati terpilih harus mengutamakan realisasi visi, misi dan program yang sudah disampaikan ke publik harus dilaksanakan
"Program-program yang telah disampaikan kepada publik adalah hutang yang harus dibayar karena hal ini merupakan tanggung jawab dunia dan Akhirat," ujarnya seperti dilansir Antara.
Selain itu, komitmen perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik harus dilaksanakan secara baik, karena kualitas pelayanan publik di semua bidang merupakan bagian dari suatu kamajuan daerah, terutama pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, tidak diskriminatif dan tidak berbelit-belit bagi masyarakat.
"Perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat juga harus tetap menjadi fokus wali kota dan bupati yang terpilih nantinya, mengingat hal tersebut menjadi amanah UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," tegasnya.
Ia juga sangat mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pesta demokrasi di dua kabupaten dan Kota Pangkalpinang berjalan lancar, tertib aman dan kondusif.
"Saya sangat mengapresiasi semua pihak karena pilkada berjalan lancar khususnya pihak kepolisian TNI dan instansi keamanan lainnya yang telah mengawal proses Pilkada ini," ucapnya.
Sedangkan bagi kandidat yang tidak terpilih diminta jangan berkecil hati, karena dapat tetap berkontribusi dengan memberikan sumbangan ide-ide dan berbagai hal lainya demi percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
