Imam Masjid New York Kecam Kunjungan Pimpinan DPR ke Donald Trump

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Sabtu, 05 September 2015
Imam Masjid New York Kecam Kunjungan Pimpinan DPR ke Donald Trump

man Besar Masjid New York Shamsi Ali. (Facebook.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Internasional – Kunjungan pimpinan DPR, Setya Novanto dan Fadli Zon, ke kampanye calon presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuai banyak kecaman. Termasuk dari warga Amerika kelahiran Indonesia, Ustadz Shamsi Ali, yang juga sebagai Imam Besar Masjid New York.

Menanggapi kunjungan pimpinan DPR RI ke kampanye Donald Trump dari Partai Republik, saat keduanya sedang menjalani agenda The 4th World Conference of Speakers Inter Parliamentary Union (IPU) di New York, Ustadz Shamsi Ali menyurati Fadli Zon untuk menyatakan protes.

“Semalam juga saya sudah komunikasi intens dengan Fadli Zon, wakil ketua yang mendampingin ketua hadir di acara konferensi pers dalam rangkaian kampanye Donald Trump,” demikian kata Shamsi Ali di akun Facebook-nya

Berikut isi surat yang di-posting (message awal Shamsi Ali ke Fadli Zon sebelum keduanya berkomunikasi), melalui akun Facebook, Jumat (4/9);

 

 Yth Bapak Fadhli Zon

Saya dapat nomornya dari pak Desra Percaya. Maaf kalau malam-malam mengganggu. Pertama saya minta maaf kalau saya lancang menulis di media sosial perihal kehadiran ketua DPR dan rombongan dalam acara kampanye Donald Trump.

Saya merasa perlu menyampaikan ini karena menyangkut langsung kedudukan saya di dua pihak; Indonesia dan AmeriKa Serikat. Kehadiran beliau di acara Donald Trump sangat tidak pantas karena beberapa alasan:

1. Donald Trump itu oleh komunitas immigran secara umum dianggap rasis. Dalam berbagai statemennya Donald Trump sangat anti imigran dan anti-Islam khususnya.

2. Walau saat ini Donald Trump masih tinggi dalam poling tapi sangat tipis untuk memenangkan konvensi Republikan. Apalagi memenangkan pemilihan presiden AS. Republikan tidak memiliki kandidat yang kuat. Hingga saat ini belum ada kandidat, baik di Republikan maupun di Demokrat yang menyaingi Hillary Clinton. Maka kehadiran ketua DPR RI dan rombongan tidak menguntungkan.

3. Mungkin secara protokoler seorang ketua DPR hadir dalam acara kampanye seorang kandidat presiden di negera orang salah. Jangankan dalam acara kampanye. Menemui kandidat saja di musim kampanye oleh seorang pejabat negara perlu diwaspadai. Kehadirannya dapat dianggap dukungan kepadanya. Ini jelas tidak etis dan juga merugikan Hubungan kedua negara ke depan karena Indonesia akan dianggap partisan.

4. Ketua DPR sejajar dengan Speaker of the House kalau di sini. Posisinya di urutan ketiga setelah presiden dan wakilnya. Saya melihat cara penerimaan Donald Trump sangat merendahkan ketua DPR kita. Diterima kurang dari 5 menit dan ditinggalkan begitu saja setelah dikenalkan ke pendukungnya. Rasanya terlalu rendah bangsa ini ketika pejabat tinggi diperlakukan seperti itu oleh seorang Donald Trump.

Perihal hal lain, khususnya kunjungan beberapa anggota dan pimpinan Fraksi di DPR dan reses kongres memang saya tidak tujukan untuk ketua dan rombongan. Saya tahu ketua dan rombongan ke sini untuk sidang IPU di PBB. Tetapi beberapa rombongan DPR dari berbagai fraksi juga melakukan kunjungan di saat reses. Ini sudah pasti tidak efektif dan nampak sebagai pemborosan anggaran negara.

Kalau pejabat keluar negeri dengan jadwal seadanya sudah pasti yang dirugikan adalah negara. Karena selain uang jalan, ongkos transportasi dan akomodasi dibayarkan oleh negara. Akibatnya kunjungan itu akan lebih banyak dipakai sebagai jalan-jalan dan belanja.

Maaf kalau saya lancang. Pak Fadhli juga pernah sebagai aktifis sebelum menjadi pejabat. Dan tahu sensitifitas seorang aktifis, khususnya di saat bangsa kita masih menghadapi krisis moneter.

Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Salam untuk pak ketua!

Wassalam

Shamsi Ali

Hingga berita ini turunkan, surat Shamsi Ali telah disukai (like) dan dikomentari ratusan akun. “Bukan sekedar tidak pantas, ini sebuah penghianatan terhadap bangsa dan negara,” kata salah satu akun mengomentarai posting-an dari Shamsi Ali.

Baca Juga

Pertanggungjawaban Setya Novanto dan Fadli Zon Disegerakan

Donald Trump Tanya Apa Orang Indonesia Menyukainya? Setya Novanto: Ya, Sangat Suka

Kampanyekan Donald Trump, Ketua DPR RI Melanggar Etika

Ketua dan Wakil DPR RI Hadiri Konferensi Pers Donald Trump di AS

 

#DPR RI #Setya Novanto #Fadli Zon #Imam Besar Masjid New York #Shamsi Ali
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Fadli Zon Dorong Musik Indonesia Mendunia, KMI 2026 Siap Digelar di Makassar
KMI 2026 digelar di Makassar pada 30 Oktober–1 November. Sebanyak 500 delegasi akan membahas royalti, hak cipta, AI, dan ekosistem musik Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Oktober 2026
Fadli Zon Dorong Musik Indonesia Mendunia, KMI 2026 Siap Digelar di Makassar
Bagikan