Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengkritik tanggapan pemerintah yang menyebut membengkaknya anggaran peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kewajaran.
?
“Di mana kewajarannya? Saat ini kondisi rakyat sedang mengalami kesulitan akibat badai PHK, mengapa negara justru menghamburkan uang untuk seremoni?” kata Netty dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/8).
?
Sebelumnya pemerintah mengakui biaya peringatan HUT ke-79 RI membengkak lantaran kegiatan digelar di dua tempat, yakni di Jakarta dan di IKN. Masih terbatasnya infrastruktur di IKN juga membuat pemerintah harus mengalokasikan biaya transportasi dan akomodasi yang besar bagi para tamu.
?
“Tentu saja biayanya bengkak karena infrastruktur belum siap, tapi sudah dipaksakan untuk membuat acara di IKN. Apakah demi gengsi semata sehingga uang negara dikeluarkan jorjoran,” ujarnya.
?
Baca juga:
Anggaran HUT RI ke-79 di IKN Tembus Rp 87 Miliar, Pemerintah Ungkap Alasannya
Jika peka, lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pemerintah seharusnya fokus pada penyelesaian berbagai persoalan dan pekerjaan rumah (PR) di masyarakat akibat pertumbuhan ekonomi yang lesu. "Saat ini kita menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang pasti berdampak pada perekonomian masyarakat. Bukankah ini lebih prioritas untuk ditanggulangi?" katanya.
?
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat telah terjadi PHK 101.536 karyawan pada Januari hingga Juni. Jumlah pekerja yang terdampak PHK diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir 2024. “Contohnya, sektor tekstil dan pakaian jadi yang mengalami pelambatan pertumbuhan sehingga harus melakukan PHK pekerja, bahkan penutupan pabrik. Ironisnya, belum ada intervensi dari pemerintah untuk mengatasinya, malah sibuk buat acara megah di IKN. Pemerintah harusnya prioritaskan ini,” ungkapnya.
?
Lebih lanjut, legislator yang juga bertugas di Komisi Ketenagakerjaan dan Kesehatan DPR itu juga menyoroti adanya puluhan juta peserta nonaktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini. Berdasarkan data per 1 Juni 2024, dari total 273 juta peserta BPJS, terdapat 58,3 juta peserta yang berstatus nonaktif. “Artinya peserta nonaktif JKN ini sebagian besarnya menunggak iuran. Penyebabnya antara lain karena miskin, karena di-PHK, karena kesulitan ekonomi,” imbuhnya.
?
Menurut Netty, alasan miskin dan kesulitan ekonomi juga membuat masyarakat banyak yang terjerumus pinjaman online (pinjol). "Bukankah lebih prioritas jika anggaran negara digunakan untuk subsidi keluarga korban PHK dan pelunasan tunggakan BPJS sehingga masyarakat tidak berutang di pinjol,” lanjutnya.
?
Selain itu, anggota DPR dari Dapil Jawa Barat VIII itu juga mengatakan saat ini banyak petani yang mengalami kesulitan. "Misalnya, petani tomat yang menjerit karena harganya anjlok. Belum lagi kalau kita lihat industri UMKM yang susah modal dan sering merugi. Di mana kehadiran pemerintah?” ujar Netty.
?
Oleh karena itu, Netty menilai kritik yang datang dari masyarakat terhadap pembengkakan biaya peringatan HUT RI di IKN merupakan keniscayaan.
?
“Pemerintah sibuk euforia dengan membuat acara di IKN, sementara kesulitan rakyatnya terabaikan. Padahal, peringatan kemerdekaan Indonesia bisa dilakukan dengan cara sederhana, tapi sarat makna,” terang Netty.(Pon)
Baca juga:
Para Menteri Bakal Terima Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan di Peringatan HUT RI
