HTI Layak Dibubarkan, Ini Argumentasi Boni Hargens


Pengamat politik Boni Hargens (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
MerahPutih - Pengamat Politik Boni Hargens mengatakan, bahwa Hizbut Tahrir Inonesia (HTI) tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu, ia menilai HTI layak untuk dibubarkan.
"HTI tidak mengakui demokrasi, bagaimana mau mengakui Pancasila," kata Boni Hargens dalam diskusi bertajuk "Perppu Untuk Semua", di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (23/7).
Boni menyatakan, Perppu Ormas yang telah dikeluarkan oleh pemerintah merupakan kebutuhan yang mendesak. Lantaran banyak kelompok yang merongrong Pancasila sebagai dasar negara.
"Pancasila dijadikan sebagai landasan negara. Siapa yang mengganggu Pancasila, ya mengganggu kita semua," ucap Boni.
Oleh karena itu, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini menyayangkan sejumlah pihak yang menganggap Perppu Ormas tersebut sebagai tindakan otoriter pemerintah.
Bahkan, Boni menyebut, ada sejumlah oknum birokrasi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi simpatisan HTI.
"Saya terkejut, ada karyawan (BUMN) ikut dalam Aksi Bela Islam. Ini persoalan sudah luas, puluhan tahun sudah dikontaminasi dengan Ikhawanul Muslimin," tandasnya.
"Ini tugas Yudi Latif (Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) harus bisa menyadarkan HTI dan kelompok-kelompok yang bertentangan dengan Pancasila lainnya," pungkas Boni Hargens.(Pon)
Bagikan
Berita Terkait
Rawat Optimisme Indonesia Cerah, Boni Hargens Gelar Doa Bersama Anak Yatim

Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah

Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan

Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029

Langkah Terlambat PDI-P Memecat Jokowi, Pengamat: Percuma, Dia sudah Tak Punya Power

Gus Miftah Terancam Dicopot Prabowo Buntut Umpatannya kepada Pedagang Es Teh

Donald Trump Menangi Pilpres AS, Pengamat: Indonesia Diprediksi Dapat Untung

Timnas Dirugikan Wasit, Pengamat Minta PSSI Lapor ke FIFA untuk Selidiki Dugaan Kecurangan

Tunjuk Calon Menteri, Pengamat Politik Sarankan Prabowo Ikuti Cara Soeharto

Pengamat Tak Setuju Anggaran Rp 10 Miliar Kominfo untuk Makan Bergizi Gratis
