HTI Layak Dibubarkan, Ini Argumentasi Boni Hargens
Pengamat politik Boni Hargens (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
MerahPutih - Pengamat Politik Boni Hargens mengatakan, bahwa Hizbut Tahrir Inonesia (HTI) tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu, ia menilai HTI layak untuk dibubarkan.
"HTI tidak mengakui demokrasi, bagaimana mau mengakui Pancasila," kata Boni Hargens dalam diskusi bertajuk "Perppu Untuk Semua", di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (23/7).
Boni menyatakan, Perppu Ormas yang telah dikeluarkan oleh pemerintah merupakan kebutuhan yang mendesak. Lantaran banyak kelompok yang merongrong Pancasila sebagai dasar negara.
"Pancasila dijadikan sebagai landasan negara. Siapa yang mengganggu Pancasila, ya mengganggu kita semua," ucap Boni.
Oleh karena itu, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini menyayangkan sejumlah pihak yang menganggap Perppu Ormas tersebut sebagai tindakan otoriter pemerintah.
Bahkan, Boni menyebut, ada sejumlah oknum birokrasi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi simpatisan HTI.
"Saya terkejut, ada karyawan (BUMN) ikut dalam Aksi Bela Islam. Ini persoalan sudah luas, puluhan tahun sudah dikontaminasi dengan Ikhawanul Muslimin," tandasnya.
"Ini tugas Yudi Latif (Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) harus bisa menyadarkan HTI dan kelompok-kelompok yang bertentangan dengan Pancasila lainnya," pungkas Boni Hargens.(Pon)
Bagikan
Berita Terkait
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Rawat Optimisme Indonesia Cerah, Boni Hargens Gelar Doa Bersama Anak Yatim
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah