HTI Dibubarkan, Yusril Sebut Pemerintah Diktator

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 19 Juli 2017
HTI Dibubarkan, Yusril Sebut Pemerintah Diktator

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7). (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra menyebut pemerintah Jokowi sebagai rezim diktator yang berlaku sewenang-wenang, khususnya terhadap ormas Islam.

Hal tersebut Yusril sampaikan saat Kemenkumham resmi mencabut status badan hukum HTI disertai pembubaran ormas tersebut.

Menurut Yusril, kewenangan pemerintah (Menkumham) mencabut status badan hukum sekaligus membubarkan ormas tanpa proses peradilan adalah kewenangan yang diberikan oleh Perppu No 2 Tahun 2017 yang kontroversial tersebut.

"Saya sejak awal mengatakan bahwa Perppu ini membuka peluang bagi pemerintah menjadi diktator. Pemerintah secara sepihak membubarkan ormas tanpa hak membela diri dan tanpa due process of law atau proses penegakan hukum yang adil dan benar, sesuai asas negara hukum yang kita anut," kata Yusril di Jakarta, Rabu (19/7).

Pemerintah, sebagaimana berulangkali ditegaskan oleh Menko Polhukam Wiranto, dinilai Yusril sesat pikir menerapkan asas contrarius actus dalam hukum Romawi ke hukum nasional kita.

"Dengan asas itu, menurut Menko Polhukam, pemerintah yang berwenang 'menerbitkan izin' berdirinya ormas, maka dengan sendirinya berwenang pula mencabut 'izin' tersebut. Padahal mendirikan ormas bukanlah sesuatu yang perlu izin pemerintah," katanya.

Yusril menekankan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul bukanlah sesuatu yang dilarang seperti mengemudi di jalan raya, melainkan adalah hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 45.

"Karena itu, SK Menkumham tentang pengesahan badan hukum ormas yang didirikan, bukanlah surat izin sebagaimana dengan sesatnya dipahami oleh Menko Polhukam," tandasnya.

Yusril menerangkan, HTI telah mendaftarkan permohonan uji materil atas Perppu No 2 Tahun 2017 ini ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, lanjut dia, karena hari ini HTI telah resmi dicabut status badan hukumnya dan dibubarkan, maka tentu HTI bukan lagi subyek yang menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2003 jo UU No 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke mahkamah itu.

"Kami sedang memikirkan langkah terbaik untuk mengatasi masalah ini. Kami juga sedang menyiapkan langkah untuk menggugat pencabutan status badan hukum dan pembubaran HTI ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara," katanya.

"Kezaliman jangan dibiarkan. Kediktatoran jangan diberi tempat di negeri tercinta ini," tandas pakar hukum tata negara ini. (Pon)

Baca berita terkait Hizbut Tahrir Indonesia lainnya di: Ini Kata Wapres Jika HTI Tak Mau Dibubarkan

#HTI #Perppu Ormas #Yusril Ihza Mahendra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Yusril Bantah Bahas Isu Cawapres hingga Makar dengan Menhan, Ini Agenda Pertemuannya
Yusril Ihza Mahendra membantah membahas isu cawapres, penyadapan hingga makar saat bertemu Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Ini agenda pertemuannya.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 21 November 2026
Yusril Bantah Bahas Isu Cawapres hingga Makar dengan Menhan, Ini Agenda Pertemuannya
Indonesia
Yusril dan Sjafrie Bahas Revisi UU Pertahanan Negara, Target Diajukan Awal 2027
Yusril Ihza Mahendra dan Sjafrie Sjamsoeddin membahas percepatan revisi UU Pertahanan Negara. RUU ditargetkan diajukan pada awal 2027.
Frengky Aruan - Sabtu, 21 November 2026
Yusril dan Sjafrie Bahas Revisi UU Pertahanan Negara, Target Diajukan Awal 2027
Indonesia
Masuk Bursa Cawapres, Yusril Ngaku Presiden Punya Gambaran Figur
Terkait mekanisme pemilihan calon wakil presiden pengganti, kata dia, Presiden memiliki waktu sampai tanggal 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon kepada MPR.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Masuk Bursa Cawapres, Yusril Ngaku Presiden Punya Gambaran Figur
Berita
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
MPR menyiapkan tahapan pemilihan pengganti Gibran. Prabowo mengusulkan dua calon wapres, lalu MPR melakukan verifikasi hingga pelantikan.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah final. Ia juga menjelaskan peluang langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Yusril Ihza Mahendra berbicara soal siapa pengganti LSP di Kepala Kantor Staf Presiden.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Bagikan