H.S. Dilon: Jokowi Abai Pelanggaran HAM Masa Lalu


H.S. Dilon saat konferensi pers di Roemah Kuliner, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (11/10). (Foto: MP/Ardi)
Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) H.S. Dilon menilai sikap Presiden Joko Widodo abai terhadap pelanggaran berat HAM masa lalu yang hingga sekarang belum juga terselesaikan.
Ihwal tersebut, kata Dilon merupakan momok dan sekaligus menjadi luka bagi bangsa yang mulai berkembang ini. "Jangan sampai mindset pemerintah otoriter. Kita sadar sekarang sudah masuk alam demokrasi," kata Dilon saat konferensi pers di Roemah Kuliner, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (11/10).
Karena itu, Dilon menekankan bahwa sebagai pemimpin bangsa Indonesia, Jokowi harus bisa menyelesaikan masalah, bukan justru mewariskan masalah.
"Dari mulai Habibie sampai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jokowi jangan seperti itu, pemimpin harus menyelesaikan masalah, bukan malah mewariskan masalah. Dia itu sebagai kompas moral, harus berani ambil sikap. Dia yang memegang amanat," pungkas dia.
Selain itu, Dilon menjelaskan bahwa menyembuhkan luka bangsa harus dengan harkat martabat. Yudisial bisa, akan tetapi harus mengungkapkan fakta, sedangkan non-yudisial harus ada kaidah dasar-dasar HAM.
"Kita sudah bersebrangan dengan Wiranto, tetap yang menjadi korban harus ada konpensasi, artinya harus disembuhkan lukanya," jelas Dilon. (Ard)
BACA JUGA:
- Kerusuhan Tanjung Balai, Komnas HAM Nilai Polisi Lalai
- Penanggulangan Terorisme, Komnas HAM Siap Dukung BNPT
- KontraS Pertanyakan Sikap Komnas HAM dan KPAI Soal Vaksin Palsu
- Indikasi Pelanggaran HAM dalam Penanganan Teroris, Komnas HAM Bentuk Tim 13
- Pesan Komnas HAM Dalam Festival Indonesia Menggugat
Bagikan
Berita Terkait
PBB Soroti Potensi Pelanggaran HAM di Indonesia, Kemlu RI: Segera Ditangani sesuai Mekanisme Hukum

Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat

Polda Metro Jaya Duga Direktur Lokataru Jadi Dalang di Balik Aksi Anarkis Pelajar dan Anak-anak

Profil Delpedro Marhaen, Aktivis dan Direktur Lokataru Foundation yang Dijemput Paksa Polisi

Direktur Lokataru Foundation Ditangkap, Cederai Prinsip Demokrasi dan HAM?

Transfer Data Pribadi ke AS Diklaim Menteri Natalius Pigai Tidak Bertentangan Dengan Prinsip HAM

Prabowo Tugaskan Gibran Tangani Papua, termasuk Masalah HAM dan Keamanan

[HOAKS atau FAKTA]: Pengadilan Internasional Perintahkan Jokowi Ditangkap karena Melanggar HAM
![[HOAKS atau FAKTA]: Pengadilan Internasional Perintahkan Jokowi Ditangkap karena Melanggar HAM](https://img.merahputih.com/media/5c/46/4d/5c464d4c91c1d5c46ec3a073551df96a_182x135.jpeg)
Komnas HAM Bakal ke Raja Ampat, Selidiki Dugaan Intimidasi hingga Pelanggaran Tambang Nikel

Proyek Tambang Nikel di Raja Ampat Berpotensi Langgar HAM, Bisa Picu Konflik Horizontal
