H.S. Dilon: Jokowi Abai Pelanggaran HAM Masa Lalu

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 11 Oktober 2016
H.S. Dilon: Jokowi Abai Pelanggaran HAM Masa Lalu

H.S. Dilon saat konferensi pers di Roemah Kuliner, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (11/10). (Foto: MP/Ardi)

Ukuran:
14
Audio:

Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) H.S. Dilon menilai sikap Presiden Joko Widodo abai terhadap pelanggaran berat HAM masa lalu yang hingga sekarang belum juga terselesaikan.

Ihwal tersebut, kata Dilon merupakan momok dan sekaligus menjadi luka bagi bangsa yang mulai berkembang ini. "Jangan sampai mindset pemerintah otoriter. Kita sadar sekarang sudah masuk alam demokrasi," kata Dilon saat konferensi pers di Roemah Kuliner, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (11/10).

Karena itu, Dilon menekankan bahwa sebagai pemimpin bangsa Indonesia, Jokowi harus bisa menyelesaikan masalah, bukan justru mewariskan masalah.

"Dari mulai Habibie sampai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jokowi jangan seperti itu, pemimpin harus menyelesaikan masalah, bukan malah mewariskan masalah. Dia itu sebagai kompas moral, harus berani ambil sikap. Dia yang memegang amanat," pungkas dia.

Selain itu, Dilon menjelaskan bahwa menyembuhkan luka bangsa harus dengan harkat martabat. Yudisial bisa, akan tetapi harus mengungkapkan fakta, sedangkan non-yudisial harus ada kaidah dasar-dasar HAM.

"Kita sudah bersebrangan dengan Wiranto, tetap yang menjadi korban harus ada konpensasi, artinya harus disembuhkan lukanya," jelas Dilon. (Ard)

BACA JUGA:

  1. Kerusuhan Tanjung Balai, Komnas HAM Nilai Polisi Lalai
  2. Penanggulangan Terorisme, Komnas HAM Siap Dukung BNPT
  3. KontraS Pertanyakan Sikap Komnas HAM dan KPAI Soal Vaksin Palsu
  4. Indikasi Pelanggaran HAM dalam Penanganan Teroris, Komnas HAM Bentuk Tim 13
  5. Pesan Komnas HAM Dalam Festival Indonesia Menggugat

 

 
 
#Pelanggaran HAM #Komisioner Komnas HAM #HAM
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
PBB Soroti Potensi Pelanggaran HAM di Indonesia, Kemlu RI: Segera Ditangani sesuai Mekanisme Hukum
PBB menyoroti adanya potensi pelanggaran HAM di Indonesia. Hal itu terjadi usai terjadinya kericuhan saat demonstrasi. Kemlu RI pun menegaskan, bakal segera menangani sesuai mekanisme hukum.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
PBB Soroti Potensi Pelanggaran HAM di Indonesia, Kemlu RI: Segera Ditangani sesuai Mekanisme Hukum
Indonesia
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat
Amnesty International Indonesia mengecam penangkapan Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen. Usman Hamid mengatakan, negara seharusnya mendengarkan tuntutan rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat
Indonesia
Polda Metro Jaya Duga Direktur Lokataru Jadi Dalang di Balik Aksi Anarkis Pelajar dan Anak-anak
DMR juga diduga telah menyebarkan berita bohong
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Polda Metro Jaya Duga Direktur Lokataru Jadi Dalang di Balik Aksi Anarkis Pelajar dan Anak-anak
Indonesia
Profil Delpedro Marhaen, Aktivis dan Direktur Lokataru Foundation yang Dijemput Paksa Polisi
Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, dijemput paksa polisi pada Senin (1/9) malam. Ia tercatat sebagai mahasiswa magister Ilmu Politik di UPN Veteran Jakarta (UPNVJ) dan magister hukum di Universitas Tarumanagara.
Soffi Amira - Selasa, 02 September 2025
Profil Delpedro Marhaen, Aktivis dan Direktur Lokataru Foundation yang Dijemput Paksa Polisi
Indonesia
Direktur Lokataru Foundation Ditangkap, Cederai Prinsip Demokrasi dan HAM?
Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, ditangkap polisi pada Senin (1/9) malam. Hal ini dianggap sebagai tindakan represif yang mencederai prinsip demokrasi dan HAM.
Soffi Amira - Selasa, 02 September 2025
 Direktur Lokataru Foundation Ditangkap, Cederai Prinsip Demokrasi dan HAM?
Indonesia
Transfer Data Pribadi ke AS Diklaim Menteri Natalius Pigai Tidak Bertentangan Dengan Prinsip HAM
pemerintah pasti menjamin pertukaran data dimaksud dilakukan dengan hati-hati, bertanggung jawab, dan memastikan aspek keamanannya.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
Transfer Data Pribadi ke AS Diklaim Menteri Natalius Pigai Tidak Bertentangan Dengan Prinsip HAM
Indonesia
Prabowo Tugaskan Gibran Tangani Papua, termasuk Masalah HAM dan Keamanan
Presiden RI, Prabowo Subianto, menugaskan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, untuk menangani Papua. Hal itu juga termasuk masalah HAM dan keamanan.
Soffi Amira - Selasa, 08 Juli 2025
Prabowo Tugaskan Gibran Tangani Papua, termasuk Masalah HAM dan Keamanan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pengadilan Internasional Perintahkan Jokowi Ditangkap karena Melanggar HAM
Akun 'repallinoharefali' mengunggah informasi yang isinya tentang perintah penangkapan Jokowi oleh Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) karena didakwa melanggar HAM.
Frengky Aruan - Selasa, 01 Juli 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Pengadilan Internasional Perintahkan Jokowi Ditangkap karena Melanggar HAM
Indonesia
Komnas HAM Bakal ke Raja Ampat, Selidiki Dugaan Intimidasi hingga Pelanggaran Tambang Nikel
Komnas HAM bakal menuju Raja Ampat. Tujuannya adalah menyelidiki dugaan intimidasi hingga pelanggaran tambang nikel.
Soffi Amira - Jumat, 13 Juni 2025
Komnas HAM Bakal ke Raja Ampat, Selidiki Dugaan Intimidasi hingga Pelanggaran Tambang Nikel
Indonesia
Proyek Tambang Nikel di Raja Ampat Berpotensi Langgar HAM, Bisa Picu Konflik Horizontal
Proyek tambang nikel di Raja Ampat berpotensi melanggar HAM. Bahkan, kasus ini bisa memicu konflik horizontal.
Soffi Amira - Jumat, 13 Juni 2025
Proyek Tambang Nikel di Raja Ampat Berpotensi Langgar HAM, Bisa Picu Konflik Horizontal
Bagikan