H.S. Dilon: Jokowi Abai Pelanggaran HAM Masa Lalu

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 11 Oktober 2016
H.S. Dilon: Jokowi Abai Pelanggaran HAM Masa Lalu

H.S. Dilon saat konferensi pers di Roemah Kuliner, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (11/10). (Foto: MP/Ardi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) H.S. Dilon menilai sikap Presiden Joko Widodo abai terhadap pelanggaran berat HAM masa lalu yang hingga sekarang belum juga terselesaikan.

Ihwal tersebut, kata Dilon merupakan momok dan sekaligus menjadi luka bagi bangsa yang mulai berkembang ini. "Jangan sampai mindset pemerintah otoriter. Kita sadar sekarang sudah masuk alam demokrasi," kata Dilon saat konferensi pers di Roemah Kuliner, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (11/10).

Karena itu, Dilon menekankan bahwa sebagai pemimpin bangsa Indonesia, Jokowi harus bisa menyelesaikan masalah, bukan justru mewariskan masalah.

"Dari mulai Habibie sampai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jokowi jangan seperti itu, pemimpin harus menyelesaikan masalah, bukan malah mewariskan masalah. Dia itu sebagai kompas moral, harus berani ambil sikap. Dia yang memegang amanat," pungkas dia.

Selain itu, Dilon menjelaskan bahwa menyembuhkan luka bangsa harus dengan harkat martabat. Yudisial bisa, akan tetapi harus mengungkapkan fakta, sedangkan non-yudisial harus ada kaidah dasar-dasar HAM.

"Kita sudah bersebrangan dengan Wiranto, tetap yang menjadi korban harus ada konpensasi, artinya harus disembuhkan lukanya," jelas Dilon. (Ard)

BACA JUGA:

  1. Kerusuhan Tanjung Balai, Komnas HAM Nilai Polisi Lalai
  2. Penanggulangan Terorisme, Komnas HAM Siap Dukung BNPT
  3. KontraS Pertanyakan Sikap Komnas HAM dan KPAI Soal Vaksin Palsu
  4. Indikasi Pelanggaran HAM dalam Penanganan Teroris, Komnas HAM Bentuk Tim 13
  5. Pesan Komnas HAM Dalam Festival Indonesia Menggugat

 

 
 
#Pelanggaran HAM #Komisioner Komnas HAM #HAM
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Ruang Pelayanan HAM di Kantor KemenHAM Dinamakan Marsinah, Natalius Pigai Bocorkan Makna di Baliknya
Pigai menegaskan bahwa jejak perjuangan Marsinah, yang kasus kematiannya pada tahun 1993 di Sidoarjo belum terselesaikan hingga kini, harus terus diwariskan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
Ruang Pelayanan HAM di Kantor KemenHAM Dinamakan Marsinah, Natalius Pigai Bocorkan Makna di Baliknya
Indonesia
Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Pimpinan Komisi XIII DPR Singgung Pelanggaran HAM Orde Baru
Pimpinan Komisi XIII DPR menyinggung soal pelanggaran HAM Orde Baru. Hal ini buntut dari pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Pimpinan Komisi XIII DPR Singgung Pelanggaran HAM Orde Baru
Indonesia
Klaim tak Ada Bukti Pelanggaran HAM, Fadli Zon Justru Ungkit Jasa Besar Soeharto untuk Indonesia
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon mengklaim, bahwa tak ada bukti pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Klaim tak Ada Bukti Pelanggaran HAM, Fadli Zon Justru Ungkit Jasa Besar Soeharto untuk Indonesia
Indonesia
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Wamen HAM sebut standar HAM internasional wajib jadi acuan dalam pembahasan RUU KUHAP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Indonesia
Misteri Hilangnya Peserta Demo, KemenHAM Tegaskan Jangan Terburu-buru Simpulkan 'Penghilangan Paksa' Sebelum Dua Orang Lainnya Ditemukan
Definisi penghilangan paksa adalah adanya pihak yang memaksa untuk menghilangkan seseorang
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Misteri Hilangnya Peserta Demo, KemenHAM Tegaskan Jangan Terburu-buru Simpulkan 'Penghilangan Paksa' Sebelum Dua Orang Lainnya Ditemukan
Indonesia
PBB Soroti Potensi Pelanggaran HAM di Indonesia, Kemlu RI: Segera Ditangani sesuai Mekanisme Hukum
PBB menyoroti adanya potensi pelanggaran HAM di Indonesia. Hal itu terjadi usai terjadinya kericuhan saat demonstrasi. Kemlu RI pun menegaskan, bakal segera menangani sesuai mekanisme hukum.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
PBB Soroti Potensi Pelanggaran HAM di Indonesia, Kemlu RI: Segera Ditangani sesuai Mekanisme Hukum
Indonesia
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat
Amnesty International Indonesia mengecam penangkapan Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen. Usman Hamid mengatakan, negara seharusnya mendengarkan tuntutan rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat
Indonesia
Polda Metro Jaya Duga Direktur Lokataru Jadi Dalang di Balik Aksi Anarkis Pelajar dan Anak-anak
DMR juga diduga telah menyebarkan berita bohong
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Polda Metro Jaya Duga Direktur Lokataru Jadi Dalang di Balik Aksi Anarkis Pelajar dan Anak-anak
Indonesia
Profil Delpedro Marhaen, Aktivis dan Direktur Lokataru Foundation yang Dijemput Paksa Polisi
Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, dijemput paksa polisi pada Senin (1/9) malam. Ia tercatat sebagai mahasiswa magister Ilmu Politik di UPN Veteran Jakarta (UPNVJ) dan magister hukum di Universitas Tarumanagara.
Soffi Amira - Selasa, 02 September 2025
Profil Delpedro Marhaen, Aktivis dan Direktur Lokataru Foundation yang Dijemput Paksa Polisi
Indonesia
Direktur Lokataru Foundation Ditangkap, Cederai Prinsip Demokrasi dan HAM?
Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, ditangkap polisi pada Senin (1/9) malam. Hal ini dianggap sebagai tindakan represif yang mencederai prinsip demokrasi dan HAM.
Soffi Amira - Selasa, 02 September 2025
 Direktur Lokataru Foundation Ditangkap, Cederai Prinsip Demokrasi dan HAM?
Bagikan