Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

H.S. Dilon: Jokowi Abai Pelanggaran HAM Masa Lalu

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 11 Oktober 2016
H.S. Dilon: Jokowi Abai Pelanggaran HAM Masa Lalu

H.S. Dilon saat konferensi pers di Roemah Kuliner, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (11/10). (Foto: MP/Ardi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) H.S. Dilon menilai sikap Presiden Joko Widodo abai terhadap pelanggaran berat HAM masa lalu yang hingga sekarang belum juga terselesaikan.

Ihwal tersebut, kata Dilon merupakan momok dan sekaligus menjadi luka bagi bangsa yang mulai berkembang ini. "Jangan sampai mindset pemerintah otoriter. Kita sadar sekarang sudah masuk alam demokrasi," kata Dilon saat konferensi pers di Roemah Kuliner, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (11/10).

Karena itu, Dilon menekankan bahwa sebagai pemimpin bangsa Indonesia, Jokowi harus bisa menyelesaikan masalah, bukan justru mewariskan masalah.

"Dari mulai Habibie sampai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jokowi jangan seperti itu, pemimpin harus menyelesaikan masalah, bukan malah mewariskan masalah. Dia itu sebagai kompas moral, harus berani ambil sikap. Dia yang memegang amanat," pungkas dia.

Selain itu, Dilon menjelaskan bahwa menyembuhkan luka bangsa harus dengan harkat martabat. Yudisial bisa, akan tetapi harus mengungkapkan fakta, sedangkan non-yudisial harus ada kaidah dasar-dasar HAM.

"Kita sudah bersebrangan dengan Wiranto, tetap yang menjadi korban harus ada konpensasi, artinya harus disembuhkan lukanya," jelas Dilon. (Ard)

BACA JUGA:

  1. Kerusuhan Tanjung Balai, Komnas HAM Nilai Polisi Lalai
  2. Penanggulangan Terorisme, Komnas HAM Siap Dukung BNPT
  3. KontraS Pertanyakan Sikap Komnas HAM dan KPAI Soal Vaksin Palsu
  4. Indikasi Pelanggaran HAM dalam Penanganan Teroris, Komnas HAM Bentuk Tim 13
  5. Pesan Komnas HAM Dalam Festival Indonesia Menggugat

 

 
 
#Pelanggaran HAM #Komisioner Komnas HAM #HAM
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Minta Pelatihan Calon Manajer Kopdes Dievaluasi, Menteri Pigai: tak Harus dengan Pendidikan Militer
Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kurikulum pelatihan, tingkat intensitas latihan fisik, hingga sistem pemeriksaan kesehatan peserta.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Minta Pelatihan Calon Manajer Kopdes Dievaluasi, Menteri Pigai: tak Harus dengan Pendidikan Militer
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Pemahaman mengenai HAM perlu menjadi bagian integral dalam proses pembentukan, pelatihan, promosi jabatan, evaluasi kinerja, hingga etika profesi anggota kepolisian.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Dunia
Uni Eropa Bekukan Aset 4 Lembaga Israel, Terbukti Pelanggar HAM Berat di Tepi Barat
Uni Eropa resmi menjatuhkan sanksi terhadap 4 lembaga Israel dan pimpinannya atas pelanggaran HAM di Tepi Barat. Sanksi meliputi pembekuan aset dan larangan perjalanan ke negara anggota Uni Eropa.
Wisnu Cipto - Jumat, 29 Mei 2026
Uni Eropa Bekukan Aset 4 Lembaga Israel, Terbukti Pelanggar HAM Berat di Tepi Barat
Indonesia
Aparat Hukum Masuk Tim Pelabelan Status Aktivis HAM, Ini Alasan Menteri Pigai
Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan tim asesor akan diisi unsur lintas sektor, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga aparat penegak hukum.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Aparat Hukum Masuk Tim Pelabelan Status Aktivis HAM, Ini Alasan Menteri Pigai
Indonesia
Hidayat Nur Wahid Kecam UU Hukuman Mati Israel, Dinilai Diskriminatif terhadap Palestina
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengecam keras pengesahan UU hukuman mati oleh parlemen Israel terhadap tahanan Palestina.
Soffi Amira - Sabtu, 04 April 2026
Hidayat Nur Wahid Kecam UU Hukuman Mati Israel, Dinilai Diskriminatif terhadap Palestina
Indonesia
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Komisi XIII DPR mendesak Komnas HAM untuk menetapkan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Soffi Amira - Minggu, 29 Maret 2026
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Indonesia
Bongkar Kasus HAM, DPR RI Percepat Revisi UU Peradilan Militer Tanpa Pandang Bulu
Selain fokus pada peradilan militer, legislator tersebut menggarisbawahi perlunya perhatian khusus terhadap tren kekerasan berbasis gender
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 Februari 2026
Bongkar Kasus HAM, DPR RI Percepat Revisi UU Peradilan Militer Tanpa Pandang Bulu
Indonesia
PKB Soroti Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan, Dinilai Berpotensi Langgar HAM
PKB menyoroti penonaktifan PBI BPJS Kesehatan. Hal itu dianggap berpotensi melanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 10 Februari 2026
PKB Soroti Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan, Dinilai Berpotensi Langgar HAM
Indonesia
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia diusulkan menjadi Presiden Dewan HAM PBB. DPR RI pun mengatakan, bahwa kepercayaan dunia kepada Indonesia akan meningkat.
Soffi Amira - Minggu, 28 Desember 2025
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Bagikan