[HOAKS atau FAKTA]: Tak Puas dengan Pramono Anung, Warga Jakarta Mau Pindah ke Jawa Barat

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 27 Juni 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Tak Puas dengan Pramono Anung, Warga Jakarta Mau Pindah ke Jawa Barat

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. (foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Warga Jakarta dikabarkan berbondong-bondong pindah ke wilayah Jawa Barat.

Disebutkan, alasan perpindahan itu karena tak puas dengan kinerja Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Mereka dikabarkan lebih memilih menjadi warga Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Informasi ini diunggah akun Facebook “SOBAT KDM Kang Dedi Mulyadi” . Unggahan tersebut menyebutkan, bahwa warga Jakarta iri dengan Jawa Barat di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Mendukung Aksi Rismon Sianipar Penuding Isu Ijazah Palsu Jokowi

NARASI

!! FENOMENA LANGKA

FENOMENA ANEH

!! WARGA DKI AKAN BERBONDONG-BONDONG PINDAH KE JAWA BARAT

!! WARGA DKI JAKARTA AKAN BERBONDONG-BONDONG MENINGGALKAN DKI UNTUK PINDAH KE JAWA BARAT DIKARENAKAN TIDAK MAKSIMALNYA KEPEMIMPINAN PRAMONO

!! JADI WARGA DKI SANGAT IRI DENGAN MASYARAKAT JAWA BARAT DI BAWAH ΚΕΡΕΜΙMPINAN KDM

Waduh Gimana Nih Menurut Kalian Guys

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Dedi Mulyadi Laporkan Ridwan Kamil ke KPK karena Anggaran Hilang dan Utang BPJS Rp 300 Miliar

Caption: Fenomena Aneh Warga DKI Jakarta Berbondong -bondong Ingin Pindah Ke Jawa Barat #kdm #kangdedimulyadi #reels

Sampai artikel ini ditulis, video tersebut telah ditonton lebih dari 1,3 Juta kali, disukai lebih dari 17 ribu kali, memperoleh lebih dari 3.000 komentar, dan 566 kali dibagikan.

Namun, tak disebutkan dalam artikel itu berapa jumlah pasti warga Jakarta yang pindah ke Jawa Barat.

FAKTA

Ternyata, informasi yang beredar tersebut adalah hoaks.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “warga Jakarta berbondong-bondong pindah ke Jawa Barat karena tidak ppuas dengan kepemimpinan Pramono”.

Namun, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.

Berdasarkan informasi, memang benar ada ribuan warga DKI Jakarta yang pindah domisili ke wilayah Jawa Barat, dalam beberapa waktu terakhir.

Namun, fenomena ini bukan karena alasan politik atau ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Pramono, melainkan perpindahan KTP lebih disebabkan faktor administratif dan penyesuaian domisili.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Dedi Mulyadi Wajibkan Warga Jabar Gunakan Bambu untuk Membangun Bangunan

KESIMPULAN

Klaim warga DKI Jakarta berbondong-bondong pindah ke Jawa Barat, karena tidak puas dengan kepemimpinan Pramono dan iri dengan kepemimpinan KDM adalah konten yang menyesatkan.

Fakta di lapangan, perpindahan KTP warga DKI Jakarta ke Jawa Barat lebih disebabkan faktor administratif dan penyesuaian domisili, bukan karena alasan ketidakpuasan terhadap pemimpin daerah. (knu)

#Hoax Atau Fakta #Pramono Anung #Berita Hoax
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puncak Banjir Rob Jakarta Utara Sudah Lewat, Genangan Mulai Surut
Banjir rob yang terjadi di wilayah Jakarta Utara (Jakut) mulai surut setelah lewat periode puncak banjir rob hari ini.
Wisnu Cipto - 2 jam, 56 menit lalu
Puncak Banjir Rob Jakarta Utara  Sudah Lewat, Genangan Mulai Surut
Indonesia
Pramono Klaim Banjir Rob di Pesisir Jakarta sudah Menurun
Ketinggian muka air laut telah menurun sejak Kamis (4/12) malam atau sekitar pukul 22.00 WIB.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Desember 2025
Pramono Klaim Banjir Rob di Pesisir Jakarta sudah Menurun
Indonesia
Pemprov DKI Luncurkan JakSimpus, Perkuat Layanan Kesehatan dan Dukungan Jakarta Siaga Stroke 2026
Pemprov DKI meluncurkan JakSimpus untuk memperkuat integrasi layanan kesehatan dan mendukung program Jakarta Siaga Stroke 2026 dengan dukungan tenaga kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
Pemprov DKI Luncurkan JakSimpus, Perkuat Layanan Kesehatan dan Dukungan Jakarta Siaga Stroke 2026
Indonesia
Hadapi Banjir Rob, Pemprov DKI Kebut Tanggul Raksasa di Pesisir Jakarta
Gubernur Pramono Anung meminta pemerintah pusat segera mengerjakan bagian NCICD untuk meminimalisasi banjir rob di pesisir Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
Hadapi Banjir Rob, Pemprov DKI Kebut Tanggul Raksasa di Pesisir Jakarta
Indonesia
Pramono Ambil Alih Tanggul Bocor Muara Baru Agar Jakarta Tak 'Tenggelam' Walau Bukan Tugas Pemprov DKI
Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara telah bergerak cepat melaksanakan penanganan darurat di lapangan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pramono Ambil Alih Tanggul Bocor Muara Baru Agar Jakarta Tak 'Tenggelam' Walau Bukan Tugas Pemprov DKI
Indonesia
Banjir Rob Menghantui Pesisir Jakarta, Warga Diminta Waspadai Pergerakan Cepat Air Laut
Enam wilayah pesisir yang berpotensi mengalami banjir rob, yaitu Kamal, Muara Angke, Baywalk Pluit, Sunda Kelapa, RE Martadinata, dan Blencong Marunda.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Desember 2025
Banjir Rob Menghantui Pesisir Jakarta, Warga Diminta Waspadai Pergerakan Cepat Air Laut
Indonesia
Pramono Bongkar Jam Krusial Banjir Rob Ganas yang Bakal Melanda Jakarta Besok
Ancaman banjir rob tidak hanya terbatas pada 5 atau 6 Desember 2025
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pramono Bongkar Jam Krusial Banjir Rob Ganas yang Bakal Melanda Jakarta Besok
Indonesia
Jakarta Siapkan Perayaan Natal Meriah, Pramono: Bukan Hanya Ornamen, Tapi Juga Diskon
Pemprov DKI menyiapkan berbagai aktivitas untuk menyambut Natal 2025, mulai dari lomba dekorasi, diskon mal, hingga konser terbuka.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Desember 2025
Jakarta Siapkan Perayaan Natal Meriah, Pramono: Bukan Hanya Ornamen, Tapi Juga Diskon
Indonesia
Jelang Nataru 2025–2026, Gubernur Pramono Pastikan Harga Pangan di Jakarta Stabil
Menjelang perayaan Nataru, harga pangan di Jakarta dipastikan stabil. Gubernur Pramono menyebut inflasi terkendali menjadi kunci menjaga daya beli masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Desember 2025
Jelang Nataru 2025–2026, Gubernur Pramono Pastikan Harga Pangan di Jakarta Stabil
Indonesia
Gubernur Pramono Beri Tenggat 3 Hari untuk Satpol PP Tertibkan Atribut Parpol
Tak boleh ada lagi atribut partai politik yang dibiarkan berlama-lama terpasang di ruang publik.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Desember 2025
Gubernur Pramono Beri Tenggat 3 Hari untuk Satpol PP Tertibkan Atribut Parpol
Bagikan