[HOAKS atau FAKTA]: PDIP dan MK Akan Memakzulkan Jokowi

Frengky AruanFrengky Aruan - Minggu, 01 September 2024
[HOAKS atau FAKTA]: PDIP dan MK Akan Memakzulkan Jokowi

Presiden Joko Widodo. (Dok. Presiden RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sebuah unggahan di Youtube menyebarkan sebuah klaim jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah melakukan kesepakatan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo di depan publik.

Thumbnail video menampilkan Presiden Jokowi yang membungkuk di hadapan Megawati dan para pengurus PDIP lain, tetapi setelah dilakukan pencarian gambar di Google Lens foto tersebut serupa dengan yang ada dalam artikel di Merdeka.com.

Sumber: Youtube

Narasi

BERITA TERKINI – PDIP DAN MK SEPKAT MAKZULKAN (JOKOWI?) – PILPRES 2024 – PEMILU 2024

Fakta

Dari penelusuran Turn Back Hoaks (Mafindo), informasi tersebut adalah hoaks. Faktanya foto tersebut adalah foto yang diambil saat pengukuhan pengurus DPP PDIP di Grand Inna Bali Beach pada tahun 2019 lalu.

Dengan demikian thumbnail video tersebut telah dimanipulasi seolah Presiden Jokowi sedang membungkuk di hadapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan yang lain.

Selain gambar thumbnail yang dimanipulasi, isi video tersebut juga sangat berbeda dari klaim pada judul.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Isu Gempa Megathrust untuk Menakut-nakuti Masyarakat Agar Pindah ke IKN

Pembahasan video hanya mengenai opini dari pegiat media sosial, Jhon Sitorus, terkait dengan rumor PDIP akan mempersatukan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Hingga akhir video tidak ada penjelasan yang membenarkan klaim pada judul mengenai PDIP dan MK yang bersepakat untuk memakzulkan Presiden Jokowi.

Kesimpulan

Isi video hanya membahas mengenai opini dari pegiat media sosial, Jhon Sitorus, terkait dengan rumor PDIP akan mempersatukan Anies dan Ahok. (Knu)

#YouTube #Presiden Joko Widodo #Presiden Jokowi #PDIP #Mahkamah Konstitusi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Mantan Wali Kota Solo ini mengaku mendapat arahan dan wejangan selama bertemu dengan Megawati di Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Indonesia
Masih Aman, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Anggota Polisi yang Duduki Jabatan Sipil tak Perlu Ditarik
Pakar Hukum Tata Negara, Juanda mengatakan, bahwa anggota polisi yang duduk di jabatan sipil tak perlu ditarik.
Soffi Amira - Minggu, 14 Desember 2025
Masih Aman, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Anggota Polisi yang Duduki Jabatan Sipil tak Perlu Ditarik
Indonesia
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap mengatur penugasan anggota Polri aktif di 17 kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian itu dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Indonesia
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Mahfud MD menilai Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2025 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UU Polri serta Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
Secara teknis, memberikan hak PAW kepada konstituen sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di daerah pemilihan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
Indonesia
HGU 190 Tahun Dibatalkan, Basuki Hadimuljono Tegaskan Putusan MK tak Ganggu Kepastian Investasi di IKN
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menegaskan, bahwa putusan MK soal HGU 190 tahun tak mengganggu investasi di IKN.
Soffi Amira - Selasa, 25 November 2025
HGU 190 Tahun Dibatalkan, Basuki Hadimuljono Tegaskan Putusan MK tak Ganggu Kepastian Investasi di IKN
Indonesia
Iwakum Nilai Kesaksian Pemerintah Justru Ungkap Kelemahan Pasal 8 UU Pers
Iwakum menilai kesaksian pemerintah di MK memperlihatkan kelemahan Pasal 8 UU Pers. Wartawan tidak mendapatkan perlindungan hukum pasti.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Iwakum Nilai Kesaksian Pemerintah Justru Ungkap Kelemahan Pasal 8 UU Pers
Indonesia
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan HGU 190 tahun dalam UU IKN. Menteri ATR/BTN, Nusron Wahid menyebutkan, bahwa pihaknya mengikuti keputusan hukum.
Soffi Amira - Senin, 24 November 2025
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Bagikan