[HOAKS atau FAKTA]: PDIP dan MK Akan Memakzulkan Jokowi

Frengky AruanFrengky Aruan - Minggu, 01 September 2024
[HOAKS atau FAKTA]: PDIP dan MK Akan Memakzulkan Jokowi

Presiden Joko Widodo. (Dok. Presiden RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sebuah unggahan di Youtube menyebarkan sebuah klaim jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah melakukan kesepakatan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo di depan publik.

Thumbnail video menampilkan Presiden Jokowi yang membungkuk di hadapan Megawati dan para pengurus PDIP lain, tetapi setelah dilakukan pencarian gambar di Google Lens foto tersebut serupa dengan yang ada dalam artikel di Merdeka.com.

Sumber: Youtube

Narasi

BERITA TERKINI – PDIP DAN MK SEPKAT MAKZULKAN (JOKOWI?) – PILPRES 2024 – PEMILU 2024

Fakta

Dari penelusuran Turn Back Hoaks (Mafindo), informasi tersebut adalah hoaks. Faktanya foto tersebut adalah foto yang diambil saat pengukuhan pengurus DPP PDIP di Grand Inna Bali Beach pada tahun 2019 lalu.

Dengan demikian thumbnail video tersebut telah dimanipulasi seolah Presiden Jokowi sedang membungkuk di hadapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan yang lain.

Selain gambar thumbnail yang dimanipulasi, isi video tersebut juga sangat berbeda dari klaim pada judul.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Isu Gempa Megathrust untuk Menakut-nakuti Masyarakat Agar Pindah ke IKN

Pembahasan video hanya mengenai opini dari pegiat media sosial, Jhon Sitorus, terkait dengan rumor PDIP akan mempersatukan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Hingga akhir video tidak ada penjelasan yang membenarkan klaim pada judul mengenai PDIP dan MK yang bersepakat untuk memakzulkan Presiden Jokowi.

Kesimpulan

Isi video hanya membahas mengenai opini dari pegiat media sosial, Jhon Sitorus, terkait dengan rumor PDIP akan mempersatukan Anies dan Ahok. (Knu)

#YouTube #Presiden Joko Widodo #Presiden Jokowi #PDIP #Mahkamah Konstitusi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gugat UU Migas ke MK, Pemohon Persoalkan Penetapan Harga BBM yang Mengacu Harga Global
MK menggelar sidang uji materi UU Migas. Pemohon menilai mekanisme penetapan harga BBM yang mengacu harga minyak global bertentangan dengan amanat konstitusi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
Gugat UU Migas ke MK, Pemohon Persoalkan Penetapan Harga BBM yang Mengacu Harga Global
Indonesia
3 Kader Muhammadiyah Gugat Keabsahan Sidang Isbat Ramadan ke MK
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materiil UU Peradilan Agama terkait sidang isbat Ramadan. Kader Muhammadiyah menggugat Pasal 52A yang dianggap diskriminatif terhadap metode hisab.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Juni 2026
3 Kader Muhammadiyah Gugat Keabsahan Sidang Isbat Ramadan ke MK
Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Respons Putusan MK, AHY Sebut Demokrat Konsisten Dorong Partisipasi Politik Perempuan
Partai politik bisa didiskualifikasi di daerah pemilihan tertentu apabila tidak memenuhi kuota caleg perempuan sebesar 30 persen.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Respons Putusan MK, AHY Sebut Demokrat Konsisten Dorong Partisipasi Politik Perempuan
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
GMNI Serahkan Amicus Curiae Uji Materiil UU TNI ke MK, Tegaskan Supremasi Sipil Pasca-Reformasi
GMNI Jakarta menyerahkan amicus curiae ke MK terkait UU TNI. Dokumen menegaskan pentingnya supremasi sipil, koreksi Reformasi 1998, dan peneguhan Pancasila 1 Juni 1945.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
GMNI Serahkan Amicus Curiae Uji Materiil UU TNI ke MK, Tegaskan Supremasi Sipil Pasca-Reformasi
Indonesia
Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Akan Dimasukkan dalam Revisi UU Pemilu
Putusan MK tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat partisipasi politik perempuan dalam demokrasi Indonesia.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Akan Dimasukkan dalam Revisi UU Pemilu
Indonesia
Sidang Gugatan Kesejahteraan Dosen di MK, Komisi X DPR Minta Hakim Kabulkan Permohonan
Komisi X DPR RI mendukung gugatan kesejahteraan dosen di MK dan meminta hakim mengabulkan permohonan demi perbaikan pendidikan tinggi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Sidang Gugatan Kesejahteraan Dosen di MK, Komisi X DPR Minta Hakim Kabulkan Permohonan
Bagikan