[HOAKS atau FAKTA]: Menteri PUPR Basuki Mundur dari Kabinet Usai Dicecar DPR

Frengky AruanFrengky Aruan - Minggu, 16 Juni 2024
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri PUPR Basuki Mundur dari Kabinet Usai Dicecar DPR

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono berswafoto di rumah dinasnya di IKN, Kalimantan Timur. (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Beredar sebuah video dari channel YouTube ONE NATION yang menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Basuki Hadimuljono mundur dari kabinet. Disebutkan dalam konten tersebut Basuki mundur usai dicecar habis DPR.

Sumber: Youtube

(Dok. Turn Back Hoaks)

Narasi

PAK BASUKI RESMI MUNDUR DARI KABINET:bangbang:USAI BABAK BELUR DIHAJAR KOMISI V DPR, JKW MERINGIS

KABAR MENGGEMPARKAN

MENYESAL JADI BAGIAN J0K0WI

PAK BASUKI MUNDUR USAI DICECAR HABIS DPR

Fakta

Dari hasil penelusuran Turn Back Hoaks (Mafindo), informasi yang beredar tersebut adalah hoaks. Setelah menonton keseluruhan dari isi video, tidak terdapat informasi yang mendukung klaim narasi yang beredar.

Thumbnail yang ditampilkan juga merupakan hasil manipulasi dari beberapa gambar berbeda yang digabung menjadi satu.

Dalam video tersebut terdapat narasi yang membahas tentang Menteri PUPR sekaligus Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono, menyesal terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ramai disorot publik karena iurannya dipotong dari gaji pegawai. Basuki mempertanyakan aturan main Tapera yang terkesan tergesa-gesa.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Minum Susu Beruang Bersihkan Paru-Paru Perokok

Narasi tersebut bersumber dari artikel detik.com berjudul “Basuki Menyesal soal Tapera: Kalau Belum Siap, Kenapa Kita Tergesa-gesa”.

Selain itu, narator juga membacakan artikel dari tempo.co dengan judul “DPR Cecar Basuki Hadimuljono soal Tapera: Subsidi Itu Kewajiban Negara, Bukan Sesama Warga Negara”.

Artikel ini membahas tentang Anggota Komisi V DPR Irine Yusiana Roba mengkritisi Menteri PUPR sekaligus Ketua Komite Badan Pengelola Tapera Basuki Hadimuljono perihal detail data kebutuhan rumah bagi para ASN dan pekerja swasta. Hingga saat Basuki masih menjabat sebagai menteri PUPR.

Kesimpulan

Tidak ditemukan informasi terkait Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mundur dari kabinet. Selain thumbnail merupakan hasil manipulasi, video tersebut hanya berisi cuplikan dari beberapa peristiwa berbeda yang ditambahi dengan narasi menyesatkan. (Knu)

#Basuki Hadimuljono #Menteri PUPR Basuki Hadimuljono #DPR RI ##HOAKS/FAKTA
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Sekolah merupakan ruang belajar yang harus bebas dari segala bentuk ancaman.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Komisi V juga mendesak investigasi menyeluruh agar penyebab kebakaran kapal rute Surabaya-Makassar itu dapat diungkap secara tuntas.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Indonesia
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Mendorong penyusunan regulasi yang mencakup perlindungan privasi, penggunaan identitas, perlindungan anak, hingga tanggung jawab atas dampak publikasi.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Pemerintah Larang Toko dan Warung Dibangun Dekat Kopdes Merah Putih
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto memastikan kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Pemerintah Larang Toko dan Warung Dibangun Dekat Kopdes Merah Putih
Indonesia
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Pembenahan tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi insiden, harus diwujudkan melalui modernisasi pengawasan dan peningkatan standar keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bahlil Tegaskan Pemilik Kulkas, AC, TV dan Sepeda akan Dikenai Pajak Tahun Depan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dikabarkan akan menerapkan pajak untuk TV, Kulkas, hingga AC. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Bahlil Tegaskan Pemilik Kulkas, AC, TV dan Sepeda akan Dikenai Pajak Tahun Depan
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Bagikan