[HOAKS atau FAKTA]: DPR Gelar Sidang Tertutup Bahas Ijazah Jokowi

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 28 Oktober 2022
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Gelar Sidang Tertutup Bahas Ijazah Jokowi

Tangkap layar konten hoaks. (Foto: Mafindo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Beredar sebuah video berdurasi delapan menit 8 detik di YouTube yang memberitakan bahwa DPR menggelar sidang tertutup yang membahas ijazah palsu milik presiden Jokowi.

Diketahui presiden Jokowi digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Bambang Tri Mulyono terkait pemalsuan ijazah SD, SMP, dan SMA pada saat mengikuti pemilihan presiden 2019.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Barack Obama Dukung Anies Jadi Presiden 2024

FAKTA

Setelah ditelusuri Mafindo, klaim tersebut salah. Faktanya, video berdurasi 8 menit 8 detik tersebut hanya menarasikan terkait gugatan yang diajukan Bambang Tri Mulyono, tidak memberikan bukti valid terkait digelarnya sidang DPR secara tertutup yang membahas ijazah palsu Jokowi.

Selain itu, hasil pencarian dari media lainnya tidak ada pemberitaan yang membenarkan sidang DPR yang disebutkan pada judul video YouTube tersebut.

Dengan demikian, DPR gelar sidang tertutup untuk bahas ijazah palsu Jokowi merupakan hoaks dengan kategori konten yang Menyesatkan.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Masyarakat Bali Bersukacita Sambut Kedatangan Anies

KESIMPULAN

Klaim tersebut salah, faktanya tidak ada pemberitaan yang valid terkait agenda DPR menggelar sidang tertutup yang membahas ijazah palsu presiden Jokowi.

Video yang dibagikan melalui Channel YouTube TRIBUN PNS pada 9 Okt 2022 tersebut hanya berisi potongan-potongan gambar dan video dari agenda lain. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: IDI Rilis Daftar Minuman yang Membuat Otak Mengeras

##HOAKS/FAKTA #DPR #Ijazah Palsu #Jokowi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Rentang waktu tiga tahun sejak pengesahan regulasi merupakan durasi yang lebih dari cukup untuk proses sosialisasi dan pemahaman substansi
Angga Yudha Pratama - 18 menit lalu
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Indonesia
Komisi XI Nilai Mundur Dirut BEI Alarm Pasar Modal
Pengunduran diri ini enggak bisa dilihat semata sebagai persoalan individu, tetapi memang menjadi alarm untuk semua pemangku kepentingan,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi XI Nilai Mundur Dirut BEI Alarm Pasar Modal
Indonesia
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Lebih jauh, muncul usulan untuk menaikkan angka ambang batas dari yang berlaku saat ini sebesar 4 persen menjadi kisaran 5 hingga 7 persen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Indonesia
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Puteri menekankan bahwa pencapaian target tersebut memerlukan kerja sama yang solid antar lini kebijakan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Indonesia
DPR Apresiasi Mundurnya Dirut, BEI Perlu Pemimpin Paham Dinamika Global
IHSG merupakan tolok ukur utama kondisi pasar dan ekonomi bangsa yang tidak hanya berdampak pada investor domestik, tetapi juga menjadi cerminan kepercayaan pasar internasional
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
DPR Apresiasi Mundurnya Dirut, BEI Perlu Pemimpin Paham Dinamika Global
Indonesia
Buntut Trading Halt Beruntun, Dirut BEI Buktikan Tanggung Jawab Moral Melalui Pengunduran Diri
Komisi XI DPR RI mendesak agar proses seleksi pengganti dilakukan dengan standar integritas yang tinggi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Buntut Trading Halt Beruntun, Dirut BEI Buktikan Tanggung Jawab Moral Melalui Pengunduran Diri
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: BGN Ancam Siswa Tak Komplain dan Viralkan Rasa Makan Bergizi Gratis
Beredar informasi yang menyebut BGN melarang penerima MBG komplain dan viralkan makanan yang diberikan, simak kebenaran beritanya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 30 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: BGN Ancam Siswa Tak Komplain dan Viralkan Rasa Makan Bergizi Gratis
Indonesia
BMKG dan BNPP Diminta Gandeng Influencer dan Aplikasi Populer Sebagai Modernisasi Early Warning System
Basarnas juga diminta memberikan perhatian khusus pada materi SAR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
BMKG dan BNPP Diminta Gandeng Influencer dan Aplikasi Populer Sebagai Modernisasi Early Warning System
Indonesia
Perkuat Sistem Pajak, DPR RI Pertahankan Pasal Kerahasiaan UU KUP
DPR RI menyoroti penggunaan frasa ‘pihak lain’ dalam pasal tersebut sebagai bentuk larangan yang bersifat menyeluruh
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Perkuat Sistem Pajak, DPR RI Pertahankan Pasal Kerahasiaan UU KUP
Indonesia
Dongkrak Produksi Petani, DPR Minta Plafon KUR di bawah Rp 10 Juta Dihitung Ulang
DPR RI juga menekankan pentingnya penguatan sistem informasi kredit dan peran lembaga penjamin dalam memitigasi risiko kredit bermasalah
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Dongkrak Produksi Petani, DPR Minta Plafon KUR di bawah Rp 10 Juta Dihitung Ulang
Bagikan