Hindari Kericuhan, KPU Bentuk Tim Komite Damai pada Debat Capres Ketiga

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 11 Maret 2019
Hindari Kericuhan, KPU Bentuk Tim Komite Damai pada Debat Capres Ketiga

Pasangan capres dan cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga. Foto:KPU/Ist

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bakal membentuk Tim Komite Damai untuk antisipasi adanya kericuhan antar pendukung pasangan calon (Paslon) di debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan mengatakan, tim tersebut natinya terdiri dari KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masing-masing tim sukses.

Ia menuturkan, rencana pembentukan tim komite damai itu dicetuskan oleh KPU berdasarkan hasil evaluasi debat capres kedua beberapa waktu lalu.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan (Foto: kpu.go.id)
Komisioner KPU Wahyu Setiawan (Foto: kpu.go.id)

"Jika ada masalah pada debat bisa segera diselesaikan tanpa mengganggu pelaksanaan debat," kata Wahyu di Jakarta, Senin (11/3).

Ia mencontohkan, apabila dalam debat nanti ada pendukung paslon yang meniupi pluit atau terompet, bahkan meneriaki yel-yel bernada provokatif, maka tim itu berhak mengeluarkan yang bersangkutan dari arena debat.

"Dikeluarkan (dari arena debat). Itu gunanya kita membuat komite damai. Debat itu kita melayani seluruh rakyat Indonesia maka yang di ruangan harus menghormati rakyat kalau mereka tidak tertib dan mengganggu artinya mereka juga mengganggu masyarakat yang melihat debat," ungkapnya

Wahyu menuturkan, para pendukung di dalam ruangan debat diperbolehkan untuk menyanyikan yel-yel untuk menyemangati jagoannya yang ada di atas panggung. Namun, yel-yel itu tak berbau provokatif.

"Jadi silakan untuk membangun semangat ada yel-yel tapi untuk semangati paslon sendiri," tutupnya. (Asp)

Baca Juga: Berkaca dari Keributan di Debat Kedua, KPU Siapkan Komite Damai

#Debat Capres-cawapres #Pilpres 2019 #Komisi Pemilihan Umum
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Idealnya, ada jeda waktu antara satu setengah hingga dua tahun
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
Syarat pilkada ulang digelar bila calon tunggal tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen.
Wisnu Cipto - Kamis, 26 September 2024
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
ShowBiz
Gandeng Garin Nugroho, KPU Hadirkan Film Drama Komedi 'Tepatilah Janji'
Film Tepatilah Janji akan tayang terbatas di bioskop-bioskop tanah air, serta beberapa televisi nasional dan OTT.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Agustus 2024
Gandeng Garin Nugroho, KPU Hadirkan Film Drama Komedi 'Tepatilah Janji'
Indonesia
DKPP Tak akan Panggil Para Komisione KPU di Dugaan Kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Mengenai pihak-pihak yang akan dipanggil sebagai pihak terkait pada prinsipnya adalah mereka yang relevan dan dibutuhkan keterangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Mei 2024
DKPP Tak akan Panggil Para Komisione KPU di Dugaan Kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Indonesia
Dilaporkan Atas Dugaan Asusila, Ketua KPU Berencana Lapor Balik
Hal itu dikatakan Hasyim usai menjalani sidang perdana kasus dugaan asusila pada Rabu (22/5)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Mei 2024
Dilaporkan Atas Dugaan Asusila, Ketua KPU Berencana Lapor Balik
Indonesia
Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Tanggal 9-10 Maret
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan melakukan pengawalan dari awal hingga selesai. Besoknya, surat suara itu bakal dihitung bersamaan dengan hasil PSU dari metode TPS.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Maret 2024
Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Tanggal 9-10 Maret
Bagikan