Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Heboh Video "Auditor BPK" Ancam Gantung Ahok

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 15 April 2016
Heboh Video

"Auditor BPK" yang gegerkan netizen dengan ancamannya untuk gantung Ahok (Foto: Screenshot youtube.co.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Berita Tekno - Kisruh Gubernur Ahok versus BPK terus bergulir keras. Beragam tudingan dan bantahan, perang pernyataan berbenturan sana-sini. Yang teranyar, hari ini Jumat, (15/4) para netizen ramai memperbincangkan beredarnya sebuah video dari situs youtube tentang kesaksian seseorang yang mengaku sebagai auditor BPK.

Video yang diunggah pemilik akun Guru Laghina itu menjadi perbincangan netizen. Perdebatan itu memunculkan dua kubu, yakni pendukung dan kontra Ahok yang lebih dikenal dengan nama Teman Ahok dan Haters.

Berdasarkan penelusuran merahputih.com, video dengan durasi 5:51 menit itu pertama kali diunggah Kamis, (14/4) kemarin. Dalam video tersebut, seseorang yang mengaku auditor BPK membuat testimoni seputar kebijakan anggaran Gubernur Ahok. Selain itu, pria paruh baya itu juga mengancam akan menggantung Ahok.

Testimoni "auditor BPK" itu sempat menyinggung dana CSR yang dipergunakan Gubernur Ahok. Apesnya, pria yang memakai topi itu justru keliru menyebutkan singkatan CSR dengan Customer Service Relationship. Padahal artinya yang sebenarnya adalah Corporate Social Responsibility. Kontan saja kesalahan itu langsung dibully netizen. Salah satunya dari akun Kukuh T Wicaksono: CSR Corporate Social Responsibility sudah diganti menjadi customer service relationship..."

 

Sementara pemilik akun David Bonatua menulis dengan panjang lebar memberikan catatan kepada "auditor BPK" tersebut....Hahaha..bapak sadar pak jangan biarkan kebencian menghancurkan hatimu..Saya cuman mau meluruskan kekeliruan pengetahuan bapak dikit ya gpp khan..:)

1.CSR itu Corporate Social Responsibility bkn Customer Service Relationship ..but it's ok..

2.KJP dan KJS dibiayai dari keuntungan "perusahaan?? maksudnya BUMD atau swasta ?? Lantas apa yang salah dengan memberikan tunjangan pendidikan dan kesehatan bagi orang tak mampu? Lagipula semua transaksi yg berhubungan dengan angggaran Pemerintah Provinsi sekarang berbasis digital alias banking ..jadi sangat kecil kemungkinan terjadi praktik corrupt..

3.Ketika jaman Foke ternyata banyak proyek dan penggunaan anggaran yang sia-sia ...tapi justru anda memberikan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian )..Sudah rahasia umumlah bahwa BPK bisa dipesan -pesan juga sama PEMDA didaerah ..keluarga saya juga orang BPK mas jadi uda ngertilah anda itu kayak apa sebenernya..mungkin uda ga dapet setoran lagi kyk jaman foke ya?

4.Coba jelaskan definisi"orang asing menurut perpsepsi anda?? Bukankah yg asing itu ketika anda justru tak berpihak pada kebijakan yg menguntungkan masyarakat luas? Malah menebarkan semangat anti Pancasila..??

Masih banyak sebenernya yg mau saya luruskan tapi ya sudahlah..saya hanya berharap BPK meningkatkan lagi standar kualitas calon pegawainya dan jabatan KETUA BPK tdk boleh dijabat orang politik..sudah saatnya yang tua2 dan tersandera banyak kepentingan dan ga punya semangat revolusi untuk diistirahatkan atau sadar diri utk mundur...MERDEKA!! HIDUP NKRI.

Tak saja menertawakan, ada juga yang mengecam omongan dan testmoni "auditor BPK" tersebut. Pemilik akun Gapura Grafika dengan tegas menganjurkan agar "auditor BPK" itu langsung membawa kasus Ahok ke proses hukum tanpa perlu berkoar di sosial media. "...Si Bapak AUDITOR BPK RI (Katanya), Kalau merasa benar ngomong langsunglah pak dan lakukan proses hukum, gak usah pake unggah ke Youtobe...kualitas seorang BPK jadinya rendah banget seperti ini seperti seorang pecundang yang hanya berkoar disosmed. Datangi Pak Ahok kalau salah. Maaf ya pak, jangan lah dalam politik anda membawa suku atau agama. Selama bapak berbicara matanya kok gak fokus ke kamera sih pak. Biasanya, kalau orang yang sedang marah dan merasa terzolimin itu matanya fokus ke kamera. Dan biasanya kalau seseorang yang berbicara "bohong atau ada skenarionya" fokus matanya tidak ke kamera, hahahha... mudah2an tebakan saya salah ya, pak.

Sampai Jumat (15/4) siang, tercatat sudah 26 ribu orang yang menyaksikan tesmoni "auditor BPK" itu dan sekitar 340-an komentar dari para netizen. Rata-rata para netizen mempertanyakan kualitas "auditor BPK" tersebut.

BACA JUGA:

  1. Google Doodle Pasang Profil Bapak Mikroelektronika Indonesia
  2. Penghormatan Google Doodle untuk Pandit Ravi Shankar
  3. Google Doodle Peringati Ulang Tahun Olimpiade yang ke-120
  4. Caroline Herschel Jadi Tema Google Doodle Hari Ini
  5. Google Doodle Rayakan Gerhana Matahari Total

 

#CSR #Auditor BPK #BPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Suap Opini WTP Muara Enim, KPK Pertimbangkan Augusz Jadi Justice Collaborator
KPK buka peluang Augusz jadi justice collaborator dalam kasus dugaan suap BPK di Pemkab Muara Enim.
Soffi Amira - Kamis, 23 Juli 2026
Kasus Suap Opini WTP Muara Enim, KPK Pertimbangkan Augusz Jadi Justice Collaborator
Indonesia
KPK Dalami Dugaan Pengaturan Audit BPK Pemkab Muara Enim, Bobby Rizaldi Diperiksa 9 Jam
KPK memeriksa anggota BPK, Bobby Adhityo Rizaldi, sebagai saksi kasus dugaan korupsi audit Pemkab Muara Enim.
Soffi Amira - Jumat, 17 Juli 2026
KPK Dalami Dugaan Pengaturan Audit BPK Pemkab Muara Enim, Bobby Rizaldi Diperiksa 9 Jam
Indonesia
Bobby Adhityo Rizaldi Diperiksa 9 Jam di KPK Terkait Dugaan Suap Audit Muara Enim
Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi diperiksa KPK selama 9 jam terkait dugaan suap audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Juli 2026
Bobby Adhityo Rizaldi Diperiksa 9 Jam di KPK Terkait Dugaan Suap Audit Muara Enim
Indonesia
Tidak Gerus APBN, CSR Swasta Danai MBG SKhN 1 Kab Tangerang Diusung Jadi Acuan Nasional
Program Makan Bergizi Gratis di SKhN 1 Tangerang dibiayai CSR swasta tanpa APBN. PPATK menilai model ini bisa jadi acuan nasional untuk pendidikan inklusif.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Juli 2026
 Tidak Gerus APBN, CSR Swasta Danai MBG SKhN 1 Kab Tangerang Diusung Jadi Acuan Nasional
Indonesia
KPK Periksa Anggota BPK Bobby Rizaldi, Diduga Ubah Hasil Audit Pemkab Muara Enim
KPK memeriksa anggota BPK, Bobby Rizaldi. Hal itu terkait dugaan hasil audit Pemkab Muara Enim.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
KPK Periksa Anggota BPK Bobby Rizaldi, Diduga Ubah Hasil Audit Pemkab Muara Enim
Indonesia
Pramono Cari Dana CSR Buat Perbaiki JPO Tendean Jakarta Ditabrak Truk
Opsi yang dipertimbangkan ialah menggunakan dana corporate social responsibility (CSR), koefisien lantai bangunan (KLB), hingga APBD Perubahan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Juli 2026
Pramono Cari Dana CSR Buat Perbaiki JPO Tendean Jakarta Ditabrak Truk
Indonesia
KPK Geledah Rumah Anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi Terkait Kasus Audit Muara Enim
KPK menggeledah rumah Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi terkait dugaan suap hasil audit BPK di Pemkab Muara Enim. Penyidik menyita sejumlah bukti elektronik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 Juli 2026
KPK Geledah Rumah Anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi Terkait Kasus Audit Muara Enim
Indonesia
Lubang TKP Balita Tewas di Tebet Bagian dari Proyek CSR Lapangan Futsal
Lokasi insiden balita tewas di Tebet ternyata proyek CSR lapangan futsal.
Wisnu Cipto - Senin, 29 Juni 2026
Lubang TKP Balita Tewas di Tebet Bagian dari Proyek CSR Lapangan Futsal
Indonesia
Dukung Program STBM, Bank Jakarta Bangun MCK Komunal untuk Warga Tomang
Bank Jakarta melalui program CSR membangun MCK Komunal di Tomang, Jakarta Barat. Program ini dalam bentuk dukungan terhadap STBM.
Soffi Amira - Senin, 29 Juni 2026
Dukung Program STBM, Bank Jakarta Bangun MCK Komunal untuk Warga Tomang
Indonesia
KPK Temukan Dugaan Intervensi BPK Pusat dalam Perubahan Audit Pemkab Muara Enim
KPK menemukan petunjuk dugaan intervensi BPK pusat dalam kasus suap audit Pemkab Muara Enim. Hasil audit yang semula WDP diduga berubah menjadi WTP.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 25 Juni 2026
KPK Temukan Dugaan Intervensi BPK Pusat dalam Perubahan Audit Pemkab Muara Enim
Bagikan