Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya turun tangan terkait polemik anggaran Dinas Pendidikan DKI untuk lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar, di Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020. Menkeu akan duduk bersama Kemendagri dan Pemprov DKI untuk berkoordinasi.
"Kami nanti akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Dalam meningkatkan kualitas dari APBN tentunya dan berbagai hal nanti akan kami koordinasikan bersama," kata Sri Mulyani, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (1/11).
Baca Juga:
Lem Aica Aibon Rp82 Miliar Bisa Disusun Berjajar dari Jakarta Sampai Semarang
Menkeu menambahkan berbagai hal akan dikoordinasikan untuk menyelesaikan polemik anggaran DKI yang menghebohkan publik itu. "Dan berbagai hal nanti akan kita koordinasikan bersama," tegas perempuan yang pernah menjadi Menkeu di era SBY dan Jokowi itu.
Untuk diketahui, masalah penganggaran RAPBD DKI 2020 ini tengah menjadi polemik. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menilai masalah penganggaran sudah terjadi selama bertahun-tahun dan pangkalnya adalah di sistem. Dia merasa mendapat 'warisan'.
Menurut Anies, saat ini sistem yang digunakan Pemprov DKI sudah digital tapi tidak smart alias pengecekan masih dilakukan secara manual. Akibatnya, tetap ada pegawai yang teledor setiap tahunnya.
Biasanya, kata Anies, Pemrov DKI mengunggah seluruh usulan anggaran dalam sistem elektronik APBD yang dapat diakses publik dalam link website http://apbd.jakarta.go.id. "Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal. Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital tetapi tidak smart,” imbuh Gubernur. (Asp)
Baca juga:
PSI Desak Anies Jelaskan Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar
