Hasto Sebut Elektabilitas PDIP Turun akibat Tudingan PKI Alfian Tanjung

MerahPutih.com - Sidang lanjutan kasus penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan terdakwa Alfian Tanjung kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (7/2).

Jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai saksi. Dia memberikan keterangan atas pelaporan yang dilakukan PDIP atas tudingan Alfian yang menyebut sekitar 85 persen anggota PDIP adalah kader Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menurut Hasto, kicauan Alfian Tanjung di akun Twitter miliknya yang menuding PDIP didominasi kader Partai Komunis Indonesia (PKI) mengakibatkan elektabilitas partai berlambang moncong putih ini menurun.

"Nyata sekali ada penurunan elektabilitas kepada partai mengingat dunia sosial media saat ini," kata Hasto di hadapan majelis hakim.

Kuasa hukum Alfian Tanjung sempat mengkonfirmasi legalitas Hasto yang dihadirkan oleh tim JPU, apakah bertindak sebagi individu atau atas nama partai.

"Saya datang atas nama Sekjen PDIP karena ikut merasa bertanggung jawab atas nama baik partai," jelas Hasto.

Hasto menegaskan, tidak benar anggota PDIP didominasi kader PKI. Menurutnya, berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), PDIP berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Kami punya KTA semuanya, kami punya sistem informasi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang di KPU juga ada. Itu bisa diteruskan apakah PKI atau bukan. Karena kami partai yang kokoh berdasarkan Pancasila," tegasnya.

Alfian ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan oleh seorang kader PDIP bernama Pardamean Nasution. Laporan tersebut diterima pada bulan Februari 2017.

Alfian dilaporkan atas kicauannya di akun Twitter yang menyebutkan sebanyak 85 persen anggota PDIP adalah PKI. Kicauan tersebut dinilai pelapor telah menyerang kehormatan dan penistaan terhadap partai berlambang banteng tersebut.

Alfian dijerat Pasal 28 juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE. Alfian juga dijerat kasus serupa, yakni tudingan bahwa lingkungan Istana Negara telah diisi PKI.

Pelapor dalam kasus itu adalah Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki yang dilakukan sebelum 2017. Alfian disebut melontarkan tudingan Istana diisi PKI itu dalam sebuah forum.

Dalam kasus tersebut, Alfian dijerat Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dua pasal itu merupakan bagian dari 11 pasal yang terdapat dalam Bab XVI KUHP tentang Penghinaan. (Pon)

Baca juga berita lainnya terkait sidang Alfian Tanjung dalam artikel: Sidang Alfian Tanjung, Hasto Bantah PDIP Didominasi Kader PKI