Hasto Kristiyanto Sebut Kenegarawanan Elite Parpol Minim


Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Antara)
MerahPutih Politik - Politikus PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut sikap kenegarawanan elite partai politik sangat minim. Hal itu, kata Hasto, nampak sekali manakala terjadi politik saling sandera.
Dinamika tersebut, kata Hasto, melahirkan ketidakstabilan baru yang berakibat memecah konsentrasi eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan. "Memecah konsentrasi Jokowi untuk memecah kebuntuan ekonomi," katanya, di Jakarta, Rabu (20/5).
Dengan momentum Kebangkitan Nasional yang jatuh pada hari ini, Hasto mengimbau para elit politik harus menjadikan partai politik sebagai sumber keteladanan baru. Parpol diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki semangat perubahan revolusi mental.
Menjadi pemimpin, kata dia, harus menyatu dengan rakyat. Bahkan, pada awal kemerdekaan Indonesia, para pemimpin kita mampu menjadi pendobrak di kancah internasional dengan memimpin Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok. "Semangat jiwa kepemimpinan inilah yang akan kita gelorakan," tandasnya. (mad)
BACA JUGA:
Ajukan Banding, Hasto Dukung Langkah Menteri Yasonna
Kesaksian Hasto di Sidang Praperadilan BG
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Ingin Petani Sejahtera, PDIP Dorong Petani Punya Lahan Melalui UU Pokok Agraria

Regenerasi Petani Mendesak, Tantangan Lahan hingga Teknologi masih Membelit

Hari Tani Nasional Jadi Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan

Hari Tani Nasional, saatnya Dorong Kebangkitan dan Kemandirian Petani lewat Bibit Lokal

Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu

PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara

Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara

PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'

Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat

Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
