Hasto Cabut Permohonan Pindah ke Rutan Salemba, Ini Alasannya
Politikus PDIP Guntur Romli. (Foto: dok. PDIP)
MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, mencabut permohonan pindah dari Rutan Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Rutan Salemba.
Hal ini disampaikan politikus PDIP Guntur Romli, di sela sidang pembacaan jawaban KPK atas eksepsi Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/3).
"Mas Hasto melalui penasihat hukum sudah mencabut permohonan untuk pindah dari Rutan Merah Putih yang kemarin itu ke Salemba,” ucap Guntur membacakan secarik kertas berisi tulisan tangan Hasto.
Baca juga:
Sidang Eksepsi, Hasto Diancam Jadi Tersangka KPK jika Pecat Jokowi dari PDIP
Menurut Guntur, alasan utama pencabutan permohonan tersebut karena Hasto sudah merasa nyaman dan menyatu dengan sesama tahanan di Rutan Merah Putih. Rekan-rekan sesama tahanan juga keberatan jika Hasto pindah rutan.
“Mas Hasto sudah menyatu dengan teman-teman warga Merah Putih. Beliau juga membangun tradisi seperti olahraga pagi, menyanyikan lagu-lagu wajib, serta berdiskusi tentang tokoh bangsa dan isu politik di dalam tahanan,” ungkapnya.
Baca juga:
Hasto Beri Pesan ke Kader PDIP, Diminta Tetap Loyal dan Jaga Megawati
Dalam kesempatan ini, Guntur mengungkapkan bahwa Hasto menerima banyak apresiasi atas eksepsi yang dibacakan di ruang persidangan pada Jumat pekan lalu.
Eksepsi yang ditulis tangan oleh Hasto sepanjang 27 halaman itu dianggap memberikan wawasan terkait persoalan hukum, politik, dan kasus yang menimpa dirinya.
"Kemudian juga disampaikan banyak pakar yang sudah bersedia menjadi saksi ahli untuk kasusnya Mas Sekjen Hasto," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Isi Curhatan KPK ke DPR: SDM Minim, Masalah Gaji, Hingga Butuh Alat Canggih
Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Harmonisasi UU KPK dengan KUHP & KUHAP
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
KPK Tegaskan OTT Jadi Pintu Masuk Pengungkapan Kasus Yang Lebih Besar
Ketua KPK: Modus OTT kini Menggunakan Pola Layering
KPK Gunakan AI untuk Periksa LHKPN, Ribuan Pejabat Dinilai dengan Sistem Skor
Sepanjang 2025, KPK Tangani 48 Perkara Suap dan Lakukan 11 OTT
Perkuat Asset Tracing, KPK Kembalikan Aset Korupsi Rp 1,53 Triliun ke Kas Negara
Komisi III DPR Gelar Raker dengan KPK Bahas Anggaran dan Rencana Kerja 2026
KPK Kembangkan Penyidikan Suap Pajak, PPh dan PPN Ikut Disorot