Hasil Survei SMRC Ungkap Kelompok Tak Percaya Vaksin COVID-19

MerahPutih.com - Sebanyak 25 persen responden yang merupakan warga Indonesia mengaku tak percaya bahwa vaksin COVID-19 aman bagi kesehatan.

Bahkan, dari persentase tersebut, 1 persen di antaranya sangat tidak percaya pada keamanan vaksin.

Hal ini menjadi temuan riset lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada Selasa (23/3).

Baca Juga:

Kemenag Minta Warga Tidak Perlu Ragu Terkait Vaksin AstraZeneca

"Ada 25 persen warga, ini tidak sedikit, yang tidak percaya atau sangat tidak percaya dengan keamanan vaksin," kata Direktur Riset SMRC Deni Irvani.

Meski demikian, jumlah yang percaya terhadap keamanan vaksin COVID-19 jauh lebih besar yakni mencapai 58 persen responden. Sementara, warga yang sangat percaya sebanyak 6 persen.

Adapun yang tidak menjawab atau mengaku tidak tahu pada keamanan vaksin sebesar 11 persen.

Deni merinci, kepercayaan terhadap keamanan vaksin lebih rendah di kalangan laki-laki.

Sebanyak 28 persen responden laki-laki mengaku tak percaya pada keamanan vaksin, sementara perempuan yang tidak percaya sebesar 23 persen.

Dari segi umur, anak muda usia kurang dari 25 tahun menjadi kalangan yang paling banyak tidak percaya pada keamanan vaksin yakni mencapai 34 persen.

Dari segi pendidikan, lulusan SLTA paling banyak tak percaya bahwa vaksin aman, jumlahnya 29 persen.

Kemudian, sebanyak 26 persen warga perdesaan mengaku tak percaya pada keamanan vaksin. Sementara, warga perkotaan yang tak percaya sebanyak 25 persen.

Ditinjau dari wilayahnya, warga Pulau Sumatera paling banyak tak percaya pada keamanan vaksin, yakni mencapai 32 persen.

Deni menyebut, persepsi warga terhadap keamanan vaksin COVID-19 berdampak pada kemauannya mengikuti vaksinasi.

"Bahwa sikap terhadap vaksin ini punya hubungan dengan kecenderungan perilaku warga untuk mau divaksin dan tidak," kata dia.

Sementara itu, apabila dilihat dari jenis kelamin, laki-laki yang tidak mau divaksin jumlahnya lebih besar daripada perempuan.

Sebanyak 33 persen laki-laki menyatakan tak ingin divaksin, sedangkan ada 26 persen perempuan yang tak ingin menjalani vaksinasi COVID-19.

Deni pun mengungkapkan, ada temuan lain yang menarik, yakni kelompok warga dengan usia relatif muda atau di bawah usia 25 tahun cenderung tidak mau divaksin.

"Jumlahnya sebesar 37 persen. Ini kalau dibanding warga yang lebih tua proporsinya lebih besar," tutur Deni.

"Kemudian yang tidak mau divaksin ini lebih besar dari kelompok warga yang pendidikannya SD atau tidak sekolah yakni mencapai 34 persen," lanjutnya.

Namun, untuk warga dengan pendidikan tinggi juga ada yang tidak ingin mengikuti vaksinasi COVID-19. Jumlahnya sebanyak 26 persen.

Ia juga menyebut, tak semua warga dapat menjalankan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.

"Pada awal Maret ini kita menemukan 47 persen warga yang setiap hari keluar rumah untuk bekerja," kata Deni.

Menurut Deni, temuan ini tak jauh berbeda dengan hasil survei SMRC pada Oktober 2020.

Saat itu, SMRC mengungkap bahwa sebanyak 46 persen warga masih bekerja di luar rumah selama pandemi.

"Secara statistik itu tidak berbeda secara signifikan, tidak ada perubahan," katanya.

Baca Juga:

Vaksinasi COVID-19 di Siang Hari Tidak Batalkan Puasa

Deni menyebut bahwa survei ini dilakukan pada 28 Februari sampai 8 Maret 2021. Survei ini memiliki populasi warga Indonesia yang berusia di atas 17 tahun.

Dari populasi ini dipilih responden secara acak sebanyak 1.220 responden. Sementara responden yang berhasil diwawancara secara valid sebanyak 1.064 responden.

SMRC mematok tingkat kesalahan atau margin of error dalam survei ini sebesar kurang lebih 3,07 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden, kata Deni, diwawancara secara tatap muka dan sebanyak 20 persen dari total responden yang berhasil diwawancarai akan didatangi kembali guna memastikan keabsahan data yang mereka berikan.

Hal itu sebagai bentuk quality control survei yang ditetapkan SMRC.

"Dan hasil tidak ditemukan kesalahan berarti," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

Vaksin AstraZeneca Jadi Polemik, Pemprov DKI Ikut Kebijakan Pusat