Harga Minyak Dunia Bergejolak, DPR Siap Panggil Menkeu Purbaya Bahas Dampak ke APBN

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 10 Maret 2026
Harga Minyak Dunia Bergejolak, DPR Siap Panggil Menkeu Purbaya Bahas Dampak ke APBN

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: dok. Kemenkeu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi XI DPR RI berencana memanggil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas dampak lonjakan harga minyak dunia terhadap perekonomian nasional. Kenaikan harga energi global tersebut dipicu meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengatakan rapat bersama Menteri Keuangan akan segera dijadwalkan. Namun, hingga kini pihaknya masih mempertimbangkan waktu yang tepat untuk menggelar pertemuan tersebut.

“Kita akan agendakan itu (panggil Purbaya), tapi kita lihat ini kan suasananya masih dalam situasi ketidakstabilan di awal,” kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3).

Baca juga:

Pemerintah Janji Tidak Naikkan Harga BBM Bersubsidi Saat Harga Minyak Dunia Melonjak

Menurut Misbakhun, situasi pasar energi global saat ini masih sangat dinamis. Pergerakan harga minyak dunia dinilai masih menunjukkan volatilitas tinggi sehingga belum mencerminkan kondisi yang stabil.

Politikus Partai Golkar itu menyoroti fluktuasi harga minyak yang terjadi secara ekstrem dalam beberapa hari terakhir. Ia mencontohkan harga minyak jenis Brent sempat melonjak hingga menyentuh level tertinggi sebelum akhirnya kembali mengalami penurunan.

Data perdagangan menunjukkan harga minyak Brent sempat terkoreksi sekitar 20 dolar AS dari level tertingginya. Penurunan tersebut menjadi salah satu yang terbesar dari posisi tertinggi intraday menuju harga penutupan.

Kontrak minyak Brent untuk pengiriman Mei 2026 bahkan sempat mencapai 119,50 dolar AS per barel sebelum akhirnya ditutup naik 6,8 persen ke level 98,96 dolar AS per barel pada perdagangan Senin.

“Volatilitasnya masih tinggi, up and down dalam varian yang sangat ekstrem,” ujar Misbakhun.

Baca juga:

Prancis Kerahkan Kapal Induk Charles de Gaulle ke Selat Hormuz, Amankan Jalur Minyak Dunia

Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan berbagai skenario kebijakan terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mengantisipasi pergerakan harga minyak yang tidak menentu.

Selain itu, pemerintah juga diminta terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah secara cermat. Menurutnya, dinamika geopolitik di kawasan tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap harga energi global.

Misbakhun menekankan bahwa respons pemerintah harus dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa, mengingat situasi geopolitik masih berkembang.

“Respons kita harus terukur. Wait and see, jangan kita langsung setiap gerakan diberikan reaksi,” kata dia.

Ia berharap pemerintah dapat terus mencermati perkembangan terbaru konflik di kawasan tersebut, termasuk kemungkinan berlanjutnya serangan militer yang berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia dan berdampak pada stabilitas ekonomi global. (Pon)

#Harga Minyak Dunia #Komisi XI DPR #APBN #Menteri Keuangan #Purbaya Yudhi Sadewa
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu Purbaya Tegaskan Gak Bakal Setuju Kalau Manajer Koperasi Merah Putih Digaji Sebulan Rp 16 Juta
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menepis isu gaji manajer Kopdes Rp16 juta per bulan. Pemerintah pastikan besaran gaji mengacu pada UMP, bukan angka fantastis.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 Agustus 2026
Menkeu Purbaya Tegaskan Gak Bakal Setuju Kalau Manajer Koperasi Merah Putih Digaji Sebulan Rp 16 Juta
Indonesia
Kemenkeu Ambil 60 Persen Saham Whoosh, Bakal Dikelola Unit Special Mission Vehicle
Pembiayaan operasional maupun kewajiban KCIC ke depan bakal ditutup dari dividen maupun keuntungan usaha dari SMV di bawah Kemenkeu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
Kemenkeu Ambil 60 Persen Saham Whoosh, Bakal Dikelola Unit Special Mission Vehicle
Indonesia
Bahlil Ungkap Instruksi Prabowo agar Harga BBM Subsidi Ditahan, Non-Subsidi Menyesuaikan Pasar
Bahlil menjelaskan bahwa dinamika pasar energi global menjadi perhatian utama pemerintah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 04 Agustus 2026
Bahlil Ungkap Instruksi Prabowo agar Harga BBM Subsidi Ditahan, Non-Subsidi Menyesuaikan Pasar
Indonesia
Penjualan Mobil Naik, Purbaya: Indikator Daya Beli Tetap Terjaga
Purbaya menyoroti pentingnya peran industri otomotif sebagai salah satu motor penggerak perekonomian nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 Agustus 2026
Penjualan Mobil Naik, Purbaya: Indikator Daya Beli Tetap Terjaga
Indonesia
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati meminta anggaran pendidikan difokuskan untuk mengatasi kekurangan guru dan meningkatkan mutu pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Indonesia
DPR Desak Putusan MK soal Anggaran MBG Segera Diterapkan pada APBN 2027
Komisi X DPR mendesak pemerintah mempercepat putusan MK soal anggaran MBG di APBN 2027.
Soffi Amira - Senin, 03 Agustus 2026
DPR Desak Putusan MK soal Anggaran MBG Segera Diterapkan pada APBN 2027
Indonesia
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Komisi X DPR mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, mengenai pemisahan anggaran pendidikan dan MBG.
Soffi Amira - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting terkait pendanaan program Makan Bergizi Gratis. Mulai APBN 2028, anggaran MBG wajib dipisahkan dari anggaran pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Indonesia
Pramono Minta Kemenkeu Segera Rampungkan Kajian Obligasi DKI Rp 3,5 Triliun
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta Kemenkeu untuk segera merampungkan kajian obligasi DKI.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
Pramono Minta Kemenkeu Segera Rampungkan Kajian Obligasi DKI Rp 3,5 Triliun
Indonesia
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran pendidikan dan MBG harus dipisahkan. Hal itu dimulai APBN 2028.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Bagikan