Harapan SBY kepada Presiden Jokowi dan Pimpinan Lembaga Negara untuk KPK

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 13 September 2017
Harapan SBY kepada Presiden Jokowi dan Pimpinan Lembaga Negara untuk KPK

Susilo Bambang Yudhoyono di DPP Demokrat. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Presiden Joko Widodo serta pimpinan lembaga tinggi negara lainnya, untuk bersama-sama mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tugasnya mencegah dan memberantas korupsi.

"Harapan saya kepada Presiden Jokowi dan para pemimpin lembaga negara, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, semua dukunglah KPK," kata SBY di hadapan kader dan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Pasalnya, SBY mensinyalir ada upaya pelemahan terhadap lembaga antirasuah. Dia juga menegaskan bahwa partainya menolak upaya pelemahan, terlebih pembekuan terhadap KPK.

SBY menuturkan, meski banyak kadernya yang menjadi tersangka korupsi di KPK, partainya konsisten untuk terus melakukan perbaikan dan terus mendukung kerja-kerja KPK.

Menurut dia, jangan sampai bila ada kader partainya yang terjerat korupsi oleh KPK, justru melakukan tindakan-tindakan yang cenderung melemahkan posisi lembaga anti rasuah itu.

"Kami konsisten tidak akan berubah dalam mendukung KPK. Jangan sampai kalau kadernya kena lantas melakukan tindakan sebaliknya," katanya.

Tak hanya itu, purnawirawan jenderal bintang empat itu juga meminta penegak hukum, baik KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung tidak saling bermusuhan dalam melakukan pemberantasan korupsi.

SBY mengimbau ketiga lembaga penegak hukum itu harus saling bersinergi. Menurut dia, bila ingin berkompetisi dalam melakukan penegakkan hukum harus dilakukan secara sehat.

"Kalau berkompetisi secara sehat, tapi jangan bermusuhan satu sama lain," tandasnya.

SBY menambahkan bahwa KPK, Polri, Kejaksaan dan lembaga peradilan bisa berkolaborasi menyelesaikan kasus-kasus korupsi. Pasalnya, keempat lembaga tersebut memiliki peran yang penting satu sama lain.

"KPK penting, Polri juga penting, Kejaksaan juga penting, pengadilan juga penting. Mereka punya misi yang sama dalam hal ini memberantas korupsi," kata SBY. (Pon)

Baca berita terkait dukungan SBY terhadap KPK lainnya di: Sambangi Kantor Demokrat, KPK Dapat Pesan Dari SBY

#SBY #KPK #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Marak Kepala Daerah Diciduk KPK Karena Korupsi, DPR Serukan Segera Ubah Sistem Pilkada
Desain ulang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) agar tidak memicu tingginya biaya politik.
Dwi Astarini - Sabtu, 04 Juli 2026
Marak Kepala Daerah Diciduk KPK Karena Korupsi, DPR Serukan Segera Ubah Sistem Pilkada
Berita Foto
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT yang Menjerat Bupati Langkat Syah Afandin
Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Langkat Syah Afandin di Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Didik Setiawan - Sabtu, 04 Juli 2026
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT yang Menjerat Bupati Langkat Syah Afandin
Berita Foto
KPK Tetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai Tersangka Kasus Suap Proyek
Bupati Langkat Sumatera Utara (Sumut) Syah Afandin, dikawal menuju tahanan, usai menjalani pemeriksaan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Didik Setiawan - Sabtu, 04 Juli 2026
KPK Tetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai Tersangka Kasus Suap Proyek
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Langkat Syah Afandin Tersangka Dugaan Suap Proyek, Fee Capai Rp 800 Juta
KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka dugaan suap proyek di Pemkab Langkat. Ungkap dugaan gratifikasi senilai sedikitnya Rp 3,5 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Juli 2026
KPK Tetapkan Bupati Langkat Syah Afandin Tersangka Dugaan Suap Proyek, Fee Capai Rp 800 Juta
Indonesia
KPK Respons Pengakuan Raja Juli soal Amplop dari Bupati Kuansing, Penyidik Siap Dalami
KPK mengkaji pengakuan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait amplop dari Bupati Kuansing untuk mendalami dugaan korupsi pelepasan kawasan hutan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Juli 2026
KPK Respons Pengakuan Raja Juli soal Amplop dari Bupati Kuansing, Penyidik Siap Dalami
Indonesia
KPK Sita Ratusan Juta Rupiah di OTT Bupati Langkat, Diduga Duit Suap Proyek
KPK menyita uang ratusan juta rupiah dalam OTT terhadap Bupati Langkat Syah Afandin. Uang diduga terkait suap proyek di Dinas Pendidikan dan Perkim. Tujuh orang diamankan, status masih terperiksa.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
KPK Sita Ratusan Juta Rupiah di OTT Bupati Langkat, Diduga Duit Suap Proyek
Indonesia
KPK Ungkap OTT Bupati Langkat Terkait Suap Proyek Dinas Pendidikan dan Perkim
Penyidik menemukan uang yang diduga berasal dari fee proyek dan diperuntukkan bagi kepala daerah tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
KPK Ungkap OTT Bupati Langkat Terkait Suap Proyek Dinas Pendidikan dan Perkim
Indonesia
Di Polres Medan Cuma Awalan, KPK Korek Habis Bupati Langkat Begitu Tiba di Jakarta
KPK membawa Bupati Langkat Syah Afandin ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan setelah OTT. Uang ratusan juta rupiah disita terkait dugaan suap proyek di Langkat.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
Di Polres Medan Cuma Awalan, KPK Korek Habis Bupati Langkat Begitu Tiba di Jakarta
Indonesia
KPK Tepis Isu Bupati Langkat Dicokok Saat Puncak Acara HUT APKASI
Bupati Langkat, Syah Afandin alias Ondim, dicokok di rumah pribadinya di Medan, bukan saat menghadiri acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
KPK Tepis Isu Bupati Langkat Dicokok Saat Puncak Acara HUT APKASI
Berita
Bupati Langkat Syah Afandin Terjaring OTT KPK, 7 Orang Ikut Diamankan
Bupati Langkat, Syah Afandin, terjaring OTT KPK. Dalam OTT tersebut, tujuh orang ikut diamankan.
Soffi Amira - Jumat, 03 Juli 2026
Bupati Langkat Syah Afandin Terjaring OTT KPK, 7 Orang Ikut Diamankan
Bagikan