Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan pemerintah untuk tidak terlalu reaktif terkait sejumlah serangan teror belakangan ini. Pemerintah tidak perlu terburu-buru untuk menggunakan satuan elit militer untuk mendukung kerja Densus 88.
"Dalam situasi begini reaksioner belum tentu atau tidak serta merta bisa menyelesaikan masalah. Harusnya jangan reaksioner. Kalau sekarang koopssusgab digunakan tanpa ada payung hukum, ya itu pelanggaran hukum, enggak bisa," kata Komisioner Komnas HAM Mochammad Choirul Anam di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sebtu (19/5).
Meski begitu, bukan berarti Komnas HAM tidak setuju dengan pengaktifan Koopssusgab, tapi perlu dicermati dulu apakah sudah mendesak atau belum penghidupan kembali Koopssusgab.
Karena Dalam aspek perbantuan, perbantuan itu harus sejalan pula dengan keputusan politik dengan cara Presiden mengeluarkan Keppres. Lagi pula, dalam hal pelibatan militer belum ada rumusan yang mengatur perbantuannya dalam skala apa dan ancaman seperti apa.
"Dalam beberapa hari ini ada perbedaan posisi terhadap koopssusgab, kemarin enggak usah pakai payung hukum pokoknya dipakai, kalau sekarang digunakan kalau polisi membutuhkan dan itu diluar kemampuan polisi, harus jelas dan tegas," imbaunya.
Menurut pertimbangan Komnas HAM, Pengaturan soal pelibatan militer dalam penanganan terorisme tidak perlu diatur di RUU anti terorisme agar tidak terjadi tumpang tindih.
"Taruhlah di UU TNI Pasal 7 diterjemahin pendekatan obyek misal istana dan lain-lain, Itu tentara boleh. Lalu, pendekatan skala ancaman, kita punya skala 1-10, yang disebut resiko tinggi skala 9-10, ketika itu terjadi TNI harus terlibat, tapi kalau skalanya 1-8 TNI harus mundur, polisi yang masuk, itu rule of enggagement, makanya ini lah yang bisa dikreasi di UU TNI, dikasih PP," terangnya.
Terkait ancaman bom bunuh diri kemarin, Anam menilai belum masuk dalam kategori harus melibatkan TNI, cukup diselesaikan densus. "Lah ini yang kita hadapi bom gak jelas, bom kampung, bom rusun, saya tidak ngomong kualitas kebiadabannya tapi ini kualitas ancamannya, kalau itu cukup dengan polisi ngapain kita ribut-ribut pakai Koopssugab," tandasnya.
Dia pun berharap agar militer tidak lagi ditarik-tarik hanya untuk menghadapi masalah yang sebetulnya bisa diselesaikan oleh pihak kepolisian. "Kami dari dulu mendorong militer kita kerja dengan profesional, jangan dirusak kayak begini, ditarik-tarik kasian mereka, ayo kita rumuskan, kita kasih kehormatan kepada militer untuk menangani terorisme yang skalanya tinggi, kalau masih skalanya rendah cukup polisi," ucap dia.
Kalau pun ingin menerjunkan Satuan elit militer, Komnas HAM menekankan kepada pemerintah untuk memperjelas skala prioritasnya. sebab pasukan elit ini hanya diperuntukan dalam waktu dan misi tertentu. "Mereka melakukan kecil-kecil begitu, tapi reaksinya kita kegedean, ini yang diharapkan oleh mereka, kejebak kita dalam alur pemainan mereka," tuntasnya.
Komisioner Kompolnas Bekto Suprapto lebih menekankan agar pemerintah lebih fokus mengulik apa motif teror selama ini. Karena, motif serta sasaran teroris selama ini tidak jelas dan cenderung berubah-ubah.
Sejak tahun 2000, serangan teror selalu berubah dari bom Bali dengan target orang barat, kemudian berubah menjadi rumah ibadah, lalu berubah lagi objek vital seperti kedutaan, berubah lagi menjadi pos polisi.
"Jadi untuk mengetahui motif itu adalah tangkap dulu pelakunya, kemudian diinvestigasi jejaringnya siapa," kata dia.
Karena dari penggalian motif ini, Kita akan lebih tahu cara apa yang perlu dilakukan. "Ini ada fenomena baru lagi pelaku teror bawa anak dan keluarga, ini yang butuh analisis, berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan," tuntasnya. (Fdi)
