Hanura Sebar 1,6 Juta Kader di TPS Pemilu 2024

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Januari 2024
Hanura Sebar 1,6 Juta Kader di TPS Pemilu 2024

Badan Saksi Nasional (BSN) Partai Hanura. ANTARA/HO-Hanura

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Hanura terus bersiap untuk pemenangan pemilu 2024. Partai ini, akan menempatkan dua orang kader di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengawal suara partai dan suara Ganjar-Mahfud.

Hanura menyiapkan sekitar 1,6 juta kader yang akan ditugaskan sebagai saksi di tempat pemungutan suara seluruh Indonesia.

Baca Juga:

Dukung Ganjar-Mahfud, Slank Konsisten Perjuangkan Demokrasi dan Supremasi Hukum

"Kita (Hanura) tidak mau ada kecurangan pada Pemilu 2024," ujar Ketua Badan Saksi Nasional (BSN) Partai Hanura Benny Rhamdani pada peresmian kantor BSN di Menteng, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1).

Benny menerangkan, para saksi tersebut akan ditugaskan untuk mengawal suara Hanura di 38 provinsi, sekaligus mengawal suara pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Dari 1,6 juta orang kader tersebut, nantinya akan ditugaskan dua orang di setiap TPS, terdiri atas 820.161 TPS di dalam negeri dan 3.059 TPS di luar negeri.

Penyiapan saksi itu sebagai salah satu upaya Partai Hanura untuk memastikan gelaran Pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan adil, termasuk memastikan kemenangan partainya.

"Ini adalah bagian dari partisipasi kita untuk mengawal demokrasi yang benar-benar langsung, umum, bebas dan rahasia, tentu subjektivitasnya memastikan satu suara Hanura adalah satu suara yang berharga karena setiap suara itu diberikan oleh rakyat," jelas Benny.

Benny menjelaskan, kantor pusat BSN nantinya menjadi sentral untuk menghimpun data pemungutan suara dari seluruh TPS, sekaligus memantau pergerakan suara secara real count.

"Partai Hanura telah menyiapkan SDM yang berkompeten di bidangnya untuk memantau dengan sistem yang canggih sehingga tidak ada celah-celah sedikitpun lawan politik melakukan kecurangan," katanya. (*)

Baca Juga:

Ganjar-Mahfud Dapat Nasihat dan Doa dari Bunda Iffet

#Hanura #Partai Politik #KPU #Partai Hanura
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Gerakan Rakyat harus mengurus surat domisili tiap-tiap kantor partai, menetapkan kuota perempuan sebanyak 30 persen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
 Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
PDIP memilih tema Satyam Eva Jayate, dengan sub tema Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Berita
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Pria yang akrab disapa Pram itu pun mengaku tidak peduli jika ia dikritik terkait keputusannya untuk membersihkan spanduk dan bendera partai di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Desember 2025
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Bagikan