Hadiri Deklarasi KAMI, Dubes Palestina Dinilai tak Etis
Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun (kedua kiri) dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (26/6/2019). (ANTARA/Suwanti)
MerahPutih.com - Pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta menilai bahwa alasan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun merasa dikecoh oleh Din Syamsuddin hadiri acara politik Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tidak masuk akal.
Menurutnya, untuk sekelas Duta Besar, tidak mungkin Zuhair tidak tahu alasan dirinya diundang Din Syamsuddin dalam acara deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi tanggal 18 Agustus lalu.
Baca Juga
“Alasan Dubes Palestina ini tidak masuk akal. Seorang dubes itu pasti punya staf atau analis politik,” kata Stanislaus dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (20/8).
Stanislaus yakin bahwa Zuhair pasti mengetahui tujuan asli mengapa dirinya diundang oleh Din Syamsuddin untuk datang ke Tugu Proklamasi dalam agenda deklarasi KAMI tersebut.
Oleh karena itu, dengan kehadiran Zuhair di acara deklarasi KAMI yang merupakan agenda politik kelompok oposisi pemerintah itu jelas kurang pas, apalagi dia hadir dalam kapasitasnya sebagai duta besar negara sahabat dengan Indonesia.
“Dalam hubungan diplomatik antara Indonesia dan Palestina, dimana Indonesia adalah negara yang all out mendukung Palestina, sikap Dubes tersebut sangat tidak elok,” tegasnya.
Menurut Stanislaus, seorang pejabat Dubes pasti memiliki infrastruktur intelijen yang bisa melakukan analisa dampak terkait dengan aktivitas yang akan dijalankannya, apalagi dalam kaitannya sebagai duta besar negara sahabat.
Bahkan, punya perangkat intelijen yang bisa memberikan informasi awal terkait undangan, siapa yang mengundang, motif pengundang dan lain-lain, dampak jika datang, dampak jika tidak datang termasuk siapkan alasan jika tidak mau datang.
"Ini sangat standard aktivitas seorang dubes,” ujarnya.
Apalagi seorang pejabat duta besar, pasti memiliki protokol keamanan yang berstandar. Bahkan, jika aktivitasnya itu berkaitan dengan hubungan bilateral antar negara yakni palestina dengan pejabat negara Indonesia, apalagi undangan itu dilakukan oleh masyarakat sipil yang bukan pejabat negara.
“Apalagi yang mengundang bukan pejabat pemerintah, tetapi tokoh politik oposisi. Sekelas Dubes jika mau terima tamu juga pasti cek siapa tamu tersebut, bahkan ada background cek,” jelasnya.
Baca Juga
Akun Twitter Din Syamsuddin Diretas, Pengamat: KAMI Tengah Digembosi
Perlu diketahui, bahwa dalam agenda deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi pada Selasa (18/8), Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun mengaku tak tahu jika ia diundang untuk agenda politik kelompok yang diisi oleh para mantan pejabat negara itu.
Klarifikasi ini disampaikan oleh Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia pada Rabu (19/8). (Knu)
Bagikan
Berita Terkait
Seskab Teddy Buka-bukaan Alasan Indonesia Belum Bayar Iuran BoP Rp 16,8 T
Seskab Teddy Akui Status Keikutsertaan RI di Board of Peace Tidak Bersifat Tetap
Gabung BoP Opsi Paling Realistis Dukung Palestina, Prabowo Tegaskan RI Siap Cabut Jika Melenceng
Usai Bertemu Prabowo, PBNU Tegaskan Dukungan Indonesia Gabung Dewan Perdamaian demi Lindungi Palestina
Pimpinan Ormas Islam: Prabowo Siap Mundur dari Aliansi Trump dengan 1 Syarat
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Indonesia Gabung Badan Internasional Trump, Prabowo Dinilai Sedang Cari Celah untuk Bela Palestina
Gerbang Rafah Pintu Masuk Gaza dari Mesir Kembali Dibuka 2 Arah
Presiden Trump Larang Warga 8 Negara Masuk AS, Termasuk Laos dan Palestina
Trump Bakal Jabat Ketua Dewan Perdamaian, Kelola Administrasi Gaza