Hadiri Deklarasi KAMI, Dubes Palestina Dinilai tak Etis

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 20 Agustus 2020
Hadiri Deklarasi KAMI, Dubes Palestina Dinilai tak Etis

Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun (kedua kiri) dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (26/6/2019). (ANTARA/Suwanti)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta menilai bahwa alasan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun merasa dikecoh oleh Din Syamsuddin hadiri acara politik Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tidak masuk akal.

Menurutnya, untuk sekelas Duta Besar, tidak mungkin Zuhair tidak tahu alasan dirinya diundang Din Syamsuddin dalam acara deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi tanggal 18 Agustus lalu.

Baca Juga

Deklarator KAMI Diserang, MPR: Tak Sesuai Nilai Demokrasi

“Alasan Dubes Palestina ini tidak masuk akal. Seorang dubes itu pasti punya staf atau analis politik,” kata Stanislaus dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (20/8).

Stanislaus yakin bahwa Zuhair pasti mengetahui tujuan asli mengapa dirinya diundang oleh Din Syamsuddin untuk datang ke Tugu Proklamasi dalam agenda deklarasi KAMI tersebut.

Pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta
Pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta

Oleh karena itu, dengan kehadiran Zuhair di acara deklarasi KAMI yang merupakan agenda politik kelompok oposisi pemerintah itu jelas kurang pas, apalagi dia hadir dalam kapasitasnya sebagai duta besar negara sahabat dengan Indonesia.

“Dalam hubungan diplomatik antara Indonesia dan Palestina, dimana Indonesia adalah negara yang all out mendukung Palestina, sikap Dubes tersebut sangat tidak elok,” tegasnya.

Menurut Stanislaus, seorang pejabat Dubes pasti memiliki infrastruktur intelijen yang bisa melakukan analisa dampak terkait dengan aktivitas yang akan dijalankannya, apalagi dalam kaitannya sebagai duta besar negara sahabat.

Bahkan, punya perangkat intelijen yang bisa memberikan informasi awal terkait undangan, siapa yang mengundang, motif pengundang dan lain-lain, dampak jika datang, dampak jika tidak datang termasuk siapkan alasan jika tidak mau datang.

"Ini sangat standard aktivitas seorang dubes,” ujarnya.

Apalagi seorang pejabat duta besar, pasti memiliki protokol keamanan yang berstandar. Bahkan, jika aktivitasnya itu berkaitan dengan hubungan bilateral antar negara yakni palestina dengan pejabat negara Indonesia, apalagi undangan itu dilakukan oleh masyarakat sipil yang bukan pejabat negara.

“Apalagi yang mengundang bukan pejabat pemerintah, tetapi tokoh politik oposisi. Sekelas Dubes jika mau terima tamu juga pasti cek siapa tamu tersebut, bahkan ada background cek,” jelasnya.

Baca Juga

Akun Twitter Din Syamsuddin Diretas, Pengamat: KAMI Tengah Digembosi

Perlu diketahui, bahwa dalam agenda deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi pada Selasa (18/8), Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun mengaku tak tahu jika ia diundang untuk agenda politik kelompok yang diisi oleh para mantan pejabat negara itu.

Klarifikasi ini disampaikan oleh Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia pada Rabu (19/8). (Knu)

#Stanislaus Riyanta #Palestina #Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Seskab Teddy Buka-bukaan Alasan Indonesia Belum Bayar Iuran BoP Rp 16,8 T
Dana iuran hampir Rp 17 triliun itu diperuntukkan rekonstruksi Gaza, Palestina dan tidak bersifat wajib.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Seskab Teddy Buka-bukaan Alasan Indonesia Belum Bayar Iuran BoP Rp 16,8 T
Indonesia
Seskab Teddy Akui Status Keikutsertaan RI di Board of Peace Tidak Bersifat Tetap
keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan langkah konkret demi mewujudkan gencatan senjata di Gaza.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Seskab Teddy Akui Status Keikutsertaan RI di Board of Peace Tidak Bersifat Tetap
Indonesia
Gabung BoP Opsi Paling Realistis Dukung Palestina, Prabowo Tegaskan RI Siap Cabut Jika Melenceng
Prabowo menegaskan Indonesia tidak akan ragu keluar dari Board of Peace (BoP) jika langkah-langkah bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Gabung BoP Opsi Paling Realistis Dukung Palestina, Prabowo Tegaskan RI Siap Cabut Jika Melenceng
Indonesia
Usai Bertemu Prabowo, PBNU Tegaskan Dukungan Indonesia Gabung Dewan Perdamaian demi Lindungi Palestina
PBNU nyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace, upaya diplomasi strategis untuk membela Palestina.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
Usai Bertemu Prabowo, PBNU Tegaskan Dukungan Indonesia Gabung Dewan Perdamaian demi Lindungi Palestina
Indonesia
Pimpinan Ormas Islam: Prabowo Siap Mundur dari Aliansi Trump dengan 1 Syarat
Presiden Prabowo Subianto siap menarik Indonesia keluar dari Board of Peace Gaza jika tidak berpihak pada perjuangan rakyat Palestina.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
Pimpinan Ormas Islam: Prabowo Siap Mundur dari Aliansi Trump dengan 1 Syarat
Indonesia
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Tanpa adanya Palestina, forum tersebut akan kehilangan relevansi dan legitimasi dan akan sulit ciptakan perdamaian dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Indonesia
Indonesia Gabung Badan Internasional Trump, Prabowo Dinilai Sedang Cari Celah untuk Bela Palestina
Indonesia harus mendorong langkah-langkah konkret yang terukur, seperti gencatan senjata berkelanjutan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Indonesia Gabung Badan Internasional Trump, Prabowo Dinilai Sedang Cari Celah untuk Bela Palestina
Dunia
Gerbang Rafah Pintu Masuk Gaza dari Mesir Kembali Dibuka 2 Arah
Shaath menegaskan pentingnya pembukaan kembali jalur Rafah bagi warga Gaza, sekaligus menjadi momentum mewujudkan perdamaian di antara Israel dan Palestina.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Januari 2026
Gerbang Rafah Pintu Masuk Gaza dari Mesir Kembali Dibuka 2 Arah
Dunia
Presiden Trump Larang Warga 8 Negara Masuk AS, Termasuk Laos dan Palestina
Pemerintah AS juga mengumumkan pencabutan larangan visa nonimigran bagi warga Turkmenistan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Desember 2025
Presiden Trump Larang Warga 8 Negara Masuk AS, Termasuk Laos dan Palestina
Dunia
Trump Bakal Jabat Ketua Dewan Perdamaian, Kelola Administrasi Gaza
Dewan Perdamaian tersebut merupakan komponen kunci dari kesepakatan gencatan senjata Trump untuk Jalur Gaza
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Desember 2025
Trump Bakal Jabat Ketua Dewan Perdamaian, Kelola Administrasi Gaza
Bagikan