Gus Yahya Tegaskan NU Tidak Mau Diperalat untuk Kepentingan Politik

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 01 Februari 2023
Gus Yahya Tegaskan NU Tidak Mau Diperalat untuk Kepentingan Politik

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Geliat perpolitikan nasional makin panas ditengah manuver partai yang tengah membangun koalisi.

Ormas keagamaan pun memastikan tak ingin dijadikan alat untuk meraup suara.

Baca Juga:

Waketum PBNU Promosikan Erick Thohir sebagai Calon Ketua Umum PSSI

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) menegaskan, bahwa NU tak boleh dijadikan alat politik. Khususnya menjelang Pemilu 2024.

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf menegaskan kembali sikap NU guna menghadapi tahun politik pada Pemilu 2024.

Gus Yahya menuturkan sikap NU menolak politik identitas. Baik itu identitas Islam, agama, atau NU, yang digunakan sebagai senjata politik guna menggalang dukungan.

"Tak akan ada calon presiden dan calon wakil presiden atas nama NU. Tidak akan ada," tegas Gus Yahya kepada awak media selepas acara Anugerah Satu Abad NU, Rabu (1/2).

Baca Juga:

Ketua PBNU Nilai Sistem Proporsional Tertutup Kurangi Hak Pemilih

Gus Yahya menuturkan, NU tidak boleh diperalat sebagai senjata politik untuk mengumpulkan dukungan.

"Tidak boleh ada orang yang berusaha menutupi kekurangannya, hanya dengan mengklaim NU sebagai basisnya," lanjut mantan anggota Watimpres ini.

Meski begitu, ia mempersilakan kader-kader NU untuk memberikan dukungan secara politik. Namun, ia menggarisbawahi bahwa dukungan tersebut bukan atas kelembagaan NU.

"NU sebagai organisasi sebagai institusi tidak boleh digunakan untuk dukung mendukung dan kegiatan politik apa pun," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Ketum PBNU Undang Jokowi Hadir di Harlah Satu Abad NU

#Gus Yahya #PBNU #Politik
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Parpol Wajib Tahu, Catat Titik-Titik Steril Atribut Politik di Jakarta!
Satpol PP masih menunggu proses sosialisasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta ke parpol-parpol sebelum melakukan penertiban.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Parpol Wajib Tahu, Catat Titik-Titik Steril Atribut Politik di Jakarta!
Indonesia
Aturan Baru, Pemasangan Atribut Parpol di Ruang Publik Jakarta Maksimal 6 Hari
Aturan baru ini ahir dari fenomena maraknya pemasangan atribut parpol yang mengganggu estetika kota dan berpotensi membahayakan pengguna jalan di Jakarta.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Aturan Baru, Pemasangan Atribut Parpol di Ruang Publik Jakarta Maksimal 6 Hari
Indonesia
Usai Bertemu Prabowo, PBNU Tegaskan Dukungan Indonesia Gabung Dewan Perdamaian demi Lindungi Palestina
PBNU nyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace, upaya diplomasi strategis untuk membela Palestina.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
Usai Bertemu Prabowo, PBNU Tegaskan Dukungan Indonesia Gabung Dewan Perdamaian demi Lindungi Palestina
Indonesia
PBNU Ungkap Pesan Prabowo: Indonesia Tak Boleh Ikut Arus yang Rugikan Palestina
Ketua Umum PBNU menegaskan Indonesia tetap konsisten membela Palestina usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
PBNU Ungkap Pesan Prabowo: Indonesia Tak Boleh Ikut Arus yang Rugikan Palestina
Indonesia
Bahas Isu Dewan Perdamaian Gaza, Prabowo Undang MUI, PBNU, dan Muhammadiyah
Presiden RI, Prabowo Subianto, menemui perwakilan ormas Islam di Istana Kepresidenan, Selasa (3/2).
Soffi Amira - Selasa, 03 Februari 2026
Bahas Isu Dewan Perdamaian Gaza, Prabowo Undang MUI, PBNU, dan Muhammadiyah
Indonesia
Rapat Pleno PBNU Tetapkan Muktamar ke-35 Digelar Pada Juli atau Agustus 2026
rapat pleno juga memulihkan komposisi kepengurusan PBNU sebagaimana hasil Muktamar ke-34 NU, seperti telah diperbarui melalui Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) Tahun 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Rapat Pleno PBNU Tetapkan Muktamar ke-35 Digelar Pada Juli atau Agustus 2026
Indonesia
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
orupsi sering kali didorong oleh kebutuhan untuk menutup biaya politik yang telah dikeluarkan sebelumnya, sekaligus mengumpulkan modal untuk kontestasi periode berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
Indonesia
Bantah Laporkan Panji Pragiwaksono ke Polisi, PBNU: Pelapor Bukan Bagian dari Kami
PBNU menegaskan aliansi yang melaporkan Pandji Pragiwaksono ke polisi bukan bagian dari NU. Gus Ulil menyebut tidak ada lembaga resmi bernama Angkatan Muda NU.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Bantah Laporkan Panji Pragiwaksono ke Polisi, PBNU: Pelapor Bukan Bagian dari Kami
Indonesia
Krisis Venezuela Jadi Alarm Keras, DPR Desak Ketahanan Energi Nasional Diperkuat
Krisis Venezuela kini jadi alarm keras. DPR pun mendesak agar ketahanan energi nasional diperkuat.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Krisis Venezuela Jadi Alarm Keras, DPR Desak Ketahanan Energi Nasional Diperkuat
Indonesia
Gus Yahya Tegaskan Konflik PBNU Telah Selesai, Kepengurusan Kembali Kesemula
Terkait agenda Muktamar Nahdlatul Ulama dan dinamika struktural PBNU, Gus Ipul menegaskan bahwa hal tersebut akan disampaikan pada waktu yang tepat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Gus Yahya Tegaskan Konflik PBNU Telah Selesai, Kepengurusan Kembali Kesemula
Bagikan