Gunakan People Power Kalau Prabowo-Sandi Kalah, Amien Rais Hina MK
Amien Rais berbicara dalam diskusi di Seknas BPN Prabowo-Sandi (MP/Ponco Sulaksono)
Merahputih.com - Indonesia Election Watch mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh pernyataan dan ancaman Amien Rais yang mengajak rakyat melakukan people power jika Prabowo-Sandiaga kalah di Pemilu dan tidak ada gunanya menggugat melalui MK.
"Ini penghinaan terhadap lembaga peradilan pemilu dalam hal ini Mahkamah Konstitusi," kata Koordinator IEW Nofria Atma Rizki dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/4).
Selain itu, lanjut Nofria, pernyataan Amien juga dinilai merusak budaya Demokrasi yang selama ini telah dibangun. Ia khawatir, jika hal ini dibiarkan secara terus menerus akan menimbulkan konflik di tengah kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
Karena, menurut dia, Pemilu 2019 adalah pemilu tersibuk sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Dimana pileg dan pilpres dilaksanakan dalam waktu bersamaan.
Pada pelaksanaannya, tentunya semua berharap berjalan aman, lancar dan damai. Kalaupun ada kesalahan dan kecurangan, kepada seluruh pihak agar tetap menggunakan saluran yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Budaya pemilu indonesia adalah budaya pemilu yang partisipatif. Oleh karenanya demi terwujudnya pemilu yang jujur dan adil dibutuh partisipasi semua pihak sesuai perannya masing-masing.
"Dengan seperti itu kita semua bisa mengawal suara rakyat. Akan tetapi tidak boleh ada upaya mendelegitimasi ataupun intervensi terhadap penyelenggara pemilu dan peradilan pemilu," pungkas Nofria. (Knu)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Masih Aman, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Anggota Polisi yang Duduki Jabatan Sipil tak Perlu Ditarik
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
HGU 190 Tahun Dibatalkan, Basuki Hadimuljono Tegaskan Putusan MK tak Ganggu Kepastian Investasi di IKN
Iwakum Nilai Kesaksian Pemerintah Justru Ungkap Kelemahan Pasal 8 UU Pers
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi