Pilkada Serentak

Gubernur Jatim Minta Warga Tidak Gelar Syukuran Kemenangan Pilkada

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 09 Desember 2020
Gubernur Jatim Minta Warga Tidak Gelar Syukuran Kemenangan Pilkada

Ilustrasi Pilkada Serentak. (Foto: Antara)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengingatkan penyelenggara Pilkada serentak di 19 Kabupaten/Kota se-provinsi setempat menerapkan protokol kesehatan berlapis agar tidak ada klaster dari Pilkada Serentak 2020.

Pemerintah daerah pun, menerjunkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk mengingatkan protokol kesehatan dan disebar ke sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengingatkan, pelonggaran terhadap protokol kesehatan, baik saat pencoblosan, penghitungan maupun usai penghitungan seperti syukuran kemenangan bisa memunculkan risiko serius kemunculan klaster-klaster baru penularan COVID-19.

Baca Juga:

KPU Sleman Pindahkan 1 TPS ke Barak Pengungsian Merapi

"Semua harus sadar betul bahwa COVID-19 masih ada. Penerapan protokol kesehatan berlapis wajib diperhatikan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun pemilih,” ujarnya dikutip Antara.

Khofifah mengatakan, jika tahapan yang berlangsung mulai pagi hingga malam, maka penyelenggara harus memikirkan cara mengedukasi masyarakat agar tidak berkerumun.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan protokol kesehatan selama pemungutan suara, seperti disediakannya satu bilik suara khusus di setiap TPS untuk pemilih yang suhu badannya berada di atas 37,3 derajat Celcius.

Berdasarkan data terakhir, diprediksi jumlah TPS pada Pilkada Serentak di 19 kabupaten/kota diprediksi mencapai 48.464 unit, dan di setiap TPS maksimal 500 orang pemilih.

Jumlah kebutuhan alat kesehatan untuk seluruh TPS di Jatim yaitu 49.320 sarung tangan karet atau lateks, 146.740 masker sekali pakai, 47.117 unit thermo gun, dan 48.348 baju hazmat.

Ilustrasi pilkada serentak. (Foto: Antara).
Ilustrasi pilkada serentak. (Foto: Antara).

Kemudian untuk kebutuhan perbekalan kesehatan rumah tangga, yakni 99.134 sabun pencuci tangan, 61.008 unit disinfektan dan 50.610 cairan pembersih tangan.

Berikutnya, untuk kebutuhan barang umum meliputi 269.616 masker kain, 20.795.700 sarung tangan plastik, 406.376 tisu towel sheet, 117.264 kantong plastik sampah, 610.476 face shield, 54.878 semprotan atau sprayer serta 90.957 unit tempat air berkeran.

Pilkada Serentak di Jatim digelar 9 Desember 2020 di 19 kabupaten/kota, yakni Kota Surabaya, Blitar, Pasuruan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Gresik, Jember, Lamongan, Malang, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, Kabupaten Sumenep, Trenggalek, dan Tuban. (*)

Baca Juga:

Berharap Pilkada Lancar dan Aman Saat Pandemi

#Pilkada Serentak #Pilkada 2020 #Protokol Kesehatan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Indonesia
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Ada pergantian calon bupati (Cabup) nomor urut 3 Petrus Ricolombus Omba sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Mei 2025
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Komisi II DPR RI bakal mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), guna merumuskan opsi-opsi pelantikan kepala daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Januari 2025
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Indonesia
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Mahkamah Konstitusi memastikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 berjalan secara proporsional dan tepat waktu sesuai tenggat 45 hari kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Januari 2025
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Indonesia
Hadapi Ancaman Virus HMPV di Indonesia, Menkes: Tetap Tenang dan Waspada
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat ikuti protokol kesehatan 3M
Frengky Aruan - Selasa, 07 Januari 2025
Hadapi Ancaman Virus HMPV di Indonesia, Menkes: Tetap Tenang dan Waspada
Indonesia
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
"Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK."
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Januari 2025
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
Indonesia
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Desember 2024
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Indonesia
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membeberkan data terkini terkait petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia sepanjang pelaksanaan Pilkada 2024.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Desember 2024
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Indonesia
Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
Hasto Kristiyanto menambahkan bahwa PDIP telah membentuk tim khusus
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 Desember 2024
Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
Bagikan